Facebook Instagram Whatsapp

Berita Utama

Indonesia-PBB Perluas Akses Layanan Keuangan untuk Petani Kecil

10 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia berkomitmen mendukung petani kecil dalam mengurangi risiko iklim dengan memperluas akses ke layanan keuangan dan memperkuat kapasitas mereka. Upaya ini dilakukan dengan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui program bersama yang berfokus di dua provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, yakni Jawa Timur dan Lampung. “Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, saat peluncuran UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Bappenas mengharapkan program ini dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Petani kecil disebut menjadi tulang punggung pertanian Indonesia, tetapi mereka termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama dinilai semakin mengancam mata pencaharian petani kecil yang menimbulkan risiko terhadap pendapatan pedesaan, dan juga bagi ketahanan pangan nasional. Menghadapi tantangan tersebut, program ini akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, yang berfokus pada pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air bagi setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur. Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung petani kecil dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam skala besar, lanjutnya, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif. Termasuk skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Green Sukuk (obligasi syariah untuk proyek yang berdampak positif bagi lingkungan), dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). “Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim mutakhir, seperti irigasi bertenaga surya,” ungkap Teguh. Program ini juga bertujuan untuk memobilisasi 150 juta dolar AS dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek untuk membiayai praktik berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi setidaknya 300 ribu petani kecil. Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada 400 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan. Food and Agriculture Organization (FAO) akan memimpin program ini selama tahun 2026-2027, bekerja sama dengan Badan Internasional untuk International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO). ”Dari investasi Program Bersama sebesar 2 juta dolar AS, kami menargetkan untuk memobilisasi 205 juta dolar AS dalam pembiayaan publik dan swasta,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal. Dengan menggabungkan keahlian teknis dari FAO, UNDP, dan IFAD, kata Gita, program ini menerapkan praktik pertanian yang inovatif dan cerdas iklim, mengurangi risiko produksi berkelanjutan melalui asuransi bagi petani padi, serta memperluas mekanisme pembiayaan inklusif yang telah terbukti berhasil di Indonesia. Program ini didukung Joint SDG Fund bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, dan kontribusi dari Uni Eropa, serta pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss. (*) Sumber: Antara

Trump Serang Kritikus Konservatif soal Perang Iran

10 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan serangan panjang di Truth Social terhadap Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, dan Alex Jones, menyebut mereka “pecundang” dengan “IQ rendah” yang ingin Iran memiliki senjata nuklir, serta meremehkan mereka sebagai “orang gila” dan “pembuat masalah” yang haus perhatian. Trump membuka unggahannya dengan mengaitkan para pengkritiknya dengan Iran, menuduh mereka ingin Iran memiliki senjata nuklir. “Saya tahu mengapa Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, dan Alex Jones selama bertahun-tahun melawan saya, terutama karena mereka menganggap luar biasa jika Iran, Negara Sponsor Terorisme Nomor Satu, memiliki senjata nuklir—karena mereka punya satu kesamaan, IQ rendah,” tulisnya. Ia menambahkan, “Mereka orang-orang bodoh, mereka tahu itu, keluarga mereka tahu itu, dan semua orang juga tahu! Lihat masa lalu mereka, lihat rekam jejak mereka. Mereka tidak punya kapasitas, dan memang tidak pernah punya!” Trump tidak menahan diri dalam menyerang secara personal. Tentang Tucker Carlson, dia mengejek mantan pembawa acara Fox News itu karena tidak menyelesaikan kuliah, menyebutnya “hancur secara emosional” sejak dipecat, dan menyarankan agar ia menemui psikiater. “Tucker Carlson, yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah, adalah orang yang hancur ketika dipecat dari Fox, dan tidak pernah sama lagi—mungkin dia perlu menemui psikiater yang baik!” tegasnya. Carlson sebelumnya menyerukan agar militer AS menolak perintah jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklir terhadap Iran, dengan memperingatkan bahwa pemerintahan saat ini “sepenuhnya di luar kendali.” Tentang Megyn Kelly, Trump mengungkit pertanyaan debat lama, “Atau Megyn Kelly, yang dengan kasar mengajukan pertanyaan yang kini terkenal, ‘Hanya Rosie O’Donnell.’” Tentang Candace Owens, Trump menuduhnya menyebarkan klaim palsu tentang Ibu Negara Prancis. “Atau ‘Candace Owens yang gila’, yang menuduh Ibu Negara Prancis yang sangat dihormati sebagai laki-laki, padahal tidak, dan semoga akan memenangkan banyak uang dalam gugatan yang sedang berlangsung. Sebenarnya, bagi saya, Ibu Negara Prancis jauh lebih cantik daripada Candace, bahkan tidak ada bandingannya!” Tentang Alex Jones, Trump menyerang pembawa acara Infowars itu terkait teori konspirasinya tentang penembakan Sandy Hook. “Atau Alex Jones yang bangkrut, yang mengatakan hal-hal paling bodoh, dan kehilangan seluruh kekayaannya—memang pantas—karena serangannya yang mengerikan terhadap keluarga korban penembakan Sandy Hook, dengan konyol mengklaim itu adalah rekayasa,” tulisnya. Trump mengklaim para pengkritiknya adalah sosok yang sudah tidak relevan, yang telah “dibuang dari televisi” dan kini menjalankan “podcast kelas tiga” yang tidak ditonton siapa pun. “Mereka semua sudah diusir dari televisi, kehilangan acara mereka, bahkan tidak diundang lagi karena tak ada yang peduli. Mereka orang gila, pembuat masalah, dan akan mengatakan apa saja demi publisitas murahan,” tulis Trump. Ia menambahkan, “Sekarang mereka pikir bisa dapat ‘klik’ dari podcast kelas tiga mereka, tapi tak ada yang membicarakan mereka, dan pandangan mereka bertentangan dengan MAGA—kalau tidak, saya tidak akan menang telak dalam pemilu presiden.” Trump bersikeras bahwa basis pendukungnya berpihak padanya, bukan para pengkritik, dengan merujuk pada jajak pendapat CNN yang ia klaim memberinya tingkat persetujuan 100% di kalangan pemilih MAGA. “MAGA setuju dengan saya, dan baru saja memberi CNN rating persetujuan 100% untuk ‘TRUMP’, bukan orang bodoh seperti Tucker Carlson,” tulisnya. Dia membandingkan dirinya dengan para pengkritik, “MAGA adalah tentang KEMENANGAN dan KEKUATAN dengan tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. MAGA adalah tentang MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI, dan orang-orang ini tidak tahu bagaimana melakukannya, TAPI SAYA TAHU, karena AMERIKA SERIKAT sekarang adalah negara ‘TERPANAS’ di dunia!” Ledakan kemarahan Trump mencerminkan meningkatnya frustrasi di Gedung Putih seiring perang AS-Israel melawan Iran memasuki minggu ketujuh tanpa tanda berakhir. Di tengah tuntutan Trump agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan ancaman serangan lanjutan, penolakan terhadap kebijakan perangnya meningkat, tidak hanya dari Demokrat tetapi juga dari basis politiknya sendiri. Carlson, Kelly, Owens, dan Jones mewakili gelombang suara konservatif yang semakin mempertanyakan strategi perang Trump. Carlson menjadi salah satu yang paling vokal, memperingatkan bahwa pemerintahan sedang membawa negara menuju bencana besar dan menyerukan militer untuk menolak perintah yang melanggar hukum. Keputusan Trump untuk menyerang mereka secara pribadi, alih-alih menanggapi kritik substantif, menunjukkan seorang presiden yang semakin terisolasi dan defensif. Klaimnya tentang motif dan kecerdasan mereka tidak banyak menjawab kekhawatiran atas perang yang telah menghabiskan ratusan miliar dolar, mengganggu pasar energi global, dan menyebabkan ribuan korban. Tokoh-tokoh media konservatif yang diserang Trump memiliki basis pengikut besar. Podcast Carlson menarik jutaan pendengar, Owens memiliki audiens daring yang signifikan, dan Jones—meski menghadapi masalah hukum—masih memiliki basis pendukung setia. Dengan menyerang mereka secara terbuka dan keras, Trump berisiko menjauhkan sebagian pendukungnya sendiri yang mengikuti tokoh-tokoh tersebut. Klaimnya bahwa “MAGA setuju dengan saya” bisa jadi hanya harapan semata. Survei menunjukkan bahwa meskipun Partai Republik masih mendukung perang, dukungan itu mulai melemah, dan suara seperti Carlson semakin mendapat resonansi dari pemilih yang lelah dengan perang tanpa akhir. (*) Sumber: Al Mayadeen

Spanyol Sebut Israel Langgar Gencatan Senjata Iran–AS

Kecam Agresi Israel di Lebanon, Sekjen PBB: Ancaman bagi Perdamaian Regional

Pola Konsumsi dalam Perspektif Alquran

Di Balik Tekanan Berkelanjutan Musuh, “Erosi Strategis” terhadap Iran

Ekonomi Makro

Krisis “Trusty”: Raksasa yang Tak Lagi Tunduk pada Pemerintah

23 Februari, 2026

BAINDONESIA.CO – Aktivitas “trusty”—yakni para perantara valuta asing dan minyak—dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu simpul paling rumit dan paling kabur dalam ekonomi Iran yang berada di bawah sanksi. Jaringan-jaringan baru ini awalnya dibentuk untuk mempermudah proses pengembalian devisa ke dalam negeri, namun kini telah berubah menjadi entitas kuat, dominan, dan berada di luar kendali pemerintah. Dalam wawancara mendalam dengan Dr. Farshad Parvizian, ekonom dan dosen universitas, berbagai dimensi tersembunyi fenomena ini, dominasi mereka atas jalur-jalur keuangan, serta dampak merusaknya terhadap pasar valuta asing dan ekonomi makro Iran dibahas secara rinci. Ekonom tersebut mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah dan lembaga pengawas pada dasarnya memiliki alat untuk mengelola jaringan-jaringan ini? Dia memberikan analisis yang berbeda dan bernada peringatan tentang situasi yang ada. Menurutnya, krisis trusty bukan lagi sekadar persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan dengan mekanisme biasa. Pemerintahan kini berhadapan dengan entitas ciptaannya sendiri yang bukan hanya tidak patuh pada perintah hukum, tetapi bahkan diduga menyandera sumber daya devisa negara sehingga menciptakan kondisi yang memprihatinkan. Ia menilai, dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, jika suatu institusi tidak dapat diawasi dan dikendalikan sejak awal, seharusnya tidak pernah dibiarkan terbentuk. Menggunakan metafora, Parvizian mengatakan bahwa pemerintah telah menciptakan fenomena yang ia sebut sebagai “Rostam” (tokoh pahlawan dalam epik Persia). Namun kini, Rostam tersebut telah tumbuh begitu besar dan kuat sehingga pemerintah sendiri takut untuk menghadapinya. Dia menambahkan bahwa jika pemerintah mencoba melakukan intervensi, jaringan-jaringan ini mengancam tidak hanya akan menahan devisa (dolar) agar tidak kembali ke negara, tetapi juga menaikkan harga sehingga memicu ketidakpuasan publik dan gejolak sosial terhadap pemerintah. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak memiliki solusi ekonomi murni. Pemerintah telah membiarkan terbentuknya entitas yang tidak tunduk secara hukum, administratif, maupun dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pembubaran, atau likuidasi. Karena itu, menurutnya, isu ini telah keluar dari lingkup ekonomi dan memasuki ranah hukum, politik, keamanan, dan sosial. Parvizian menjelaskan bahwa sistem trusty dibentuk berdasarkan relasi nonformal dan perantara untuk menjual sumber daya dan mengembalikan hasilnya. Dalam struktur yang tidak transparan seperti ini, tidak jelas apa konsekuensi akhir yang akan muncul. Dia juga mengingatkan bahwa seluruh analisis ini dibuat dengan asumsi optimistis bahwa struktur pemerintahan sepenuhnya bersih. Namun jika terdapat keterkaitan atau kepentingan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri, maka kekuatan pemerintah untuk bertindak bisa saja dilemahkan dari dalam. Ia menegaskan kembali bahwa karena bentuknya bukan mekanisme administratif yang terdokumentasi secara jelas, maka penyelesaiannya pun tidak bisa melalui formula ekonomi konvensional. Menurutnya, memaksa trusty untuk tunduk pada hukum mungkin memerlukan campur tangan berbagai lembaga, mulai dari pengadilan hingga lembaga pengawas dan keamanan tingkat tinggi. Parvizian menyebut adanya paradoks dalam praktik kekuasaan hukum: dalam beberapa kasus, pengadilan sederhana mampu memblokir platform seperti Telegram, namun dalam isu strategis seperti pengembalian devisa, kekuatan negara justru tampak tidak efektif. Dalam bagian yang paling sensitif, dia mengajukan kemungkinan lain: apakah sebenarnya dolar itu memang ada di tangan trusty? Ia mengemukakan kemungkinan bahwa seluruh polemik ini bisa saja menjadi skenario untuk mengalihkan perhatian publik. Ia mempertanyakan: apakah sumber daya benar-benar telah dijual? Apakah benar ada devisa yang belum dikembalikan? Apakah terjadi praktik “penjualan kosong” (short selling)? Atau hanya penundaan untuk meraih keuntungan lebih besar? Parvizian menegaskan bahwa tanpa akses pada informasi tersembunyi, mustahil memberikan analisis ekonomi yang pasti. Parvizian mengibaratkan penggunaan metode tidak lazim dalam ekonomi seperti mencoba membuka baut dengan alat yang salah: alih-alih memperbaiki, justru merusak. Dia mengakui bahwa sanksi mungkin memaksa negara menggunakan perantara, namun negara seharusnya tidak menempatkan diri pada situasi yang memaksanya mengambil pilihan seperti itu. Di akhir wawancara, ia menyatakan bahwa fenomena ini harus dianalisis melalui kacamata “teori permainan” (game theory), karena berbagai kemungkinan skenario dapat terjadi, sementara publik tidak memiliki akses pada informasi tersembunyi di balik layar. Karena itu, Parvizian menyimpulkan bahwa krisis trusty bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan persoalan berlapis yang mencakup dimensi hukum, keamanan, politik, dan sosial—dan memerlukan penyelesaian di tingkat tata kelola yang lebih tinggi daripada sekadar kebijakan ekonomi biasa. (*) Sumber: Mehr News

Ekonomi Amerika di Bawah Tekanan Tarif, Bukti Kegagalan Strategi Donald Trump

21 Februari, 2026

BAINDONESIA.CO – Menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) terkait pembatalan tarif perdagangan yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump, salah satu kebijakan ekonomi paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir di AS, kini menghadapi tantangan serius. Keputusan ini, yang mendapat sorotan luas di kalangan politik dan ekonomi negara tersebut, kembali menempatkan dampak kebijakan sepihak dan perang dagang Washington dalam pusat perhatian. Tarif yang diberlakukan dengan tujuan resmi melindungi produksi dalam negeri dan memperkuat lapangan kerja, dalam praktiknya justru meningkatkan biaya bagi konsumen dan pelaku usaha Amerika serta memicu banyak kritik, bahkan di dalam negeri sendiri. Kini, putusan lembaga peradilan tertinggi AS membuka ruang baru untuk mengevaluasi dampak ekonomi dan politik dari kebijakan tersebut. Kebijakan tarif Trump telah menjadi salah satu tantangan utama bagi ekonomi Amerika. Pemerintahan Trump, dengan tujuan mendukung produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang asing dan memperkenalkannya sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan lapangan kerja. Namun kenyataannya, kebijakan ini bukan saja tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, tetapi biaya utamanya justru ditanggung oleh rakyat dan perusahaan Amerika sendiri. Analisis menunjukkan bahwa lebih dari 80 hingga 90 persen biaya tarif ditanggung oleh konsumen dan perusahaan domestik, sementara hanya sebagian kecil yang dialihkan kepada eksportir asing. Fakta sederhana namun penting ini menunjukkan bahwa klaim Trump bahwa negara-negara lain membayar biaya tarif tersebut, pada praktiknya tidak benar. Keluarga-keluarga Amerika terpaksa membayar harga kebijakan ini melalui kenaikan harga barang impor, dan perusahaan pun harus mengompensasi biaya dengan mengurangi margin keuntungan atau menaikkan harga. Tarif dan Peningkatan Tekanan Ekonomi Kenaikan tarif berarti meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat biasa. Setiap rumah tangga Amerika rata-rata harus mengeluarkan sekitar 1.000 dolar lebih banyak untuk membeli barang. Jumlah ini menambah tekanan pada keluarga, terutama dalam kondisi inflasi dan tingginya biaya hidup. Barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga mengalami kenaikan harga paling besar, sehingga mempersulit kehidupan sehari-hari masyarakat. Tekanan ekonomi ini tidak hanya terbatas pada biaya langsung. Kenaikan harga dapat menurunkan konsumsi domestik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan untuk menutup biaya tambahan terpaksa mengurangi investasi atau melakukan pemutusan hubungan kerja, yang berarti berkurangnya peluang kerja dan tekanan lebih besar pada pasar tenaga kerja. Dalam praktiknya, tarif Trump alih-alih mendukung produksi dalam negeri, justru menciptakan rangkaian dampak negatif bagi ekonomi dan masyarakat. Kesenjangan antara Janji dan Realitas Pemerintahan Trump selalu memperkenalkan tarif sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat produksi domestik. Namun realitas ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan tarif tidak hanya gagal mencapai tujuan tersebut, tetapi juga meningkatkan tekanan finansial terhadap konsumen dan perusahaan. Perusahaan harus menutup biaya tambahan dengan mengurangi margin keuntungan atau menaikkan harga, sementara konsumen menghadapi biaya nyata dari kebijakan perdagangan tersebut. Bahkan sejumlah anggota Partai Republik di Kongres juga menentang kebijakan tarif Trump, yang menunjukkan adanya kekhawatiran dan perbedaan pandangan di dalam partai yang berkuasa. Penentangan ini secara jelas menunjukkan bahwa dampak negatif tarif terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat tidak lagi dapat disangkal. Dampak terhadap Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Walaupun secara tampak laporan ekonomi menunjukkan pertumbuhan relatif ekonomi Amerika, kajian lebih mendalam memperlihatkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak seimbang dan terbatas pada sektor tertentu. Sektor jasa, khususnya kesehatan dan perawatan sosial, menyumbang porsi besar dari pertumbuhan lapangan kerja, sementara sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami perlambatan atau bahkan penurunan lapangan kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika masih rapuh dan kenaikan tarif dapat memperburuk kerentanan tersebut. Tarif dapat menurunkan daya saing perusahaan dan mengurangi insentif investasi. Ketika perusahaan harus membayar biaya tambahan, sumber daya finansial untuk pengembangan dan inovasi menjadi lebih terbatas, yang pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan tarif Trump bukan hanya tidak menguntungkan produksi domestik, tetapi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tarif dan Tekanan terhadap Konsumen Beban utama tarif berada di pundak konsumen Amerika. Barang-barang yang dibeli masyarakat setiap hari, mulai dari bahan makanan hingga peralatan rumah tangga dan pakaian, mengalami kenaikan harga. Sementara Trump mengklaim bahwa tarif akan menurunkan harga atau membantu produsen domestik, kenyataannya masyarakatlah yang membayar langsung biaya kebijakan ini. Tekanan finansial terutama dirasakan oleh kelas menengah dan berpenghasilan rendah, serta berdampak negatif pada kesejahteraan umum. Kenaikan harga ini juga dapat mengubah pola konsumsi. Keluarga terpaksa mengurangi pembelian barang non-esensial, yang dapat menurunkan permintaan domestik dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada praktiknya, tarif justru membebankan tekanan ekonomi kepada rakyat dalam negeri, bukan kepada negara asing. Kegagalan Kebijakan Propagandis Trump Salah satu slogan utama kampanye ekonomi Trump adalah menurunkan harga dan melindungi konsumen. Namun pengalaman praktis menunjukkan bahwa kebijakan tarif bukan saja gagal mencapai tujuan tersebut, tetapi juga menambah beban bagi warga. Bahkan barang-barang yang dijanjikan akan mengalami penurunan harga justru menghadapi fluktuasi dan kenaikan, sehingga janji pengurangan biaya hidup tidak terwujud. Kegagalan kebijakan ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bahwa penggunaan instrumen tarif tanpa analisis mendalam dan perkiraan dampak nyata dapat menghasilkan hasil yang berlawanan. Dampak Jangka Panjang Tarif Dalam jangka panjang, kebijakan tarif Trump dapat memberikan dampak merusak terhadap daya saing ekonomi Amerika. Ketika perusahaan harus membayar tarif tinggi, sumber daya finansial untuk investasi dalam pengembangan, inovasi, dan teknologi menjadi lebih terbatas. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan daya saing ekonomi serta mengurangi kemampuan Amerika di pasar global. Selain itu, kenaikan biaya produksi dapat menyebabkan penurunan ekspor, karena produsen harus menawarkan produk dengan harga lebih tinggi, yang menurunkan daya saing mereka. Pada akhirnya, tarif bukan memperkuat produksi domestik, melainkan berpotensi melemahkan posisi ekonomi Amerika di pasar global dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Pengalaman terbaru Amerika menunjukkan bahwa kebijakan tarif, meskipun dengan tujuan mendukung produksi dan lapangan kerja domestik, pada praktiknya justru membebankan biaya utama kepada rakyat dan perusahaan dalam negeri. Kenaikan harga barang, tekanan terhadap konsumen, dan penurunan daya saing ekonomi merupakan contoh dampak negatif kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan tarif Trump bukan saja gagal mewujudkan hasil yang dijanjikan, tetapi juga meningkatkan tekanan ekonomi terhadap keluarga dan perusahaan serta membahayakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*) Sumber: Mehr News

Ketika Modal Bank Tidak Cukup, Bagaimana Ketidakseimbangan Memicu Inflasi?

20 Februari, 2026

BAINDONESIA.CO – Menurut laporan wartawan Mehr, dalam beberapa tahun terakhir ketidakseimbangan bank telah menjadi salah satu konsep yang paling sering dibahas dalam literatur ekonomi nasional. Meski secara lahiriah terlihat teknis dan terbatas pada neraca bank, dalam praktiknya dampaknya dapat dirasakan langsung pada daya beli rumah tangga, harga barang, dan stabilitas ekonomi makro. Data dan bukti mengenai kondisi sistem perbankan hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa ketidakseimbangan bukanlah fenomena sementara, melainkan hasil akumulasi bertahap dari satu kelemahan mendasar: penurunan kronis kecukupan modal bank. Dalam situasi di mana bank seharusnya berperan sebagai peredam guncangan ekonomi, lemahnya modal justru membuat lembaga ini menjadi sumber transfer risiko ke seluruh perekonomian. Hasilnya adalah meningkatnya ketergantungan bank pada sumber daya bank sentral, pertumbuhan likuiditas tanpa penopang yang memadai, dan pada akhirnya lonjakan inflasi. Pilar yang Terlupakan Kecukupan modal, dalam definisi paling sederhana, adalah rasio antara modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko. Indikator ini menunjukkan sejauh mana bank mampu menyerap potensi kerugian. Dalam standar internasional, rasio ini bukan hanya kewajiban pengawasan, tetapi juga prasyarat stabilitas keuangan. Namun, laporan pengawasan dan laporan keuangan agregat jaringan perbankan hingga 2026 menunjukkan bahwa kecukupan modal secara keseluruhan berada jauh di bawah tingkat aman. Dalam beberapa kasus, modal riil bank praktis kehilangan kemampuan untuk menutup risiko aset, dan neraca menjadi sangat tidak seimbang. Kondisi ini bukan akibat satu faktor tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tren berjalan bersamaan dan menggerus modal bank: meningkatnya kredit bermasalah serta pinjaman yang tidak kembali secara efektif mengubah sebagian besar aset bank menjadi aset berkualitas rendah. Di sisi lain, keterlibatan luas bank dalam aktivitas bisnis dan kepemilikan aset tidak likuid telah mengunci sumber daya dan mengurangi fleksibilitas neraca. Selain itu, pertumbuhan nominal neraca bank tanpa peningkatan modal yang sepadan menyebabkan rasio kecukupan modal terus melemah. Sederhananya, bank menjadi lebih besar, tetapi tidak menjadi lebih kuat. Konsekuensi Tak Terhindarkan Ketika kecukupan modal melemah, ketidakseimbangan bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi yang tak terelakkan. Bank yang tidak memiliki modal cukup akan terguncang bahkan oleh guncangan ekonomi kecil—mulai dari peningkatan kredit macet, fluktuasi suku bunga, hingga penurunan nilai aset. Ketidakseimbangan ini muncul dalam beberapa bentuk: Pertama, ketidakseimbangan likuiditas. Ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada sumber eksternal. Kedua, ketidakseimbangan neraca. Ketika nilai riil aset lebih rendah dari kewajiban, meski secara akuntansi nominal mungkin tersembunyi. Ketiga, ketidakseimbangan pendapatan. Ketika pendapatan operasional bahkan tidak mampu menutup biaya berjalan dan kerugian akumulatif. Dalam kondisi seperti ini, pilihan bank menjadi terbatas. Penambahan modal dari pemegang saham sulit dilakukan karena rendahnya daya tarik dan adanya kerugian akumulatif. Penjualan aset juga memakan waktu dan biaya karena sifatnya yang tidak likuid. Akibatnya, cara termudah adalah bergantung pada sumber daya bank sentral—baik melalui overdraft maupun jalur kredit. Dari Neraca Bank ke Inflasi Salah satu kekeliruan analitis yang umum adalah memandang ketidakseimbangan perbankan dan inflasi sebagai dua fenomena terpisah. Padahal pengalaman hingga 2026 menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas. Lemahnya kecukupan modal mendorong bank ke dalam ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan meningkatkan kebutuhan terhadap sumber eksternal. Kebutuhan ini pada akhirnya dipenuhi melalui bank sentral, yang menyebabkan peningkatan basis moneter. Pertumbuhan basis moneter, melalui efek pengganda, berubah menjadi pertumbuhan likuiditas—yang dengan jeda waktu akan tercermin dalam kenaikan tingkat harga umum. Komponen pertumbuhan likuiditas menjelang 2025 menunjukkan bahwa utang bank kepada bank sentral memiliki kontribusi signifikan. Artinya, sebagian inflasi yang terjadi bukan semata akibat guncangan eksternal atau defisit anggaran pemerintah, tetapi juga akibat langsung ketidakseimbangan bank. Inflasi dari jalur ini bersifat kronis. Selama neraca bank tidak direformasi dan kecukupan modal tidak dipulihkan, siklus penciptaan uang yang tidak stabil akan terus berlanjut. Biaya Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan perbankan pada akhirnya menjadi biaya publik. Inflasi yang lahir dari lemahnya modal bank berdampak tidak merata pada berbagai lapisan masyarakat. Rumah tangga bergaji tetap dan kelompok berpendapatan rendah paling terdampak oleh penurunan daya beli, sementara pemilik aset riil memiliki peluang untuk melindungi sebagian nilai kekayaannya. Selain itu, inflasi yang berkelanjutan akibat ketidakseimbangan ini juga mengguncang ekspektasi inflasi. Pelaku ekonomi dalam situasi ketidakstabilan moneter cenderung mempersingkat horizon investasi, yang pada gilirannya menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, ekonom Ali Saadondi menyatakan bahwa masalah utama sistem perbankan bukan kekurangan likuiditas, melainkan kekurangan modal. Selama kecukupan modal tidak dipulihkan, setiap injeksi likuiditas atau kontrol administratif atas neraca hanya menunda masalah, sementara biayanya ditransfer ke masyarakat dalam bentuk inflasi. Menurutnya, pengalaman tahun 2025 hingga 2026 dengan jelas menunjukkan bahwa pengendalian inflasi secara berkelanjutan tidak mungkin tanpa reformasi struktur modal bank. Bank dengan kecukupan modal rendah praktis tidak mampu menyerap kerugian; setiap guncangan kecil akhirnya dipindahkan ke bank sentral. Ia menambahkan bahwa inflasi jenis ini merupakan “pajak tersembunyi” yang dipungut secara tidak merata—paling membebani pegawai bergaji tetap, pensiunan, dan kelompok berpendapatan rendah—sementara sumber inflasi tersembunyi dalam neraca bank. Fokus semata pada pembatasan pertumbuhan neraca atau pengetatan kredit tanpa menyelesaikan masalah modal tidak akan menghentikan siklus ini. Reformasi nyata harus dimulai dari peningkatan modal, transparansi kualitas aset, dan pengakuan kerugian akumulatif. Meski reformasi kecukupan modal memerlukan biaya dan waktu, kegagalan melakukannya akan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar bagi perekonomian. Kita dapat memilih membayar biaya reformasi hari ini, atau terus membayar biaya inflasi kronis selama bertahun-tahun dari kantong rakyat. Reformasi Harus Dimulai dari Mana? Ketidakseimbangan bank tidak dapat diatasi dengan solusi jangka pendek atau fokus pada beberapa lembaga tertentu. Ini adalah hasil dari kelemahan sistemik yang berpusat pada kecukupan modal. Selama bank beroperasi dengan modal yang tidak memadai, risiko akan terus berpindah ke neraca bank sentral, dan inflasi akan menjadi konsekuensi akhirnya. Reformasi memerlukan serangkaian langkah terkoordinasi: peningkatan modal secara nyata, transparansi kualitas aset, pembatasan aktivitas bisnis non-perbankan, dan pengurangan ketergantungan struktural ekonomi pada sumber pembiayaan perbankan. Tanpa langkah-langkah ini, ketidakseimbangan perbankan akan tetap menjadi salah satu akar utama inflasi dalam perekonomian Iran, meskipun sesekali ditekan melalui kebijakan pengendalian sementara. (*) Sumber: Mehr News

Ekonomi Mikro

Keuntungan Investasi Emas

18 Juli, 2025

BAINDONESIA.CO – Pernah enggak kamu mikir, “Kenapa emas bisa punya nilai? Padahal itu kan cuma logam biasa.” Kali ini kita bakal coba bahas intinya secara

Kiat agar Usaha Kecil Jadi Besar

18 Juli, 2025

BAINDONESIA.CO – Usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha besar. Syaratnya harus memenuhi sejumlah kriteria. Berikut kita bahas beberapa pola usaha kecil yang tumbuh menjadi usaha

Ekonomi Makro

Ekonomi Mikro

Internasional

Spanyol Sebut Israel Langgar Gencatan Senjata Iran–AS

9 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Spanyol menuduh Israel melanggar gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, serta hukum internasional, sementara Madrid membuka kembali kedutaannya di Teheran dan mengkritik tindakan AS. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares Bueno, mengatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional dan merusak gencatan senjata dua minggu yang dimediasi antara Iran dan AS dengan meluncurkan gelombang serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon. “Kemarin kita melihat bagaimana Israel, dengan mengabaikan gencatan senjata dan melanggar hukum internasional, menjatuhkan ratusan bom di Lebanon,” ujar Albares kepada para anggota parlemen di majelis rendah pada hari Kamis (9/4/2026). Serangan Israel terhadap Lebanon pada hari Rabu menyebabkan lebih dari 200 warga sipil gugur dan ratusan lainnya terluka, menurut Pertahanan Sipil Lebanon. Pengumuman gencatan senjata, yang dimediasi oleh Pakistan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut berlaku bagi Iran, AS, dan sekutu mereka, dengan penghentian permusuhan di semua front, secara eksplisit termasuk Lebanon. Namun, Israel menyimpang dari kerangka tersebut dengan secara sepihak memutuskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam cakupan perjanjian itu. Dia juga mengumumkan bahwa Spanyol akan membuka kembali kedutaannya di Teheran setelah sempat ditutup sementara pada 7 Maret, dengan tujuan mendukung upaya perdamaian di kawasan. “Saya telah menginstruksikan duta besar kami di Teheran untuk kembali, melanjutkan tugasnya, dan membuka kembali kedutaan kami, serta ikut berkontribusi dalam upaya perdamaian dari segala arah, termasuk dari ibu kota Iran sendiri,” katanya kepada wartawan. Spanyol memposisikan diri sebagai salah satu pengkritik paling vokal di dunia Barat terhadap tindakan AS dan Israel terhadap Iran dan Lebanon, bahkan menutup wilayah udaranya bagi pesawat yang terlibat dalam perang, yang oleh Madrid disebut sebagai tindakan ceroboh dan ilegal. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menyambut baik pengumuman gencatan senjata dua minggu antara Iran dan AS pada hari Rabu, dengan mengatakan bahwa, “Gencatan senjata selalu merupakan kabar baik. Terutama jika mengarah pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan.” Namun, Sánchez juga mengkritik tajam peran Washington, dengan menyatakan secara tidak langsung bahwa AS tidak layak dipuji karena berupaya mengakhiri perang yang justru mereka mulai. “Namun, kelegaan sementara ini tidak boleh membuat kita melupakan kekacauan, kehancuran, dan nyawa yang hilang,” ujar Sánchez. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Spanyol tidak akan memuji mereka yang membakar dunia hanya karena mereka datang membawa seember air. “Apa yang dibutuhkan sekarang adalah diplomasi, hukum internasional, dan perdamaian,” demikian penutup pernyataan tersebut. (*) Sumber: Al Mayadeen

Kecam Agresi Israel di Lebanon, Sekjen PBB: Ancaman bagi Perdamaian Regional

9 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dengan tegas mengecam serangan mematikan Israel terhadap Lebanon, serta memperingatkan meningkatnya jumlah korban sipil dan risiko terhadap upaya gencatan senjata di kawasan. Pernyataan kepala PBB tersebut, yang dirilis pada hari Rabu (8/4/2026), menyoroti dampak kemanusiaan yang menghancurkan dari serangan pada 8 April, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas atau terluka, termasuk anak-anak, serta menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil. Guterres menyampaikan kesedihan mendalam atas meningkatnya korban sipil dan dengan tegas menolak hilangnya nyawa orang-orang tak bersalah. Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Lebanon, serta mendoakan kesembuhan cepat bagi para korban luka. Pernyataan itu menegaskan bahwa agresi militer Israel yang terus berlangsung di Lebanon merupakan ancaman serius terhadap gencatan senjata Iran–AS yang baru diumumkan—sebuah gencatan senjata dua minggu yang bertujuan membuka jalan bagi kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang AS–Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari. “Sekretaris Jenderal kembali menyerukan dengan mendesak kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan,” demikian ditekankan dalam pernyataan tersebut, seraya memperingatkan bahwa kekerasan yang berlanjut dapat merusak jalan yang rapuh menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menekankan kewajiban semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, yang mengharuskan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Guterres menyebut serangan terhadap non-kombatan sebagai “tidak dapat diterima” dan menegaskan kembali bahwa “tidak ada solusi militer” untuk konflik ini. Sebaliknya, dia mendesak semua pihak untuk mengutamakan jalur diplomatik dan sepenuhnya melaksanakan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan penghentian permusuhan serta penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon. (*) Sumber: Tasnim News

Di Balik Tekanan Berkelanjutan Musuh, “Erosi Strategis” terhadap Iran

26 Februari, 2026

BAINDONESIA.CO – Dengan melihat lebih dalam pada operasi psikologis, perilaku media, dan diplomasi yang dalam beberapa bulan terakhir—khususnya dalam beberapa hari terakhir—diarahkan terhadap Iran, dapat dipahami adanya rencana mendalam dari pihak musuh. Mereka melalui strategi tersembunyi dan berjangka panjang berupaya melemahkan sistem Islam secara bertahap serta menguras energi masyarakat. Strategi ini memadukan tekanan ekonomi, perang psikologis, ancaman simbolik, dan operasi terbatas dengan tujuan akhir mengubah perhitungan strategis Iran tanpa perang langsung. Isu ini juga disinggung oleh Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, dalam upacara wisuda mahasiswa Universitas Komando dan Staf Angkatan Darat (DAFOOS AJA). Ia menegaskan bahwa tujuan utama tindakan musuh adalah menjalankan strategi “erosi strategis”, yakni melemahkan sistem Islam secara bertahap dan terus-menerus serta membuat rakyat lelah dan tergerus. Apa itu Erosi Strategis? Erosi strategis berada dalam kerangka “perang hibrida”; sebuah pendekatan di mana musuh, alih-alih terlibat dalam konflik militer langsung yang mahal dan berskala penuh, menggunakan kombinasi berlapis dan jangka panjang untuk menggerus kekuatan nasional Iran. Tujuan akhirnya adalah mengubah kalkulasi strategis Iran, mengurangi ketahanan domestik, dan melemahkan tekad perlawanan tanpa perlu perang klasik. Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam pidatonya di hadapan para peziarah di kompleks suci Razavi (21 Maret 2023), secara tegas menjelaskan dimensi perang hibrida. Ia menyatakan bahwa dalam perang jenis ini musuh menggunakan media, instrumen budaya, faktor keamanan, infiltrasi, dan tekanan ekonomi untuk mengepung bangsa, menebarkan keputusasaan, serta memisahkan rakyat dari sumber informasi resmi. Ia menegaskan bahwa keteguhan dalam menghadapi tekanan bukanlah pengulangan retorika, melainkan bentuk konsistensi dan perlawanan. Berdasarkan analisis para pakar militer dan politik domestik, strategi ini dibangun atas erosi bertahap di berbagai dimensi, meliputi: Pertama, tekanan ekonomi dan sanksi luas untuk melemahkan daya beli rakyat, menciptakan ketidakpuasan, dan membatasi sumber daya finansial bagi program pertahanan serta pembangunan. Kedua, perang psikologis dan kognitif melalui media, jejaring sosial, dan operasi informasi guna menanamkan keputusasaan, membesar-besarkan ancaman, memutarbalikkan realitas, serta menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah. Ketiga, operasi militer terbatas dan proksi (seperti serangan siber, pembunuhan terarah, sabotase, atau dukungan terhadap kelompok separatis) untuk menciptakan rasa tidak aman tanpa memicu perang besar. Keempat, eksploitasi celah internal dengan memicu protes, membesar-besarkan perbedaan politik dan sosial, serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, tekanan perseptif dan unjuk kekuatan melalui pengerahan militer dan ancaman berulang untuk mengikis mental para pengambil keputusan dan masyarakat. Pola ini dalam sejumlah analisis disebut sebagai “strategi erosi hibrida”, yang bertujuan mengelola dan menggerus kekuatan nasional Iran secara bertahap, bukan meraih kemenangan cepat dan tegas. Langkah-Langkah Menghadapi Erosi Strategis Para pejabat tinggi militer dan politik Iran berulang kali menekankan pentingnya strategi menghadapi pendekatan ini. Mayor Jenderal Hatami dalam pidatonya menyebut pemahaman yang tepat sebagai alat terpenting untuk melewati perang hibrida. Menurutnya, kesadaran terhadap dimensi dan tujuan musuh memungkinkan pengambilan keputusan yang benar dan penetralan rencana mereka. Langkah-langkah utama yang disoroti meliputi: Pertama, memperkuat kesadaran publik dan ketajaman analisis, sehingga operasi psikologis tidak efektif. Pemimpin Tertinggi juga menekankan pentingnya mengenali musuh sebagai fondasi keteguhan. Kedua, keteguhan dan perlawanan aktif, bukan menyerah pada tekanan atau bereaksi emosional, melainkan menjaga inisiatif dan memberikan respons cerdas serta proporsional. Ketiga, memperkuat persatuan nasional dan kohesi internal, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial, serta fokus menyelesaikan masalah domestik. Keempat, meningkatkan daya tangkal nyata, melalui unjuk kekuatan pertahanan seperti latihan militer serta kemajuan rudal dan drone, guna meningkatkan biaya bagi setiap tindakan langsung musuh. Kelima, manajemen ekonomi yang cerdas, mengurangi kerentanan terhadap sanksi melalui ekonomi berbasis ketahanan, swasembada, dan peningkatan produksi domestik. Keenam, langkah preventif intelijen dan keamanan, untuk mendeteksi dan menetralkan konspirasi, infiltrasi, dan aktivitas proksi sejak dini. Hatami juga menegaskan bahwa kekalahan musuh adalah keniscayaan, karena sejarah menunjukkan klaim tak terkalahkan mereka adalah ilusi. Ia menyatakan Iran tidak dapat “ditelan”, dan jutaan prajurit siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara. Kesimpulan Strategi “erosi strategis” merupakan upaya cerdas untuk meraih kemenangan tanpa perang langsung. Namun, pengalaman historis Iran menunjukkan bahwa kombinasi pemahaman, keteguhan, dan persatuan nasional dapat menggagalkan rencana tersebut. (*) Sumber: Mehr News

Nasional

Internasional

Spanyol Sebut Israel Langgar Gencatan Senjata Iran–AS

9 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Spanyol menuduh Israel melanggar gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, serta hukum internasional, sementara Madrid membuka kembali kedutaannya di Teheran dan mengkritik tindakan AS. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares Bueno, mengatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional dan merusak gencatan senjata dua minggu yang dimediasi antara Iran dan AS dengan meluncurkan gelombang serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon. “Kemarin kita melihat bagaimana Israel, dengan mengabaikan gencatan senjata dan melanggar hukum internasional, menjatuhkan ratusan bom di Lebanon,” ujar Albares kepada para anggota parlemen di majelis rendah pada hari Kamis (9/4/2026). Serangan Israel terhadap Lebanon pada hari Rabu menyebabkan lebih dari 200 warga sipil gugur dan ratusan lainnya terluka, menurut Pertahanan Sipil Lebanon. Pengumuman gencatan senjata, yang dimediasi oleh Pakistan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut berlaku bagi Iran, AS, dan sekutu mereka, dengan penghentian permusuhan di semua front, secara eksplisit termasuk Lebanon. Namun, Israel menyimpang dari kerangka tersebut dengan secara sepihak memutuskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam cakupan perjanjian itu. Dia juga mengumumkan bahwa Spanyol akan membuka kembali kedutaannya di Teheran setelah sempat ditutup sementara pada 7 Maret, dengan tujuan mendukung upaya perdamaian di kawasan. “Saya telah menginstruksikan duta besar kami di Teheran untuk kembali, melanjutkan tugasnya, dan membuka kembali kedutaan kami, serta ikut berkontribusi dalam upaya perdamaian dari segala arah, termasuk dari ibu kota Iran sendiri,” katanya kepada wartawan. Spanyol memposisikan diri sebagai salah satu pengkritik paling vokal di dunia Barat terhadap tindakan AS dan Israel terhadap Iran dan Lebanon, bahkan menutup wilayah udaranya bagi pesawat yang terlibat dalam perang, yang oleh Madrid disebut sebagai tindakan ceroboh dan ilegal. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menyambut baik pengumuman gencatan senjata dua minggu antara Iran dan AS pada hari Rabu, dengan mengatakan bahwa, “Gencatan senjata selalu merupakan kabar baik. Terutama jika mengarah pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan.” Namun, Sánchez juga mengkritik tajam peran Washington, dengan menyatakan secara tidak langsung bahwa AS tidak layak dipuji karena berupaya mengakhiri perang yang justru mereka mulai. “Namun, kelegaan sementara ini tidak boleh membuat kita melupakan kekacauan, kehancuran, dan nyawa yang hilang,” ujar Sánchez. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Spanyol tidak akan memuji mereka yang membakar dunia hanya karena mereka datang membawa seember air. “Apa yang dibutuhkan sekarang adalah diplomasi, hukum internasional, dan perdamaian,” demikian penutup pernyataan tersebut. (*) Sumber: Al Mayadeen

Kecam Agresi Israel di Lebanon, Sekjen PBB: Ancaman bagi Perdamaian Regional

9 April, 2026

BAINDONESIA.CO – Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dengan tegas mengecam serangan mematikan Israel terhadap Lebanon, serta memperingatkan meningkatnya jumlah korban sipil dan risiko terhadap upaya gencatan senjata di kawasan. Pernyataan kepala PBB tersebut, yang dirilis pada hari Rabu (8/4/2026), menyoroti dampak kemanusiaan yang menghancurkan dari serangan pada 8 April, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas atau terluka, termasuk anak-anak, serta menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil. Guterres menyampaikan kesedihan mendalam atas meningkatnya korban sipil dan dengan tegas menolak hilangnya nyawa orang-orang tak bersalah. Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Lebanon, serta mendoakan kesembuhan cepat bagi para korban luka. Pernyataan itu menegaskan bahwa agresi militer Israel yang terus berlangsung di Lebanon merupakan ancaman serius terhadap gencatan senjata Iran–AS yang baru diumumkan—sebuah gencatan senjata dua minggu yang bertujuan membuka jalan bagi kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang AS–Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari. “Sekretaris Jenderal kembali menyerukan dengan mendesak kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan,” demikian ditekankan dalam pernyataan tersebut, seraya memperingatkan bahwa kekerasan yang berlanjut dapat merusak jalan yang rapuh menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menekankan kewajiban semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, yang mengharuskan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Guterres menyebut serangan terhadap non-kombatan sebagai “tidak dapat diterima” dan menegaskan kembali bahwa “tidak ada solusi militer” untuk konflik ini. Sebaliknya, dia mendesak semua pihak untuk mengutamakan jalur diplomatik dan sepenuhnya melaksanakan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan penghentian permusuhan serta penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon. (*) Sumber: Tasnim News

Di Balik Tekanan Berkelanjutan Musuh, “Erosi Strategis” terhadap Iran

26 Februari, 2026

BAINDONESIA.CO – Dengan melihat lebih dalam pada operasi psikologis, perilaku media, dan diplomasi yang dalam beberapa bulan terakhir—khususnya dalam beberapa hari terakhir—diarahkan terhadap Iran, dapat dipahami adanya rencana mendalam dari pihak musuh. Mereka melalui strategi tersembunyi dan berjangka panjang berupaya melemahkan sistem Islam secara bertahap serta menguras energi masyarakat. Strategi ini memadukan tekanan ekonomi, perang psikologis, ancaman simbolik, dan operasi terbatas dengan tujuan akhir mengubah perhitungan strategis Iran tanpa perang langsung. Isu ini juga disinggung oleh Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, dalam upacara wisuda mahasiswa Universitas Komando dan Staf Angkatan Darat (DAFOOS AJA). Ia menegaskan bahwa tujuan utama tindakan musuh adalah menjalankan strategi “erosi strategis”, yakni melemahkan sistem Islam secara bertahap dan terus-menerus serta membuat rakyat lelah dan tergerus. Apa itu Erosi Strategis? Erosi strategis berada dalam kerangka “perang hibrida”; sebuah pendekatan di mana musuh, alih-alih terlibat dalam konflik militer langsung yang mahal dan berskala penuh, menggunakan kombinasi berlapis dan jangka panjang untuk menggerus kekuatan nasional Iran. Tujuan akhirnya adalah mengubah kalkulasi strategis Iran, mengurangi ketahanan domestik, dan melemahkan tekad perlawanan tanpa perlu perang klasik. Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam pidatonya di hadapan para peziarah di kompleks suci Razavi (21 Maret 2023), secara tegas menjelaskan dimensi perang hibrida. Ia menyatakan bahwa dalam perang jenis ini musuh menggunakan media, instrumen budaya, faktor keamanan, infiltrasi, dan tekanan ekonomi untuk mengepung bangsa, menebarkan keputusasaan, serta memisahkan rakyat dari sumber informasi resmi. Ia menegaskan bahwa keteguhan dalam menghadapi tekanan bukanlah pengulangan retorika, melainkan bentuk konsistensi dan perlawanan. Berdasarkan analisis para pakar militer dan politik domestik, strategi ini dibangun atas erosi bertahap di berbagai dimensi, meliputi: Pertama, tekanan ekonomi dan sanksi luas untuk melemahkan daya beli rakyat, menciptakan ketidakpuasan, dan membatasi sumber daya finansial bagi program pertahanan serta pembangunan. Kedua, perang psikologis dan kognitif melalui media, jejaring sosial, dan operasi informasi guna menanamkan keputusasaan, membesar-besarkan ancaman, memutarbalikkan realitas, serta menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah. Ketiga, operasi militer terbatas dan proksi (seperti serangan siber, pembunuhan terarah, sabotase, atau dukungan terhadap kelompok separatis) untuk menciptakan rasa tidak aman tanpa memicu perang besar. Keempat, eksploitasi celah internal dengan memicu protes, membesar-besarkan perbedaan politik dan sosial, serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, tekanan perseptif dan unjuk kekuatan melalui pengerahan militer dan ancaman berulang untuk mengikis mental para pengambil keputusan dan masyarakat. Pola ini dalam sejumlah analisis disebut sebagai “strategi erosi hibrida”, yang bertujuan mengelola dan menggerus kekuatan nasional Iran secara bertahap, bukan meraih kemenangan cepat dan tegas. Langkah-Langkah Menghadapi Erosi Strategis Para pejabat tinggi militer dan politik Iran berulang kali menekankan pentingnya strategi menghadapi pendekatan ini. Mayor Jenderal Hatami dalam pidatonya menyebut pemahaman yang tepat sebagai alat terpenting untuk melewati perang hibrida. Menurutnya, kesadaran terhadap dimensi dan tujuan musuh memungkinkan pengambilan keputusan yang benar dan penetralan rencana mereka. Langkah-langkah utama yang disoroti meliputi: Pertama, memperkuat kesadaran publik dan ketajaman analisis, sehingga operasi psikologis tidak efektif. Pemimpin Tertinggi juga menekankan pentingnya mengenali musuh sebagai fondasi keteguhan. Kedua, keteguhan dan perlawanan aktif, bukan menyerah pada tekanan atau bereaksi emosional, melainkan menjaga inisiatif dan memberikan respons cerdas serta proporsional. Ketiga, memperkuat persatuan nasional dan kohesi internal, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial, serta fokus menyelesaikan masalah domestik. Keempat, meningkatkan daya tangkal nyata, melalui unjuk kekuatan pertahanan seperti latihan militer serta kemajuan rudal dan drone, guna meningkatkan biaya bagi setiap tindakan langsung musuh. Kelima, manajemen ekonomi yang cerdas, mengurangi kerentanan terhadap sanksi melalui ekonomi berbasis ketahanan, swasembada, dan peningkatan produksi domestik. Keenam, langkah preventif intelijen dan keamanan, untuk mendeteksi dan menetralkan konspirasi, infiltrasi, dan aktivitas proksi sejak dini. Hatami juga menegaskan bahwa kekalahan musuh adalah keniscayaan, karena sejarah menunjukkan klaim tak terkalahkan mereka adalah ilusi. Ia menyatakan Iran tidak dapat “ditelan”, dan jutaan prajurit siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara. Kesimpulan Strategi “erosi strategis” merupakan upaya cerdas untuk meraih kemenangan tanpa perang langsung. Namun, pengalaman historis Iran menunjukkan bahwa kombinasi pemahaman, keteguhan, dan persatuan nasional dapat menggagalkan rencana tersebut. (*) Sumber: Mehr News

Nasional

Pagelaran Budaya Sambori: Menyelami Akar Tradisi, Menjaga Harmoni dengan Alam

14 Juli, 2025

BAINDONESIA.CO – Lapangan Museum Asi Mbojo akan menjadi saksi perhelatan budaya yang sarat makna, bertajuk Pagelaran Budaya Sambori, yang digelar pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 18-19 Juli 2025. Mengusung tema Kembali ke Akar, Kembali ke Alam dan tagline Sakaka Rawi Mantoi, Sandaka Au ra Ntau, festival ini bertujuan membangkitkan kembali nilai-nilai tradisi dan kesadaran ekologis masyarakat. Ketua Panitia Dedi Purwanto menjelaskan bahwa pagelaran ini bukan sekadar perayaan warisan budaya, namun menjadi ruang ekspresi dan kritik terhadap krisis ekologis yang tengah melanda. Melalui pertunjukan seni tradisi seperti Mpa’a Lanca, Belaleha, Kidung Kasaro, serta Tarian Mistik Kalero Sambori, masyarakat diajak kembali mengenali pesan-pesan kosmologis yang tersembunyi dalam budaya. Setiap gerak dan suara dalam pertunjukan tersebut dianggap sebagai representasi dari suara bumi yang berbicara melalui budaya leluhur. “Acara ini juga menampilkan karya seni instalasi bertema lingkungan, lokakarya budaya, pameran produk lokal, serta berbagai atraksi kesenian lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pelestarian budaya dan penyelamatan ekologi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya dalam rilis yang diterima media ini pada Senin (14/7/2025). Pagelaran Budaya Sambori memiliki enam tujuan utama, yaitu: Pertama, melestarikan budaya tradisional Sambori agar tetap hidup dan dikenal luas. Kedua, memberikan ruang ekspresi bagi seniman lokal. Ketiga, meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya. Keempat, menjadikan Sambori sebagai destinasi wisata budaya. Kelima, menyampaikan pesan pelestarian lingkungan melalui pendekatan budaya dan seni. Keenam, mengajak masyarakat hidup selaras dengan alam, sebagaimana diwariskan oleh leluhur. Selama dua hari pelaksanaan, pengunjung akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik, antara lain: Salah satunya, pentas seni tradisional Sambori: Mpa’a Lanca, Belaleha, Tembang Bola La Mbali, Mangge ila, Kidung Mantra Sagele Rendu, Tembang Tua Kasaro, hingga Mantra Mistik Kasaro. Selain itu, ada orkestra musik etnik hasil kolaborasi sanggar seni, pameran lukisan dan kriya tekstil, pertunjukan seni lukis langsung (live painting), fashion show bertema budaya lokal, studio fotografi budaya. Kemudian, bazar UMKM produk lokal, pameran seni instalasi bertema budaya dan lingkungan, serta pentas seni dari berbagai sanggar se-Kabupaten/Kota Bima. “Melalui pendekatan budaya, panitia ingin menumbuhkan kesadaran ekologis masyarakat, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kearifan lokal,” terangnya. Nilai-nilai tersebut selama ini diwariskan dalam budaya Sambori, yang mengajarkan bahwa alam bukan sekadar latar kehidupan, tetapi juga ibu yang memberi kehidupan dan harus dijaga. Festival ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas seni, budaya, dan ekonomi lokal yang saling menguatkan, sehingga menjadi ekosistem yang hidup dan berkelanjutan. “Pagelaran Budaya Sambori bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diwariskan dan dikembangkan secara kontekstual di masa kini. Melalui kegiatan ini, masyarakat diingatkan kembali untuk bangga akan identitas budaya mereka dan untuk terus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam,” tutupnya. (*) Penulis & Editor: Ufqil Mubin

Felix Zulhendri Ingatkan Bahaya Gula dan Karbohidrat dalam Kehidupan

10 Juli, 2025

BAINDONESIA.CO – Praktisi kesehatan Indonesia Felix Zulhendri kembali mengingatkan masyarakat tentang bahaya konsumsi gula dan karbohidrat berlebih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pernyataan terbarunya, Felix menyebut bahwa kita kini hidup di lingkungan ekstrem yang mendorong konsumsi makanan tidak sehat secara masif, dan oleh karena itu, dibutuhkan keputusan ekstrem pula untuk menjaga kesehatan. “Saya selalu berkaca. Kalau perut saya mulai buncit sedikit, saya tahu itu tandanya saya makan karbohidrat dan gula terlalu banyak. Maka saya langsung hentikan karbohidrat selama 1-2 hari, dan 2-3 hari kemudian saya cek lagi. Biasanya perut kembali rata,” ujarnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Malaka pada Kamis (10/7/2025). Menurutnya, pengelolaan konsumsi gula dan karbohidrat harus menjadi kesadaran personal, bukan hanya sebagai bagian dari program diet. “Kita tidak pernah kekurangan gula dan karbohidrat, karena ke mana pun kita pergi, pasti selalu ada unsur itu. Yang sebenarnya kita kekurangan justru adalah protein dan lemak sehat,” tambahnya. Felix menyoroti kondisi masyarakat modern yang nyaris tak bisa lepas dari makanan manis. Ia mencontohkan dengan mengajak masyarakat melihat rak-rak minimarket. “Coba saja ke minimarket, 95 hingga 99 persen isinya adalah produk berbasis gula dan karbohidrat olahan. Maka kita perlu mengambil keputusan yang berani: kelola konsumsi kita, atau kita akan jadi korban,” tegasnya. Selain risiko diabetes dan obesitas, dia mengungkapkan hasil diskusinya dengan seorang dokter di unit hemodialisis (cuci darah) di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Ia terkejut ketika mendengar bahwa pasien-pasien cuci darah kini semakin muda. “Pasiennya sekarang usia 20, 30, 40 tahun. Dulu usia 50 ke atas. Ini perubahan besar. Dan ini jelas terkait dengan pola makan modern: makanan ultra-proses, konsumsi gula berlebih, diabetes, hipertensi—semua saling berkaitan dan merusak ginjal,” katanya. Felix juga menyoroti sikap generasi muda yang merasa masih kuat dan sehat sehingga mengabaikan risiko jangka panjang. Fenomena FOMO (Fear of Missing Out), menurutnya, menjadi pemicu utama gaya hidup makan sembarangan. “Banyak yang bilang, ‘Ah, mumpung masih muda, makan aja apa pun.’ Tapi mereka lupa, lingkungan kita sekarang jauh lebih beracun dibanding zaman orang tua kita. Makanan sekarang kebanyakan ultra-proses. Jadi tidak bisa dibandingkan,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa orang-orang dulu bisa makan banyak tanpa efek samping berat karena hidup mereka lebih aktif dan makanan mereka alami. “Sekarang beda. Kalau kita makan sembarangan, dampaknya nyata dan cepat,” katanya. Meski menyarankan untuk membatasi konsumsi gula, Felix mengakui bahwa kebutuhan akan rasa manis adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, ia menyarankan alternatif sehat seperti: Pertama, monk fruit extract. Pemanis alami yang tidak meningkatkan kadar gula darah. Kedua, stevia. Tanaman pemanis yang juga tidak berdampak pada lonjakan gula. Namun, ia mengingatkan bahwa bahkan pemanis alami pun harus dikontrol. “Rasa manis itu adiktif. Jadi jangan dari pagi sampai malam makan manis terus,” ujarnya. Felix kembali menekankan pentingnya konsumsi protein dan lemak sehat, seperti telur dan daging. Menurutnya, dua jenis zat gizi ini dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama karena memicu hormon kenyang, tidak seperti gula yang hanya memberi efek kenyang sesaat. “Kalau saya sarapan tiga butir telur bebek, saya tidak akan lapar sampai siang. Tapi kalau saya makan nasi goreng sepiring penuh, dua jam kemudian saya lapar lagi,” katanya. Dia menutup pesannya dengan peringatan keras: manusia modern kini terlalu mudah terjebak dalam pola makan yang destruktif. Maka, mengelola konsumsi gula dan karbohidrat bukan hanya pilihan, tapi keharusan. “Ini bukan soal diet. Ini soal bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat dengan kesehatan. Kita harus sadar, bertindak, dan mengambil keputusan ekstrim jika ingin tetap sehat,” pungkasnya. (*) Penulis & Editor: Ufqil Mubin

Konsumsi Gula dan Karbohidrat di Indonesia Dinilai Berlebihan, Praktisi Kesehatan: Ini Masalah Serius Bangsa

9 Juli, 2025

BAINDONESIA.CO – Praktisi kesehatan Indonesia Felix Zulhendri mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia yang dinilai terlalu tinggi dalam mengonsumsi gula dan karbohidrat, tetapi sangat rendah dalam konsumsi protein. Pernyataan ini ia sampaikan berdasarkan data yang diambilnya dari Statista dan juga pengalaman lapangan serta pengamatan pribadi. Menurut Felix, setiap orang Indonesia mengonsumsi rata-rata 120 kilogram beras per tahun, 30 kilogram tepung terigu, dan 30 kilogram gula pasir tambahan. “Kalau dijumlahkan, masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 180 kilogram karbohidrat dan gula per orang per tahun, sedangkan konsumsi protein seperti daging, ayam, dan telur hanya 10 kilogram per orang per tahun,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Malaka pada Kamis (10/7/2025). Ia menekankan bahwa ketimpangan ini menyebabkan masyarakat jauh lebih rentan terhadap penyakit kronis, terutama diabetes, obesitas, dan hipertensi. “Bayangkan, kita konsumsi karbohidrat dan gula 18 kali lebih banyak daripada protein. Ini sangat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh,” ujarnya. Felix menjelaskan bahwa karbohidrat seperti nasi, roti, mie instan, kentang, dan sereal memiliki kandungan zat pati (starch), yaitu rantai gula yang di dalam tubuh akan berubah menjadi glukosa. “Semua makanan itu, pada dasarnya, akan menjadi gula dalam tubuh kita. Dan inilah akar dari banyak penyakit tidak menular (non-communicable diseases),” tambahnya. Dalam sebuah studi di salah satu kabupaten di Bali, kata Felix, ditemukan bahwa 1 dari 4 remaja mengalami pre-diabetes atau sudah diabetes. “Bayangkan kalau anak-anak remaja saja 25% sudah seperti itu, maka saya percaya bahwa di kalangan orang dewasa bisa mencapai 50%, dan itu masuk akal,” ujarnya. Dia juga menyoroti beban yang harus ditanggung oleh sistem kesehatan nasional. “Makanya BPJS kita kewalahan. Penyakit-penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi itu biayanya luar biasa besar. Saya lihat sendiri bagaimana keluarga-keluarga mengeluarkan biaya besar untuk cek lab, obat, dan dokter spesialis,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa gula memiliki efek adiktif yang tinggi. “Gula sangat kuat dalam menstimulasi dopamin, hormon yang memberikan perasaan senang. Maka wajar banyak orang susah sekali lepas dari makanan manis, roti, dan makanan olahan tepung lainnya,” ujarnya. Karena itu, Felix mengimbau agar masyarakat mulai mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat, serta meningkatkan asupan protein hewani seperti telur dan daging. Menurutnya, protein dan lemak hewani membantu memicu hormon-hormon kenyang, yang memberi rasa kenyang lebih lama dan mencegah keinginan untuk ngemil terus-menerus. “Salah satu kesalahan pola makan masyarakat kita adalah terlalu sering makan. Sarapan, lalu ngemil jam 10, makan siang, ngemil sore, makan malam, lalu makan lagi sebelum tidur. Ini karena makanan kita tinggi karbohidrat yang cepat bikin lapar lagi,” ujarnya. Felix menegaskan bahwa dirinya bukan anti karbohidrat atau anti gula. Dia tetap mengonsumsi nasi dan kentang, namun secara terukur dan sesuai kebutuhan aktivitas fisik. “Kalau saya tahu saya akan olahraga intens, saya tingkatkan konsumsi karbohidrat. Tapi kalau tidak, saya kurangi,” jelasnya. Ia menutup penjelasannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk mulai menyadari apa yang dikonsumsi sehari-hari. “Ini bukan sekadar soal makan, ini soal masa depan bangsa. Kalau produktivitas kita hancur karena kesehatan yang buruk, bagaimana kita bisa bersaing sebagai bangsa yang besar?” pungkasnya. (*) Penulis & Editor: Ufqil Mubin

Berita Terbaru
Lainnya

DPRD Kaltim

IKN Nusantara

Berita Kutai Kartanegara

Berita Terbaru
Lainnya

DPRD Kaltim

IKN Nusantara

Berita Kutai Kartanegara

Opini

Gong 755

Oleh: Aji Sofyan Effendi* Sidang Pleno ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) ke-23 di salah satu hotel di Bengkulu dan Seminar Nasional/Internasional MBEB 2023 di Kampus Universitas Bengkulu yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Bank Indonesia sekaligus sebagai Ketua Umum ISEI Ferry Warjiyo, tanggal 15-17 September, telah melahirkan manifesto 755, berupa 7 capaian, 5 tantangan, dan 5 peran ISEI dan respons kebijakan. Sebagai upaya ISEI untuk mendorong pemikiran dan konsep Indonesia maju, tantangan ekonomi Indonesia di tingkat global bukanlah hal mudah, eskalasi politik serta militer internasional dan dinamika ekonomi internasional yang berubah dengan cepat perlu disikapi dengan ketahanan ekonomi Indonesia yang mumpuni dan terencana, pasca Covid-19 telah memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia meiliki “imunitas” yang cukup tinggi, di tengah keterpurukan pertumbuhan ekonomi global dan ASEAN yang relatif rendah bahkan ada yang minus, ekonomi Indonesia tetap leading di pertumbuhan positif, walaupun tidak terlampau tinggi, saat Covid masih bergerak di sekitar 1,5 % -3 %, namun pasca Covid-19 berakhir ekonomi Indonesia mampu melejit di kepala 5 %. Tentu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi ini bukanlah hal yang mudah. Kebersamaan ABG (Akademisi, Bisnis, dan Government) yang menjadi sel utama di ISEI telah memberikan kontribusi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, memasuki paruh kedua 2023, tiga lembaga internasional memperbarui ramalan kondisi perekonomian dunia. Mayoritas menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan ekonomi, di tengah kuatnya tekanan ketidakpastian akibat tren kenaikan suku bunga acuan. Bank Dunia atau World Bank merupakan yang terbaru merilis proyeksi ekonomi global, dengan memberi peringatan perekonomian dunia masih dalam kondisi genting, setelah berlalunya masa-masa pandemi Covid-19. Maka, perekonomian global masih akan terus melambat hingga 2024. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibanding proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%. Kendati begitu, untuk 2024 proyeksi mengalami revisi ke bawah sebesar minus 0,3% karena tekanan dari panjangnya pengaruh suku bunga acuan yang tinggi. “Jadi, perekonomian dunia berada dalam posisi genting,” kata Indermit Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga sedikit menaikkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia seiring dengan mulai meredanya inflasi dan pencabutan pembatasan ketat Covid di China. Namun, mereka turut memperingatkan proses pemulihan masih akan menghadapi jalan panjang. Organisasi yang berbasis di Paris tersebut memperkirakan ekspansi ekonomi tahun ini sebesar 2,7%, naik dari 2,6% dalam laporan sebelumnya pada Maret. Tapi, secara keseluruhan proyeksi ekonomi global ini masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pada 2022 sebesar 3,3%. “Ekonomi global sedang berbelok tetapi menghadapi jalan panjang ke depan untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan,” tulis kepala ekonom OECD Clare Lombardelli dalam Economic Outlook OECD, dikutip dari AFP, Rabu (7/6/2023). Gong 755 berupa penguatan 7 capaian ISEI yaitu reformasi AD/ART ISEI, kontribusi terhadap Kebijakan, Jurnal ISEI, LAMEMBA, ISEI indekx survey, dan inklusi ISEI, merupakan produk dan outpun serta outcome yang terus berusaha untuk dicapai seoptimal mungkin. Berbagai peran ISEI di wilayah publik dan kebijakan pemerintah terus didorong baik di tingkat ISEI Pusat maupun cabang ISEI di seluruh Indonesia, ratusan aktivitas multi dimensi terus dilakukan. Di sisi lain, 5 tantangan utama dalam 5 tahun ke depan, juga merupakan PR yang harus diselesaikan secara terukur berupa perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan beresiko, siklus ekonomi di tahun 2025 dan siklus keuangan 2026, perlu disikapi dengan sistematis, polarisasi ekonomi dunia dari kekuatan China ke India, perubahan demografi, digitalisasi dan inklusi yang hijau, menjadi tantangan spesifik yang harus dibahas di seluruh cabang ISEI di Indonesia. Selanjutnya 5 peran ISEI di kancah perekonomian Indonesia perlu diperkuat: melanjutkan dan memperkuat peran ISEI, stabilisasi sistem keuangan, hilirisasi, digitalisasi ekonomi dan keuangan yang hijau, serta empowerment anggota ISEI, adalah peran yang sampai sekarang harus mengakar dan membumi. Gong 755, yang sudah didengungkan oleh Ketua Umum ISEI tersebut harus disambut oleh seluruh ISEI di Indonesia, dengan cara menerjamahkan 7 capaian, 5 tantangan, dan 5 peran tersebut, apakah bunyi gong 755 ini nyaring atau malah tidak berbunyi sama sekali, tergantung sampai seberapa jauh seluruh cabang ISEI menerapkannya dalam berbagai program. Namun, pelan tapi pasti dalam progres sidang pleno yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum ISEI telah menunjukkan secara nyata bahwa gong 755 tersebut sudah dan akan dilaksanakan di seluruh cabang ISEI di Indonesia. Kita patut bangga dengan laporan yang disampaikan oleh seluruh ketua wilayah, yang sudah memaparkan progres selama tahun 2022 dengan portfolio yang penuh dengan aktivitas. Beberapa PR yang membutuhkan pemikiran ISEI untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara langsung mapun tidak langsung adalah hajatan nasional berupa pemilihan umum, tentu flatform agenda presiden yang akan datang memberi warna pada strategi perekonomian nasional, kendala perekonomian Indonesia 2024, baik di tingkat global seperti hasil keputusan penyelenggaraan kepala negara ASEAN beberapa waktu lalu di Jakarta maupun agenda internasional lainnya dan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik versi IMF maupun World Bank perlu dicermati secara serius. Penguatan digitalisasi sistem keuangan dan moneter yang dibahas di ruangan Serbaguna Kampus Universitas Bengkulu dengan berbagai pembicara memberikan indikasi kepada kita bahwa tantangan global semakin kompleks, isu keuangan internasional dan lingkungan serta ekonomi hijau dan hilirisasi seperti perdagangan karbon menjadi tema yang cukup “viral” di forum tersebut. Selain itu, PR lain adalah pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga dimulai pada tahun 2024. Kesuksesan pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur ini, tepatnya di Kabupaten Panajam Paser utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dianalisa lebih dalam oleh rekan-rekan pengurus cabang ISEI di Indonesia. Salah satu kontribusi dari ISEI Wilayah Timur yang diprakarsai oleh ISEI Cabang Makassar di bawah Komando Bapak Sultan telah melaksanakan bagian dari gong 755 tersebut dengan melaksanakan kegiatan Call for Paper yang berjudul “Dukungan Wilayah Sulampua terhadap Penguatan Konektivitas

Boneka Amerika untuk Menjalankan Proyek-Proyek Regional

Oleh: Muhammad Mahdi Rahimi* Pada peringatan Operasi Banjir Al-Aqsa, 7 Oktober 2024, Abu Ubaida, juru bicara Brigade Qassam, menyampaikan poin menarik dalam pesan videonya kepada masyarakat dunia: “Setelah musuh mencapai tahap akhir dalam merencanakan serangan besar terhadap Perlawanan di Gaza, kami melancarkan pukulan pendahuluan terhadap mereka.” Penilaian kelompok Perlawanan di Gaza ini sangat sejalan dengan rencana komprehensif Amerika Serikat untuk kawasan Asia Barat. Sebuah rencana yang dijelaskan oleh Imam Khamenei dalam pidatonya pada 4 Oktober 2024 sebagai berikut: “Ketekunan AS dan sekutunya dalam menjamin keamanan rezim perampas hanyalah kedok untuk kebijakan mematikan mereka—yakni mengubah rezim [Zionis] menjadi alat untuk menguasai seluruh sumber daya kawasan ini dan menggunakannya dalam konflik-konflik besar dunia. Kebijakan mereka adalah menjadikan rezim [Zionis] sebagai gerbang ekspor energi dari kawasan ke dunia Barat, sekaligus memfasilitasi impor barang dan teknologi dari Barat ke kawasan ini. Pendekatan ini menjamin kelangsungan hidup rezim perampas dan meningkatkan ketergantungan seluruh kawasan padanya.” Demi mencapai tujuan ini, dalam dua tahun terakhir, Amerika telah menyajikan “menu terbuka” berupa segala hal yang bisa mendukung mesin pembunuh rezim Zionis, sambil dengan penuh semangat menyaksikan pembantaian terhadap warga sipil dan militer di kawasan—dari Gaza hingga Teheran. Pemboman tanpa pandang bulu terhadap Gaza dimulai sehari setelah 7 Oktober. Intensitas serangannya begitu tinggi, hingga Kepala Staf Militer Zionis, yang kemudian mengundurkan diri, menyatakan bahwa “dalam 48 jam pertama perang, kami membom 1.500 target,” sementara Netanyahu mengeluh, “Kenapa kita tidak membom 5.000 target?” Jelas, target-target itu bukan hanya sasaran militer, dan memang tidak diniatkan demikian. Kurang dari 72 jam sejak perang dimulai, sekitar 600 warga Palestina syahid dan lebih dari 1.000 lainnya terluka, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Skala penghancuran ini melampaui kapasitas industri militer Zionis sendiri, dan justru sesuai dengan tujuan Amerika di kawasan: pengusiran rakyat Palestina dari Gaza dan pergeseran keseimbangan kekuasaan kawasan ke arah Israel—melalui kampanye genosida dan pembersihan etnis. Front terbaru yang dibuka Amerika dan Israel adalah Iran. Pada pagi hari tanggal 13 Juni 2025, rezim Zionis menargetkan sejumlah gedung di Iran dengan tujuan membunuh komandan militer dan ilmuwan nuklir. Sebagian besar bangunan tersebut terletak di kawasan padat penduduk. Dalam satu kasus, demi membunuh seorang ilmuwan nuklir di timur laut Teheran, rezim membunuh lebih dari 60 orang, termasuk anak-anak, di dalam kompleks perumahan. Pada malam terakhir sebelum gencatan senjata, rezim menargetkan rumah keluarga syahid Sayyid Mohammad Reza Sedighi Saber, seorang ilmuwan nuklir, di Iran utara. Ia, istrinya, ketiga anak mereka, dan total sepuluh anggota keluarga tewas. Dalam wacana media Barat, semua ini dibenarkan sebagai “kerusakan sampingan,” padahal dalam banyak kasus serangan langsung menyasar warga sipil. Contohnya adalah pemboman di Lapangan Quds, Teheran utara, di mana demi menghancurkan pipa air utama, rezim membom jalan yang sedang dipenuhi mobil-mobil menunggu lampu merah. Meski kejahatan ini terus terjadi, selama perang 12 hari antara Iran dan Israel, serangan roket terhadap target vital di wilayah pendudukan terus berlangsung setiap hari. Di Gaza, operasi kelompok Perlawanan terhadap tentara Israel pun tak pernah berhenti hingga kini. Kegagalan rencana regional Amerika dan Israel menjadi jelas. Namun, bom tidak hanya jatuh di Gaza dan Teheran. Front Perlawanan adalah penghalang utama proyek regional Amerika. Setelah Gaza dan sebelum Iran, Hizbullah di Lebanon menjadi target kedua bom Amerika. Setelah Hizbullah membagi fokus militer Israel dengan membantu rakyat tertindas Gaza, banyak bom Amerika diarahkan ke Lebanon. Selama hampir setahun bentrokan terkendali dan 66 hari perang penuh, banyak desa di selatan Lebanon hancur total. Dalam dua upaya pembunuhan terhadap Sekjen Hizbullah, syahid Nasrallah dan syahid Safieddine, lebih dari 150 ton bom Amerika dijatuhkan ke Beirut. Lebih dari 3.000 orang terbunuh, dan kerusakan besar terjadi di Beirut, Baalbek, Tyre, dan kota-kota pendukung Perlawanan lainnya. Dengan dalih palsu menargetkan gudang senjata, rezim Zionis justru membom bank, pusat komunitas, rumah warga, dan lahan pertanian. Target bom Amerika berikutnya yang dijatuhkan dari jet Israel adalah Yaman. Fasilitas sipil seperti penyimpanan minyak, pembangkit listrik, pelabuhan, dan bandara dibombardir demi melemahkan tekad rakyat Yaman dalam membela Gaza. Namun, satu tanda kegagalan terbesar Zionis di Yaman adalah bahwa, selain saat gencatan senjata di Gaza, serangan Yaman terhadap rezim pendudukan tidak pernah berhenti. Bom dan peluru bukan satu-satunya senjata yang diberikan Amerika kepada rezim Zionis. Dalam serangan terhadap Iran, puluhan pesawat pengisi bahan bakar Amerika setiap hari mengawal jet tempur rezim untuk mengebom Iran. Sejak awal perang Gaza, kapal induk Amerika dikerahkan ke kawasan untuk menjaga perbatasan rezim. Mereka bahkan langsung terlibat dalam perang di Yaman untuk melawan ancaman Ansarullah terhadap Israel. Amerika juga mempersiapkan landasan politik bagi perang rezim Zionis: dengan mengacaukan negosiasi nuklir, mengesahkan resolusi IAEA, dan terus menyebarkan propaganda soal program nuklir Iran, AS membuka jalan politik bagi serangan ke Iran. Empat veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB adalah lampu hijau paling terang bagi Israel untuk melanjutkan genosida di Gaza. Di Lebanon, Amerika mendukung kelompok anti-Perlawanan dan menghalangi solidaritas nasional, serta membenarkan agresi Israel sebagai “pembelaan diri.” Bentuk bantuan lain adalah dukungan intelijen. Satelit dan radar Amerika aktif membantu Israel sepanjang perang dengan Iran. Sejak awal perang, layanan kecerdasan buatan besar seperti Google Project Nimbus digunakan untuk mengumpulkan informasi dan membangun database target Israel. Di Gaza, AI ini membunuh begitu banyak warga sipil dan anak-anak hingga akhirnya menargetkan satu komandan Hamas. Di Lebanon, skala spionase terhadap perangkat elektronik warga sangat tinggi—hingga CCTV toko kecil pun jadi alat pembunuhan Israel. Transformasi teknologi menjadi senjata ini memicu protes dari karyawan perusahaan seperti Google dan mahasiswa di kampus-kampus Amerika, yang kemudian dipecat dan dikeluarkan dari kampus. Akhirnya, Amerika berusaha menutupi kejahatan rezim proxy-nya dalam dua tahun terakhir perang kawasan. Seperti dijelaskan dalam catatan The loosen grip, upaya media Barat—khususnya Amerika—justru menjadi kegagalan terbesar mereka, meski proses dehumanisasi terhadap rakyat kawasan, kelompok Perlawanan, dan para pemimpinnya tetap dijalankan oleh media Amerika. Seluruh kejahatan dua tahun terakhir ini harus dilihat sebagai bagian dari puzzle besar rencana Amerika di kawasan. Amerika Serikat, sebagai hegemoni yang tengah runtuh, butuh mengonsolidasikan kendalinya atas Asia Barat. Untuk itu, ia melemparkan bonekanya—rezim Zionis—ke atas rakyat kawasan. Dunia kini telah menyaksikan bahwa hak asasi manusia dan hukum internasional tak berarti apa-apa bagi mereka. Saat bertentangan dengan tujuan, mereka akan menjatuhkan bom bahkan ke Mahkamah Internasional

Pelabuhan Ambarawang: Aset Pemkab Kukar atau Badan Otorita IKN?

Oleh: Aji Sofyan Effendi* Sarana dan prasarana pelabuhan di suatu daerahmerupakan bagian dari injeksi mendorong perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonominya melalui kegiatan investasi, sehingga upaya untuk mengekspose potensi investasi yang berada di wilayah ini menjadi salah satu prioritas. Terlebih lagi sejak ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kabupaten ini menjadi salah satu yang terdampak. Wilayah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan tentu saja wilayah Kukar. Secara administratif, wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten yang eksis, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kukar (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga). Sebagai daerah yang berada pada wilayah IKN, kabupaten dan kota di Kaltim dengan sumber daya yang dimilikinya harus dapat mengambil peran dan peluang, sehingga nantinya akan berdampak pada kemajuan daerah termasuk Kabupaten Kukar. Pelabuhan, merupakan komponen dari sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi, distribusi dan logistik barang, jasa dan manusia dalam aktivitas ekonomi daerah khususnya peran kepelabuhan sangat penting dan strategis karena akan mampu menumbuhkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten atau kota. Pelabuhan Ambarawang yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar adalah pelabuhan laut yang sejak tahun 2012 secara alami sudah menjadi bagian aktivitas masyarakat di sekitar daerah tersebut walaupun masih dalam skala yang kecil. Dalam konteks dengan lahirnya UU No. 3/2022 tentang IKN Nusantara, Pelabuhan Ambarawang ini selanjutnya masuk dalam kawasan IKN, yang mana menurut UU tersebut khususnya Pasal 32 dan 33 UU IKN, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan berada dalam wilayah Otorita IKN. Untuk itulah kejelasan status dan kelanjutan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini menjadi penting dan strategis, karena sudah ada investasi kedua belah pihak baik Pemerintah Daerah Kukar maupun Kementerian Perhubungan RI. Karena itu, kajian ini dipergunakan untuk mengetahui kejelasan status Pelabuhan Ambarawang tersebut, beserta pola kerja sama yang dapat dilakukan apabila pelabuhan ini sudah berada dalam kewenangan Badan Otorita IKN. Maksud dan Tujuan Kajian Maksud pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, kejelasan status hukum dan ekonomi Pelabuhan Ambarawang pasca terbitnya UU IKN No. 3/2022. Kedua, pola kerja sama yang dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan pihak Badan Otorita IKN dalam pengelolaan Pelabuhan Ambarawang pasca diterbitkannya UU IKN. Ketiga, sebagai bahan atau masukan bagi pihak Pemkab Kukar, DPRD Kukar, Badan Otorita IKN dan Pemprov Kaltim dalam mengambil keputusan terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan Pelabuhan Ambarawang. Gambaran Umum Pelabuhan Ambarawang Pelabuhan Ambarawang ini terletak di Kecamatan Samboja, di mana dari sisi laut merupakan aset Pemkab Kukar dan sisi darat adalah aset Pemerintah Pusat/Kementerian Perhubungan. Sebelum adanya pemindahan IKN ke Nusantara, dua sisi dari dua pemerintah ini terlihat anomali dari sisi perspektif keberlanjutan dan geografis seyogianya dari sisi darat adalah kewenangan pemerintah daerah dan dari sisi laut adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Pembagian sisi darat dan sisi laut ini dalam rentang perjalanannya ternyata mengalami hambatan yang cukup krusial, di antaranya adalah Pemerintah Daerah Kukar sudah mengeluarkan anggaran investasi untuk membangun Pelabuhan Ambarawang dari sisi laut tersebut sebesar Rp 344.189.905.000, dan sudah dinyatakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun dari sisi darat sudah diinvestasikan senilai Rp 223.905.695.000. Namun demikian, investasi ini ternyata masih belum mampu menghubungkan antara sisi daratan dan sisi lautan sehingga aktivitas bongkar muat barang maupun orang dan jasa lainnya di pelabuhan, belum berlangsung sebagaimana mestinya. Analisa Kebijakan Aset Pemkab Kukar atas Pelabuhan Ambarawang Pada Pasal 32 UU IKN No 3/2022 tentang IKN dijelaskan, “Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai: a. barang milik negara; dan/atau; b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.” Kemudian, Pasal 33 UU IKN No 3/2022 tentang IKN menjelaskan, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas barang milik negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.” Mengingat Pelabuhan Ambarawang tersebut termasuk dalam Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar yang masuk dalam wilayah IKN, maka dapat dipastikan bahwa aset Pelabuhan Ambarawang tersebut pasti masuk dalam tata kelola barang milik negara yang dikelola oleh Penguasaan Badan Otorita sesuai bunyi pasal 32 dan 33 tersebut. Untuk itulah, kejelasan atas status hukum yang berdampak pada status ekonomi, dalam perspektif hukum jelas terlihat bahwa aset tersebut akan menjadi milik Badan Otorita. Sementara Pemerintah Daerah Kukar sudah menggelontorkan dana investasi dari sisi laut sebesar Rp 344 miliar, tentu hal ini perlu didiskusikan secara kenegaraan agar tidak merugikan daerah Kabupaten Kukar, apabila pada akhirnya Pelabuhan Ambarawang ini menjadi aset Badan Otorita IKN. Revisi atas Pasal 32 dan 33 UU IKN ini menjadi penting dan krusial, dalam upaya mencari solusi kebangsaan sehingga Pemkab Kukar tidak dirugikan. Sebaliknya, Badan Otorita IKN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa menimbulkan potensi konflik dengan Pemkab Kukar dan masyarakat Kukar. Pola Kerja Kama Dengan asumsi bahwa Pelabuhan Ambarawang ini akan dikelola secara bersama-sama dengan Pemkab Kukar, maka ada beberapa skema kerja sama yang dapat dilakukan sebagai berikut: pengembangan infrastruktur pelabuhan, pengelolaan dan operasional pelabuhan, penyediaan dana dan investasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan bersama data dan informasi. Selain itu, para pelaku kerja sama pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini, meliputi: pengusaha pengangkutan, perusahaan logistik, pemerintah daerah, instansi maritim, dan pihak swasta dan pihak keuangan. Hasil dari proses diskusi dengan pihak Perseroda Tunggang Parangan Kabupaten Kukar yang akan mengelola Pelabuhan Ambarawang tersebut, sudah memiliki business plan (rencana bisnis) yang detail, namun belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan regulasi yang terkait IKN tersebut di atas. Selanjutnya dalam perspektif PAD Kabupaten Kukar maka banyak potensi yang bisa digali di Pelabuhan Ambarawang ini, antara lain: penerimaan tarif dan biaya pelayanan, pajak dan retribusi, serta penyewaan lahan dan bangunan. Selain itu, jasa pelayanan tambahan, pendapatan dari perdagangan dan distribusi barang, pengembangan area pesisir, kontribusi terhadap ekonomi lokal, pendapatan dari aktivitas pariwisata, pembayaran perusahaan dan operator, serta pendapatan dari proyek pengembangan infrastruktur. Rekomendasi Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, perlu segera dilakukan revisi atas Pasal 32 dan

Opini

Kebijakan Singkong Indonesia, Industri Tumbuh Petani Untung

Oleh: Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir, Dr. Ir. Prama Yufdy, Dr. Ir. Ahmad Junaedi, Dr. Kartika Noerwijati, dan Dr. Destika Cahyana Presiden Prabowo Subianto berulangkali menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi dalam berbagai kesempatan. Presiden melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bahkan mengarahkan komoditas pangan yang perlu diperhatikan bukan hanya padi dan jagung, tetapi juga singkong yang baru-baru ini menarik perhatian publik di akar rumput dan di media sosial. Pemerintah akan menerapkan larangan impor terbatas untuk memproteksi petani singkong Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem singkong nasional. Singkong bukan sekadar singkong rebus atau singkong goreng yang menjadi sumber pangan masyarakat kecil, tetapi dalam bentuk tepung tapioka yang menjadi penopang industri. Tepung tapioka menjadi penopang bukan hanya industri pangan, tetapi juga industri nonpangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbagai lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga papan atas. Singkong juga sumber pakan ternak hingga bioenergi dalam bentuk bioetanol. Menurut Dyah Susilokarti, Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Kementerian Pertanian, Indonesia merupakan lima besar produsen dunia singkong. Rata-rata produksi singkong nasional pada lima tahun terakhir, 2020-2024, sebesar 15,7 juta ton per tahun dengan luas tanam 611 ribu ha dan luas panen 602 ribu ha. Rata-rata produktivitas singkong nasional mencapai 26,17 ton per ha. Pada 2024, produksi singkong sebesar 15,1 juta ton. Angka itu cenderung turun dibanding produksi pada 2020 dan 2023 yang masing-masing mencapai 16,2 juta ton dan 16,7 juta ton. Sebaliknya angka impor cenderung naik dan angka ekspor cenderung turun. Data 2024 menunjukkan angka impor menembus 277 ribu ton yang menandakan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi mandiri dari sisi kuantitas maupun kualitas bahan baku. Padahal, jutaan petani menggantungkan hidup dari singkong. Tim perumus pada Focus Group Discussion dengan tema Dampak Larangan Impor Tapioka dan Prospek Hilirisasi Industri Singkong yang digelar Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) pada akhir bulan lalu mengungkap terdapat perbedaan pemahaman antara petani sebagai produsen dan dunia industri sebagai pengguna awal singkong. Varietas yang ditanam petani di Lampung sangat beragam dan lebih mengutamakan hasil panen tinggi. Petani menanam dengan memilih varietas yang hasil panen tinggi karena menjual hasil panen berdasarkan bobot semata, sementara industri membeli berdasarkan kadar pati. Industri membutuhkan singkong dengan kadar pati 24 persen. Tentu singkong yang kadar patinya kurang dari 24 persen harganya rendah. Petani merugi karena pendapatan berkurang, demikian pula industri harus membeli lebih banyak bahan baku. Pada kondisi itulah produk impor dari Thailand dan Vietnam lebih menggiurkan industri karena harga lebih murah dan kualitas lebih konsisten. Larangan impor total sudah pasti menguntungkan petani, tetapi industri menjadi terhambat, sehingga dibutuhkan larangan impor terbatas yang berkeadilan. Pemerintah sudah selayaknya mempersiapkan ekosistem hulu-hilir yang mampu menggantikan suplai impor secara berkelanjutan dengan prinsip industri tumbuh dan petani untung. Dalam konteks inilah kemitraan antara petani dan industri menjadi kunci. Di Provinsi Lampung, sebagai sentra singkong yang berkontribusi pada lebih dari 50 persen produksi nasional, model kemitraan yang baik telah diterapkan PT Umas Jaya. Industri dan petani bermitra dengan menanam varietas unggul yang telah disepakati dan jadwal tanam yang teratur serta pendampingan teknis. Dengan cara itu petani dan pengusaha dapat untung. Namun, kemitraan tersebut masih terbatas. Untuk melindungi petani, pemerintah telah menetapkan harga jual di pabrik sebesar Rp 1.350 per kg. Tapi pada kenyataannya masih banyak petani yang menerima harga di bawah Rp 1.000 per kg. Bahkan ada yang sampai Rp 600 per kg. Oleh karena itu pola-pola kemitraan seperti close loop system perlu diperluas dan diperkuat dalam bentuk regulasi khusus. Kemitraan bukan hanya untuk pendampingan teknis, tapi juga sekaligus menampung hasil petani dengan harga yang disepakati serta sesuai dengan regulasi pemerintah. Varietas Unggul Prof. Sumarno, salah satu pakar agronomi senior, mengusulkan agar petani singkong dibagi dua kelompok yakni petani singkong industri dan petani singkong pangan. Petani industri perlu didaftarkan secara resmi (registered cassava farmer), menjalankan budi daya sesuai standard operating procedure (SOP), dan mendapatkan pembinaan serta kontrak harga dengan industri. Menurut Sumarno, industri juga harus menyampaikan kebutuhan singkong per tahun secara terbuka, agar perencanaan produksi nasional lebih sinkron. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi wasit, tetapi juga fasilitator utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan petani. Salah satu tantangan mendasar dalam budi daya singkong adalah umur panen yang relatif panjang, mencapai 9-12 bulan. Namun kini sudah tersedia varietas unggul berumur genjah 7 bulan yang dapat menghasilkan 30 ton per hektar dengan kadar pati di atas 20 persen. Beberapa di antaranya adalah Vamas 1, UK 1 Agritan, Ukage 1, Ukage 2, dan Ukage 3. Ketersediaan benih varietas unggul yang bermutu perlu diupayakan bersama. Pemerintah perlu melakukan percepatan produksi benih, pembangunan demplot varietas unggul di sentra produksi, serta distribusi benih ke petani melalui koperasi atau kelompok tani binaan. Pada saat bersamaan, BRIN juga tengah membangun varietas unggul baru. Tapi proses ini memerlukan waktu 5-10 tahun karena panjangnya siklus tanaman dan tingginya biaya riset. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran riset jika ingin swasembada singkong tidak sebatas wacana. Di sisi produktivitas, masih banyak petani singkong yang memanen di kisaran 17 ton per ha meskipun produktivitas nasional sudah mencapai 26,17 ton per ha dan potensi genetik singkong dapat mencapai 30 ton bahkan lebih. Lebarnya kesenjangan hasil ini dapat dipersempit dengan modernisasi manajemen agribisnis singkong, mulai dari pemupukan presisi, rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, hingga digitalisasi informasi produksi dan pasar. Petani juga membutuhkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus singkong dengan tenor yang sesuai umur panen. Demikian pula data kebutuhan industri dan produksi petani harus dikelola dalam neraca komoditas singkong nasional yang transparan dan berbasis spasial. Terakhir, larangan impor tapioka tidak boleh hanya menjadi kebijakan perlindungan sesaat. Tetapi harus menjadi batu loncatan menuju transformasi industri singkong yang inklusif dan berkelanjutan. Tagline berupa “industri harus tumbuh dan petani harus untung” menjadi kata kunci yang harus dipahami semua pihak. Dengan dukungan riset, regulasi yang tepat, dan kemitraan yang adil, singkong dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan dan energi nasional. Sudah saatnya bangsa Indonesia membatasi impor komoditas yang dapat ditanam sendiri dan membangun sistem pangan yang berpihak pada petani sehingga bangsa Indonesia dapat berdaulat pangan. (*Pengurus Pusat Perhimpunan Agronomi Indonesia dan Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Ketidakpercayaan Publik Eropa terhadap AS, Ke Mana Arah Hubungan Trans-Atlantik?

Oleh: Amirhossein Moqimi* Hasil survei terbaru YouGov EuroTrack yang dilakukan pada pertengahan Januari 2026 di enam negara penting Eropa—Inggris, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol—menunjukkan bahwa opini publik terhadap Amerika Serikat (AS) berada pada level terendah dalam satu dekade terakhir. Gelombang ketidakpercayaan terhadap peran Washington dalam politik internasional kini lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan survei tersebut, Denmark mencatat penurunan kepercayaan paling tajam. Sekitar 84 persen responden di negara itu memiliki pandangan negatif terhadap AS—naik lebih dari 14 poin persentase dibanding survei sebelumnya pada November 2025. Denmark juga memiliki persentase terendah warga yang menganggap Amerika sebagai sahabat atau sekutu. Hanya 26 persen warga Denmark yang menyebut AS sebagai sekutu, turun drastis dari 80 persen pada 2023. Di Prancis dan Jerman, tren negatif juga terlihat jelas. Hanya sekitar 53 persen warga Prancis dan 41 persen warga Jerman yang masih memandang Amerika sebagai sahabat atau sekutu, sementara sebagian besar populasi di kedua negara tersebut menyampaikan pandangan negatif terhadap AS. Di Inggris, sekitar 46 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Amerika, sementara di Spanyol angkanya 39 persen. Italia, dengan sekitar 52 persen, mencatat tingkat pandangan positif tertinggi di antara enam negara tersebut, meski angka ini tetap menunjukkan penurunan atau setidaknya stagnasi dalam kepercayaan publik. Hal penting lainnya adalah bahwa sikap negatif publik tidak hanya ditujukan kepada Amerika sebagai negara, tetapi juga terhadap peran Washington dalam aliansi militer dan hubungan strategis. Mayoritas responden di negara-negara tersebut meyakini bahwa Uni Eropa seharusnya mengambil jarak lebih jauh dari Amerika dalam bidang politik, militer, dan keamanan, agar dapat lebih leluasa mengejar otonomi strategisnya. Perubahan pandangan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Uni Eropa dan AS, termasuk perselisihan mengenai tarif perdagangan, isu-isu keamanan, serta ketegangan terkait Greenland yang menjadi perdebatan hangat di media Eropa. Para analis menilai bahwa situasi ini tidak hanya memperkuat sentimen publik negatif terhadap Washington, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan politik Uni Eropa dalam jangka panjang terkait hubungan dengan Amerika. Sebagian besar peserta survei juga meyakini bahwa ketergantungan Eropa pada Amerika dalam bidang pertahanan dan keamanan tidak dapat dengan mudah dihentikan. Melemahnya hubungan dengan Washington dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan perekonomian Eropa. Meski demikian, banyak warga Eropa menekankan pentingnya memperkuat kapasitas pertahanan dan politik Uni Eropa serta mengurangi pengaruh Amerika dalam keputusan kolektif Eropa. Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap AS di enam negara besar Barat telah mencapai titik terendahnya, sementara keraguan terhadap peran Washington dalam sistem global semakin meningkat. Perubahan ini dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah hubungan trans-Atlantik dan kebijakan strategis Uni Eropa di tahun-tahun mendatang. (*Pengamat politik internasional) Sumber: Mehr News

Tantangan Penyelesaian Pelecehan Seksual di Kampus

Oleh: Ellisa Wulan Oktavia* Kampus adalah ranah pendidikan bagi orang yang belajar mengajar ilmu pengetahuan dalam membentuk karakter yang didasari oleh nilai-nilai kehidupan. Kampus yang hierarkinya ditempati oleh orang-orang intelektual dan terdidik seharusnya menjadi laboratorium pembelajaran serta pusat percontohan dalam penegakan dan pemenuhan hak asasi bagi setiap individu, namun kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di kampus selalu menjadi topik pembicaraan, yang justru menimbulkan kekhawatiran perempuan bahkan justru menjadi tempat yang menyimpan trauma serta dianggap menjadi tempat yang tidak aman sebab semakin menjamur pembiaran-pembiaran kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Kampus seharusnya menjadi tempat dalam menjunjung tinggi norma-norma berkehidupan dan berperilaku dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan atau mahasiswi, justru kini menjadi tempat yang mengancam, mendiskriminasi, tidak memberikan hak untuk merasakan rasa aman dan nyaman. Menurut data auditor Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbutristek) tercatat kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan terbanyak berada di perguruan tinggi. Kehadiran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual seharusnya menjadi angin segar bagi para mahasiswi dan semua pihak atas ketidakamanan kampus. Peraturan ini tentu menjadi langkah maju agar pimpinan/rektor di perguruan tinggi bisa mengambil langkah tegas menyikapi setiap laporan dengan berperspektif pada perlindungan korban. Pengesahan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah menjadi pijakan untuk mengadvokasi para korban yang tak berani berbicara mengungkapkan kasus. Dalam kebijakan baru tersebut, kampus wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia banyak tidak terungkap karena relasi kuasa para pelaku serta ketiadaan payung hukum. Relasi kuasa pada dasarnya adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan kelompok, yang dirasa superior memiliki sumber daya, pengetahuan, dan status yang mampu mendorong satu orang atau kelompok untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain, menyudutkan pihak korban sebagai pihak yang lemah. Hubungan antara korban dan pelaku, korban selalu berada pada posisi tak berdaya, lemah serta minim relasi, berbeda dengan pelaku yang merasa superior dengan segala kekuasaan yang dimiliki, korban akan cenderung memiliki rasa segan, takut,  khawatir pula dengan nama baiknya yang akan dianggap cacat oleh sebagian pihak sebab tercatat sebagai korban pelecehan. Hal ini berimplikasi tidak menguntungkan bagi korban. Dalam hubungan tidak seimbang inilah yang membuat kasus justru tidak selesai dengan hasil berkeadilan, bahkan justru merugikan perempuan secara fisik dan mental. Sehingga memilih damai atau justru tidak dilanjutkan tanpa keterangan apa pun. Menyikapi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang dibutuhkan sebetulnya bukan sekadar jaminan proses hukum yang adil dan melindungi perempuan sebagai korban. Mendorong korban berani bersuara dan mendekonstruksi penderitaan korban bukan sebagai peristiwa yang memalukan bagi masa depannya, adalah agenda penting yang perlu dibangun sejak awal. Sosialisasi masif tentang kekerasan seksual harusnya sudah jelas di tingkat rektor, dekan, akademisi, mahasiswa, dan seluruh lini tataran kampus, untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan, hak-hak penghargaan pada perempuan, cara mendapatkan perlindungan, maupun pencegahan pelecehan seksual. Saat ini, pemahaman tentang bentuk kekerasan seksual di kampus juga masih minim. Sebagai contoh, panggilan -panggilan yang bentuknya menggoda perempuan (siulan), bahkan hal-hal yang mengarah pada bahasa-bahasa seksis dan lain-lain adalah salah satu pelecehan seksual yang biasa disebut catcaling. Namun, hal ini di antara sebagian mahasiswa masih menganggap hal biasa sejak dari dulu sehingga dinilai berlebihan jika dimasukkan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual serta pemahaman yang minim pada tataran mahasiswa yang belum mengartikan bahwa banyaknya bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual juga dianggap tabu diungkapkan karena memalukan nama pribadi, keluarga, dan lembaga. Kampus masih memandang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu rumit sehingga perlu dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) PPKS sebagai badan khusus yang menangani kekerasan seksual di kampus. Satgas pelecehan di kampus harus melakukan penyelesaian permasalahan pelecehan dengan berbagai upaya, melakukan pemanggilan, mediasi, interogasi pada korban oleh birokrasi kampus yang harusnya terselesaikan dengan tuntas tanpa ada pemojokan kepada korban atau justru dilakukan proses-proses pembujukan untuk berdamai kepada pelaku. Seharusnya kampus sebagai pusat peradaban menunjukkan perannya. Sayangnya, hal tersebut malah dianggap aib dan bisa merusak citra baik kampus. Bahkan terdapat kampus yang terkesan abai terhadap laporan korban. Tidak sedikit laporan berakhir damai. Tidak sedikit pula laporan yang diproses hingga berbulan-bulan, tetapi tidak menemukan titik terang bagi kepentingan korban. Bahkan pelaku masih dapat hidup normal, tanpa merasakan sanksi apa pun atas perbuatan buruknya, sehingga kasus tidak tuntas atau tidak akan pernah terselesaikan. Kasus pelecehan seksual dapat dianggap tuntas atau selesai apabila korban sudah merasa aman, dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Bukan sekedar memberikan peneguran untuk pelaku, sehingga pelaku masih merasa aman dan merasakan kebebasan dalam setiap gerak-teriknya di kampus. Jika kampus tidak mampu menyelesaikannya dengan memberikan keadilan bagi korban pelecehan, maka apa urgensi dari pembentukan Satgas pelecehan seksual di kampus jika tidak mampu memberikan wadah dan tidak mampu mengadvokasi ketidakadilkan tersebut? Apakah Satgas pelecehan kampus hanyalah formalitas yang menjadi hiasan pelengkap birokrasi kampus saja? (*Ketua Umum Kohati Cabang Kukar)

Sejarah

Advertorial

Sejarah

Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp