DPRD Kaltim

Sigit Wibowo Hadiri Simposium tentang Ketahanan Pangan dan Teknologi di Balikpapan

BAINDONESIA.CO – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara Universitas Mulia dalam rangka ketahanan pangan dan teknologi informasi 2024 di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11/2023). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran ilmu dan teknologi pangan dalam bidang ketahanan pangan nasional serta menyosialisasikan hasil-hasil penelitian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai wahana saling tukar informasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dengan mempresentasikan dan membahas hasil-hasil penelitian dan pengembangan pangan guna menjamin ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan. “Semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini,” ucap Sigit. Pada hakikatnya berdasarkan fakta dan kondisi tersebut, upaya pencapaian ketahanan pangan tidak hanya mengandalkan upaya peningkatan produksi. Kata dia, diperlukan rencana aksi strategis untuk usaha pencapaian ketahanan pangan. Strategi yang diperlukan adalah alternatif lain dari upaya peningkatan produksi. Terkait hambatan yang disebabkan oleh perubahan iklim global, beberapa strategi yang disarankan adalah meningkatkan usaha penyimpanan air (water storage), efisiensi, dan prioritas penggunaan air. “Keberadaan IKN tentu akan menambah populasi di Kaltim, yang juga harus dibarengi dengan ketersediaan pangan, apalagi mulai akhir tahun ini atau tahun depan direncanakan sudah mulai ada aparatur sipil negara dipindahkan ke IKN. Keberadaan mereka tentu membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan pangan,” tutupnya. (adv/um)

Sigit Wibowo Hadiri Simposium tentang Ketahanan Pangan dan Teknologi di Balikpapan

BAINDONESIA.CO – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara Universitas Mulia dalam rangka ketahanan pangan dan teknologi informasi 2024 di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Sabtu (25/11/2023). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran ilmu dan teknologi pangan dalam bidang ketahanan pangan nasional serta menyosialisasikan hasil-hasil penelitian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai wahana saling tukar informasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dengan mempresentasikan dan membahas hasil-hasil penelitian dan pengembangan pangan guna menjamin ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan. “Semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini,” ucap Sigit. Pada hakikatnya berdasarkan fakta dan kondisi tersebut, upaya pencapaian ketahanan pangan tidak hanya mengandalkan upaya peningkatan produksi. Kata dia, diperlukan rencana aksi strategis untuk usaha pencapaian ketahanan pangan. Strategi yang diperlukan adalah alternatif lain dari upaya peningkatan produksi. Terkait hambatan yang disebabkan oleh perubahan iklim global, beberapa strategi yang disarankan adalah meningkatkan usaha penyimpanan air (water storage), efisiensi, dan prioritas penggunaan air. “Keberadaan IKN tentu akan menambah populasi di Kaltim, yang juga harus dibarengi dengan ketersediaan pangan, apalagi mulai akhir tahun ini atau tahun depan direncanakan sudah mulai ada aparatur sipil negara dipindahkan ke IKN. Keberadaan mereka tentu membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan pangan,” tutupnya. (adv/um)

Anggaran Kesehatan Kaltim Capai Rp 2,6 Triliun

BAINDONESIA.CO – Sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar 10 persen di APBD Kaltim 2024. Jika sesuai rencana APBD Kaltim 2024 sebesar Rp 20,67 triliun, maka alokasi sektor kesehatan mencapai 2,6 triliun. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang cukup besar tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Menurutnya, alokasi yang diamanatkan sebesar 10 persen mesti diimbangi dengan perencanaan yang lebih komprehensif. Masalah yang perlu mendapat perhatian di sektor kesehatan adalah layanan di tingkat desa dengan kehadiran Puskesmas. Masyarakat sangat membutuhkan layanan Puskesmas sebagai tempat terdekat ketika menghadapi masalah dengan kesehatan. Persoalan lain, kata Seno, adalah masalah Badan Penyelenggara Jaminan

Komisi IV DPRD Kaltim akan Terus Awasi Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan

BAINDONESIA.CO – Komisi IV DPRD Kaltim akan mengawasi sepanjang tahun proses pembayaran jasa pelayanan medis tenaga kesehatan di rumah sakit Pemprov Kaltim, RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan. Pengawasan ini bertujuan agar tepat waktu atau tak terjadi lagi keterlambatan. Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pachlevi, Kamis (23/11/2023). “Memang terjadi keterlambatan untuk pembayaran beberapa bulan lalu dari manajemen rumah sakit ke tenaga kesehatan, tapi pada bulan Oktober sudah dilunasi semuanya,” kata Reza. Menurut dia, Komisi IV telah menyampaikan kepada direksi RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan untuk terus memperhatikan

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Kasus yang Menjerat Ketua KPK RI

BAINDONENSIA.CO – Kasus pemerasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tengah menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun pun turut memberi tanggapan atas kasus yang menjerat orang nomor satu di lembaga anti rasuah tersebut. Diketahui, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli sebagai tersangka dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi pada penanganan kasus korupsi yang melibatkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (22/11/2023) lalu. Menurut Samsun, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan dan hukum. Tanpa terkecuali, baik menteri, KPK, dan siapa pun yang terikat dengan hukum di Republik ini. “Semua warga negara Indonesia mesti patuh terhadap hukum  dan

Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Program Paku Integritas KPK RI

BAIDONESIA.CO – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud merasa terbantu dan terinspirasi oleh program Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) tahun 2023. Sebagai penyelenggara negara, ia memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan memberantas korupsi di daerahnya. Dia juga berharap program ini dapat menumbuhkan komitmen dan integritas yang tinggi di kalangan para penyelenggara negara. “Saya sangat mengapresiasi program ini karena sangat bermanfaat bagi kami yang berkecimpung di pemerintahan. Kami mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana mencegah dan menangani korupsi secara efektif dan profesional,” ujarnya saat mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, pada

Hasanuddin Mas’ud Ikuti Kegiatan Pembekalan Antikorupsi di Jakarta

BAINDONESIA.CO – Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, pada 22-23 November 2023. Kegiatan tersebut bertajuk Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023. PAKU Integritas adalah salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi, khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara. Selain itu, program ini juga menyediakan pembekalan antikorupsi

Sengketa Ganti Rugi Tanam Tumbuh Warga Desa Sebuntal dengan PT MSJ Berlanjut

BAINDONESIA.CO – Persoalan sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara Perusahaan Mahakam Sumber Jaya (MSJ) dengan masyarakat Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kini mulai menemui titik temu. Dimediasi Komisi I DPRD Kaltim, pihak PT MSJ dan masyarakat Desa Sebuntal dipertemukan pada rapat dengar pendapat, Kamis (23/11/2023). Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I Baharuddin Demmu, didampingi Agus Aras, dan Harun Al Rasyid. Rapat berjalan cukup panas, karena kedua belah pihak yang bersengketa saling mengemukakan argumentasinya masing-masing yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan ke Komisi I selaku pihak penengah. Belum ada kesepakatan, Baharuddin memberikan solusi sebagai jalan tengah yang kemudian disepakati

Mimi Meriami Br Pane Sampaikan Laporan Akhir Pansus Pembahas Ranperda Ponpes

BAINDONESIA.CO – Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane dalam penyampaian laporannya mengatakan bahwa DPRD Kaltim telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda Provinsi Kaltim tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren melalui Surat Keputusan DPRD Kaltim Nomor 51 Tahun 2023. Mimi mengatakan, Perda baru yang merupakan Inisiatif DPRD Kaltim ini secara yuridis dapat menjadi payung hukum dan memberi kepastian hukum dalam memenuhi dan melindungi hak-hak pesantren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir dan mengayomi eksistensi pesantren yang mana keberadaan dan peranannya memberikan sumbangsih besar dalam tumbuh kembangnya

Bentuk Tim Pembahas Pokir Tahun 2025, DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna

BAINDONESIA.CO – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-42 dengan agenda pembentukan tim pembahas pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Selain itu, Rapat Paripurna kali ini memiliki agenda penyampaian laporan akhir hasil kerja Pansus Pembahas Ranperda inisiatif DPRD Kaltim tentang fasilitasi pengembangan pesantren, persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda tentang fasilitasi pengembangan pesantren menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah. Rapat yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023) tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim

Agiel Suwarno Minta Pemprov Kaltim Beri Perhatian pada Perkebunan Rakyat

BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Agiel Suwarno mengatakan perkebunan rakyat di Kaltim masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemprov Kaltim. “Kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi,” ucap Agiel, Selasa (21/11/2023). Menurut politisi PDI-P itu, Pemprov harus terus memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat karena selama ini perkebunan rakyat belum dibantu secara maksimal. Sementara perkebunan besar yang sudah memiliki modal dan sumber daya yang cukup mendapat bantuan lebih banyak. “Jadi, minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ujarnya. Ia juga mengusulkan kepada Pemprov agar terus