BAINDONESIA.CO – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mencanangkan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Kukar, Kamis (15/5/2025) siang.
Kegiatan yang ditandai dengan penyerahan Piagam Pencanangan Desa Cantik kepada Kepala Desa (Kades) Batuah Abdul Rasyid dan penyerahan Sertifikat Agen Statistik Desa Cantik oleh Bupati Edi itu digelar di Balai Pertemuan Umum Kantor Desa Batuah.
Edi mengatakan, Program Desa Cantik sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Program ini diharapkannya dapat mengoptimalkan sistem informasi desa berbasis masyarakat.
Di era transformasi digital dan keterbukaan informasi saat ini, kebutuhan terhadap data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting, bahkan bisa menjadi kebutuhan dasar dalam segenap proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa.
Pemkab Kukar menyambut positif program Desa Cantik yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya untuk membangun desa yang memiliki literasi statistik yang baik, mampu mengelola data sektoral secara mandiri, serta mampu menggunakan data dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Kata dia, Pemerintah Desa Batuan memiliki tanggung jawab moral dan strategis setelah terpilih sebagai Desa Cantik.
“Desa Batuah akan menjadi contoh nyata bagaimana sebuah desa dapat membangun sistem data yang terstruktur, berkelanjutan, dan bermanfaat langsung bagi warganya,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Kukar Paper pada Jumat (16/5/2025).
Ia menyebut, data bukan hanya sekadar angka. Data adalah representasi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan berbagai sektor lainnya, yang secara langsung mempengaruhi kebijakan dan program kerja pemerintah desa.
Oleh sebab itu, Edi menekankan, data yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Sebaliknya, data yang keliru atau tidak lengkap berisiko melahirkan kebijakan yang tidak efektif. “Bahkan bisa merugikan masyarakat,” katanya. (adv)
Editor: Junaidin
