Facebook Instagram Whatsapp

Berita Utama

Dafip Haryanto Dorong Perluasan Pemanfaatan SRIKANDI hingga ke Desa

22 Mei, 2025

BAINDONESIA.CO – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam mendukung pengelolaan kearsipan dan surat-menyurat pemerintahan yang efisien dan transparan. Dia mengakui bahwa secara umum, pengelolaan arsip di Kukar sudah berjalan cukup baik, bahkan menunjukkan hasil positif dalam berbagai evaluasi. Adapun, salah satu indikatornya adalah tidak diundangnya Kukar dalam pertemuan nasional di Jakarta yang justru menandakan daerah tersebut sudah masuk kategori baik dalam pengelolaan kearsipan. “Secara umum, kinerja kita dalam pengelolaan kearsipan sudah cukup baik. Namun, ke depan kita tetap harus terus meningkatkan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyebut, tantangan utama dalam penerapan SRIKANDI adalah ketersediaan listrik dan jaringan internet di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil dan desa-desa. Oleh karena itu, Dafip menekankan, perluasan pemanfaatan aplikasi ini ke seluruh institusi pemerintahan termasuk desa, menjadi perhatian bersama. “SRIKANDI sangat penting, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap hambatan di lapangan. Maka, pemenuhan infrastruktur pendukung juga menjadi prioritas,” pungkasnya. (Adv) Penulis: Junaidin

Pembangunan Kantor Camat Kota Bangun Darat Rampung, Sambungan Listrik Ditargetkan September

21 Mei, 2025

BAINDONESIA.CO – Pembangunan kantor camat terpadu di Kecamatan Kota Bangun Darat telah selesai 100 persen, namun hingga kini tidak dapat difungsikan penuh karena jaringan listrik belum terpasang. Camat Kota Bangun Darat Julkifli menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar telah menganggarkan pengadaan listrik pada 2025 dan saat ini proses lelang sudah dilaksanakan. “Bangunan kantor sudah rampung, tapi kendalanya adalah jaringan listrik. Tahun ini DPU Kukar akan menganggarkan instalasi listrik untuk Kantor Camat Kota Bangun Darat,” ujarnya. Menurutnya, tender pengadaan jaringan listrik telah diumumkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan kontrak fisik dijadwalkan terbit pada 21 Mei 2025. “Estimasi pelaksanaan tiga hingga empat bulan karena material harus didatangkan dari Surabaya. Kami targetkan Oktober jaringan sudah terpasang,” ungkap Julkifli. Sementara menunggu selesainya instalasi listrik, pelayanan administrasi publik tetap berlangsung di Ruang Kantor Desa Kedang Ipil yang dipinjam sejak dua tahun lalu. “Pelayanan normal seperti biasa. Kami sudah sediakan ruang pelayanan kependudukan mini untuk KTP dan KK, meski ukurannya kecil,” jelasnya. Julkifli menambahkan bahwa meski kantor baru belum beroperasi penuh, semua bidang kerja kecamatan berjalan lancar. “Persoalan administrasi tidak terhambat, pemohon layanan kami layani di kantor desa sementara. Begitu listrik terpasang, langsung kami pindah ke kantor baru,” tutupnya. (*) Penulis: Junaidin

Longsor KM 24-28, DPU Kukar Koordinasi Intensif dengan BBPJN Kaltim

Lurah Bukit Biru Hidupkan Kembali Bank Sampah Asri

Sekda Kukar: Progres MBG Sudah Baik, Butuh Dukungan Lahan untuk Dapur Umum

Sunggono Pimpin Upacara Harkitnas, Serukan Akselerasi Digitalisasi Bangsa

Ekonomi Makro

Pj Gubernur Kaltim, Bupati, dan Forkopimda Kukar Bahas Pengendalian Inflasi

12 Februari, 2024

BAINDONESIA.CO – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat pembahasan strategi pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2024. Rapat yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar ini menjadi wujud komitmen bersama Pemda di Kaltim untuk menyatukan langkah yang akan diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sesi wawancara bersama awak media, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan urgensi kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi. “Memang ini penting kolaborasi. Kami melakukan Raker bersama dengan Bupati agar bukan hanya perspektif Provinsi yang paham tapi Kabupaten juga paham. Kenapa ini saya tempatkan di Kukar? Karena Kukar adalah lumbung pangannya Kaltim,” ujarnya, Senin (12/2/2024). Rapat tersebut berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang berpotensi memicu kenaikan inflasi di wilayah Kaltim. Sejumlah langkah konkret diambil dalam rapat tersebut, antara lain peningkatan pengawasan distribusi dan harga barang, upaya meningkatkan produksi, serta distribusi pangan lokal. “Petani kita sudah mulai produksi, tetapi kita enggak tahu anomali cuaca. Makanya sekarang Pak Bupati bersama-sama juga sudah menyiapkan langkah pompanisasi di samping juga melakukan diversifikasi pertanian,” tambah Akmal. Bupati Kukar Edi Damansyah menyoroti potensi inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di tingkat lokal. Dia menyampaikan bahwa melalui rapat ini Pemkab Kukar dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan harga serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi. “Tadi beras diinformasikan stok nasionalnya agar menjadi perhatian karena beberapa titik yang menyuplai agak sedikit menurun produksinya. Tadi juga yang jadi perhatian lombok, bawang putih, dan bawang merah,” ungkapnya. Rapat tersebut juga menekankan peran kepala daerah untuk mengawal program pengembangan pertanian di wilayah Kukar sebagai upaya pengendalian inflasi serta peran mereka dalam menjaga stabilitas harga. “Intinya kami ingatkan kepada semua kepala daerah-daerah yang produksi kantong-kantong pangan itu agar fokus dalam mengembangkan program pangan,” pungkas Edi. (jt/um)

Angka Kemiskinan di Kabupaten Kukar pada Periode 2018-2023

20 Januari, 2024

BAINDONESIA.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyebut angka kemiskinan di Kukar selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kepala BPS Kukar, Nur Wahid menjelaskan, angka kemiskinan di Kukar pada tahun 2018 mencapai 7,41 persen. Pada tahun 2019, angka kemiskinan menurun menjadi 7,20 persen. Dua tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kukar mencapai 7,99 persen akibat pandemi Covid-19. Pasca pandemi, pada tahun 2022 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 7,96 persen. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2023 yang mencapai 7,61 persen. “Namun pada tahun 2022 dan 2023, yaitu pasca pandemi, kembali menurun sampai dengan sekarang,” jelas Wahid Kepala BPS Kukar pada Jumat (19/1/2024). Kenaikan angka kemiskinan di Kukar pada tahun 2020-2021 juga disebut Wahid karena dipengaruhi penambahan jumlah pendatang baru dari luar daerah. Berdasarkan analisis BPS, penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kukar. Program-program tersebut tak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dia menjelaskan bahwa capaian ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami berupaya keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menerapkan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Meskipun angka kemiskinan di Kukar mengalami penurunan signifikan, beberapa kecamatan masih mengalami tantangan serius dari segi kemiskinan. Kata Wahid, pemerintah daerah berusaha merumuskan strategi lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kukar. (jt/um)

Potret Pertumbuhan Ekonomi Kukar pada Periode 2018-2022

20 Januari, 2024

BAINDONESIA.CO – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejak tahun 2018 hingga 2022 mengalami pasang surut seiring pengaruh berbagai kondisi sosial ekonomi yang mengiringinya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kukar, Nur Wahid menjelaskan, pada tahun 2018 perekonomian Kukar tumbuh 2,16 persen (year on year/yoy). Kemudian pada tahun 2019 tumbuh 3,92 persen (yoy). Pandemi Covid-19 menghantam sendi-sendi perekonomian Kukar, sehingga mengalami kontraksi 4,21 persen (yoy). Tahun berikutnya, perekonomian Kukar kembali tumbuh positif 2,68 persen (yoy) serta tahun 2022 mencapai 3,71 persen (yoy). Wahid menyebut sektor pertambangan dan galian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan peningkatan produksi perusahaan nasional dan lokal selama periode 2018-2022. Menurut dia, kondisi demikian mencerminkan keberhasilan pemerintah, pelaku ekonomi lokal, dan perusahaan-perusahaan nasional untuk mendorong pembangunan sektor-sektor kunci di Kukar. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan dan galian. Dalam empat tahun terakhir, lanjut Wahid, investasi yang masuk ke sektor ini meningkat pesat, sehingga mendorong peningkatan produksi serta membuka lapangan kerja. Ia mengungkapkan bahwa sektor pertanian juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi Kukar. Peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi produk pertanian telah berhasil menciptakan nilai tambah serta memberikan dampak positif bagi para petani lokal. Selain itu, sektor pariwisata menjadi salah satu katalisator penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Upaya promosi dan pembangunan infrastruktur pariwisata telah berhasil menarik wisatawan baik lokal maupun internasional, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut. “Sejauh ini yang masih memberi pengaruh besar untuk wilayah Kukar itu sendiri yaitu di bidang pertambangan, disusul oleh sektor pertanian,” ujarnya. Pertumbuhan ekonomi Kukar juga tercermin lewat indikator lain seperti peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat pengangguran. Data BPS Kukar menunjukkan bahwa masyarakat Kukar merasakan dampak positif atas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun capaian positif tercatat dalam empat tahun terakhir, BPS Kukar tetap menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Kukar. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. (jt/um)

Ekonomi Mikro

Ekonomi Makro

Ekonomi Mikro

Internasional

Ukraina Tergelincir dalam Lubang Kehancuran karena Ulah Amerika Serikat

18 Maret, 2025

BAINDONESIA.CO – Pada tahun 1991, rakyat Ukraina memilih kemerdekaan negara ini dengan 90% suara, dan ini menghancurkan benteng terakhir perlindungan Soviet dan membuka jalan bagi runtuhnya persatuan ini. Di sisi lain, Ukraina yang sama adalah salah satu dari 3 negara yang bersama dengan Rusia dan Belarus menandatangani pemberantasan kejahatan pada pertemuan Alma-Ata. Setelah Uni Soviet bubar, Ukraina memiliki sepertiga senjata nuklir Soviet di wilayahnya dan dikelola dalam bentuk beberapa divisi dan pengawal. Setelah pembubaran Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang memprakarsai proses pelucutan senjata Ukraina, dan bersama dengan Inggris dan Irlandia Utara, mencoba meyakinkan negara tersebut untuk menghancurkan senjata nuklirnya. Dalam hal ini, memorandum Budapest ditandatangani dalam 6 klausul untuk menjamin keamanan Ukraina pasca penghancuran senjata nuklir antara negara ini dengan Inggris, Rusia, Irlandia Utara dan tentu saja AS. Dalam kerangka memorandum ini, disepakati bahwa negara-negara yang hadir akan menjaga keamanan Ukraina jika terjadi ketegangan dan menahan diri dari agresi terhadap negara ini. Sebaliknya, Ukraina harus menghancurkan senjata nuklirnya dan bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Setelah perjanjian tersebut, Ukraina menghancurkan semua senjata nuklirnya dan proses perkembangan politik di negara ini terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Hingga tahun 2004 dan sebelum Revolusi Oranye di Ukraina, yang berakhir menguntungkan pihak Barat, hubungan negara tersebut dengan Rusia tidak terlalu tegang, namun setelah tahun 2004 dan dengan terbentuknya pemerintahan yang pro-Barat, situasinya berubah, dan seiring berjalannya waktu kita menyaksikan peningkatan ketegangan antara kedua negara. Sampai-sampai pada tahun 2014, setelah Rusia merebut Semenanjung Krimea, Rusia memisahkan wilayah ini dari Ukraina dan mencaploknya ke wilayahnya melalui referendum. Selama periode ini, negara-negara Barat yang berkomitmen menjaga keamanan Ukraina berdasarkan Perjanjian Budapest, merasa puas dengan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan hampir tidak mengambil tindakan praktis apa pun untuk membantu Ukraina. Namun, tampaknya Ukraina tidak belajar dari pendekatan Barat terhadap dirinya sendiri, dan mungkin Ukraina terus meningkatkan ketegangan dengan Rusia dengan tujuan khusus yang telah dibukanya untuk mendukung Barat, termasuk AS. Terpilihnya Volodymyr Zelensky, aktor dan komedian terkenal Ukraina, sebagai presiden keenam negara itu setelah kemerdekaan, membawa ketegangan antara Kiev dan Moskow ke babak baru. Karena sejak Zelensky menjabat, isu keanggotaan Ukraina dalam Perjanjian Atlantik Utara, NATO, telah menjadi topik hangat di kalangan politik negara tersebut, dan negara-negara Barat menghindar atau sangat mendukung isu ini. Masalah ini menjadi lebih serius hingga tahun 2022 dan negara-negara anggota NATO, kecuali beberapa negara, satu demi satu mendukung keanggotaan Ukraina dalam pakta ini. Namun Rusia, yang percaya bahwa pendekatan ini bertentangan dengan perjanjian sebelumnya dengan NATO, karena dianggap mencegah perluasan perjanjian ini ke arah timur dan perbatasan Rusia, menyerang Ukraina. Dapat dikatakan bahwa Ukraina sebenarnya bisa menghindari konflik dengan Rusia dengan melepaskan keanggotaan NATO, namun karena tampaknya Ukraina sangat mengandalkan dukungan Barat, Ukraina tidak mundur dari posisinya dan mengambil langkah menuju konfrontasi dengan Rusia, dan konflik antara kedua negara berubah dari operasi militer terbatas menjadi perang skala penuh. Pada tahun-tahun sebelum bergantung pada Barat dan Amerika, Ukraina menguasai semenanjung Krimea, dan berkat tanahnya yang luas dan subur, setelah Rusia, Ukraina menjadi salah satu produsen dan eksportir biji-bijian terbesar di dunia. Di sisi lain, perekonomian negara Eropa Timur ini memiliki kondisi yang relatif baik dan kehidupan negaranya berjalan baik dengan ekspor gandum. Di sisi lain, tingkat utang luar negeri Ukraina jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi saat ini, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah, selain kondisi ekonomi yang lebih baik, Ukraina memiliki infrastruktur yang baik di bidang industri dan bahkan di bidang militer sebelum dimulainya konflik dengan Rusia. Tapi sekarang, Ukraina, yang berpikir bahwa negara-negara Barat dan AS akan sampai pada titik konflik militer langsung dengan Rusia untuk mendukung negara ini, lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak awal konflik dengan Rusia, dan ketika mereka memulai perang ini dengan tujuan mengalahkan Moskow dan bahkan merebut kembali Semenanjung Krimea, bukan saja mereka tidak mencapai apa-apa, namun mereka juga telah kehilangan banyak infrastruktur ekonominya, jutaan rakyatnya telah mengungsi, dan telah kehilangan ratusan ribu pasukannya. Di sisi lain, Ukraina telah kehilangan banyak peralatan dan infrastruktur militer mereka dalam situasi saat ini, dan mereka telah kehilangan sebagian besar tanah negaranya, yang sebagian besar merupakan tanah subur di Ukraina. Pelabuhan-pelabuhan di negeri ini, termasuk Odessa yang dulunya mengangkut barang siang dan malam, hampir ditutup. Faktanya, alih-alih bersikap realistis dan mengandalkan aset internalnya, Ukraina malah kehilangan hampir seluruh eksistensinya karena rasa percaya dan, dengan kata lain, ketergantungan mutlak pada Barat dan khususnya Amerika untuk mencapai tujuannya. Sedemikian rupa sehingga utang luar negeri negara ini semakin meroket dan kecil kemungkinannya akan mampu dilunasi dalam waktu dekat. Sebaliknya, untuk mengompensasi semua bantuan yang diterimanya dari Amerika, Ukraina kini harus menyerahkan sebagian besar tambang dan aset mineralnya ke negara ini, sebab Amerika sudah terbukti tidak mungkin lagi mengalahkan Rusia dengan bermain di tanah Ukraina, dan Amerika harus menarik bantuan keuangan dan senjatanya dari negara ini sebelum terlambat. Dari segi politik, situasi di Ukraina sama sekali tidak mendukung, dan perkembangan ekonomi dan politik di negara ini kurang baik. (*) Sumber: Mehrnews.com

Pengkhianatan Donald Trump terhadap Perjanjian-Perjanjian Internasional

29 Desember, 2024

BAINDONESIA.CO – Nama Donald Trump dikaitkan dengan “penghindaran komitmen” dan “pelanggaran perjanjian” karena pengalamannya selama empat tahun berkuasa. Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) ini akan memasuki Gedung Putih untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu ke depan, dan para pengamat khawatir dengan kelanjutan kebijakan tersebut pada pemerintahan keduanya. Baru-baru ini, sekelompok ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan upaya tim Trump untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia pada hari pertama pelantikan pemerintahan barunya—sebuah masalah yang menimbulkan kekhawatiran para pejabat organisasi ini, masyarakat dan banyak otoritas di dunia. Financial Times dalam laporannya sambil merujuk pada berita ini, mengingatkan bahwa Amerika adalah donor keuangan terbesar untuk Organisasi Kesehatan Dunia dan menyediakan hampir 16% anggarannya pada tahun 2022-2023. Ketegangan hubungan antara AS dan Organisasi Kesehatan Dunia dimulai setelah Trump mencalonkan Robert F. Kennedy, salah satu tokoh anti-vaksin terkemuka, sebagai menteri kesehatan di kabinetnya. Ini bukan kali pertama terdengar bisik-bisik mengenai keluarnya Amerika dari lembaga global ini. Pada tahun 2020, seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19, Trump pun memulai proses penarikan diri dari WHO dengan menuduh organisasi tersebut dikendalikan oleh Tiongkok. Namun proses ini tidak pernah berakhir. Saat itu, Trump mengatakan dalam konferensi pers yang mengumumkan penarikan resmi AS dari organisasi ini, “Karena mereka belum mampu melakukan reformasi yang diperlukan, kami akan mengakhiri hubungan kami dengan Organisasi Kesehatan Dunia hari ini.” Trump menuduh organisasi yang berafiliasi dengan PBB ini berpihak pada Tiongkok. Dia menyatakan organisasi ini tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di pusat wabah virus corona di kota Wuhan Tiongkok. Meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia di tengah merebaknya krisis Corona membuat sekutu terdekat Amerika pun ikut mengkritik, misalnya, Jens Spahn, Menteri Kesehatan Jerman mengkritik keputusan AS untuk memutuskan hubungan dengan organisasi tersebut, menyebut tindakan ini “mengecewakan” dan “sebuah kemunduran bagi kesehatan global”. WHO bukan satu-satunya korban dari tidak adanya komitmen Trump. Sejak mulai menjabat pada Januari 2017, ia telah mengingkari banyak komitmen hubungan luar negeri Amerika. Noda Hitam Trump Perjanjian Perdagangan Pasifik (TPP) adalah perjanjian pertama yang ditarik oleh Trump segera setelah awal masa kepresidenannya pada bulan Februari 2015. Tujuan dari perjanjian perdagangan ini, yang disepakati antara 12 negara di tepi lautan ini dan setelah tujuh tahun konsultasi, adalah untuk mengurangi tarif bea cukai di antara negara-negara anggota dan meningkatkan kerja sama bersama. Penarikan diri Amerika dari perjanjian iklim Paris pada 14 Agustus 2017 adalah contoh lain dari komitmen tersebut. Tujuan dari perjanjian ini, yang dibuat di bawah pengawasan PBB dan telah diratifikasi oleh 147 negara, adalah untuk mengurangi gas rumah kaca secara signifikan dan mencoba menyelamatkan planet ini dari masalah lingkungan. Keluarnya Amerika dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang dikenal sebagai NAFTA adalah contoh lain. Perjanjian yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan dan ekonomi ditandatangani antara tiga negara: Kanada, Amerika dan Meksiko. Meninggalkan Konvensi Migrasi PBB yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada bulan Desember 2016 adalah contoh lain dari tidak adanya komitmen pemerintahan Trump. Perjanjian tersebut diselesaikan pada tahun 2016 dengan partisipasi sebagian besar negara anggota PBB. Berdasarkan hal ini, negara-negara penandatangan berkomitmen untuk menghormati hak-hak pencari suaka, menyediakan akomodasi dan menjamin akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penarikan diri dari UNESCO pada bulan Desember 2016 dan penarikan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 30 Juni 2017 termasuk di antaranya. Ironi yang pahit dari cerita ini adalah meskipun Amerika mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin dalam melindungi hak asasi manusia, Trump memutuskan untuk meninggalkan dewan ini karena dukungannya terhadap rezim Zionis. Trump juga mengeluarkan perintah untuk menarik diri dari perjanjian Open Skies. Treaty on Open Skies merupakan perjanjian antara 34 negara di dunia yang ditandatangani pada tahun 2002 dan berkaitan dengan izin untuk menerbangkan pesawat pengintai di atas wilayah negara-negara anggota perjanjian ini. Menurut para pengamat, perjanjian tersebut ditandatangani untuk menciptakan saling pengertian dan jaminan kepada negara-negara penandatangan mengenai semua gerakan dan kegiatan militer yang dapat menimbulkan kekhawatiran mereka. Dikatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu upaya internasional terbesar untuk membuat kegiatan militer setransparan mungkin. Perilaku Amerika terhadap Treaty on Open Skies mirip dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Rusia melalui Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF). Perjanjian tersebut berakhir setelah 31 tahun pada masa jabatan pertama pemerintahannya, dan banyak negara serta tokoh internasional memperingatkan akan kembalinya perlombaan senjata. Menurut Perjanjian Larangan Rudal Nuklir Jarak Menengah, yang ditandatangani oleh Presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1988, kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengembangkan, memproduksi dan mengerahkan rudal jelajah atau rudal balistik berbasis darat dengan jangkauan antara 500 dan 5.500 km. Alasan Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, seperti halnya Treaty on Open Skies, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Penarikan diri AS secara sepihak dari Perjanjian Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) adalah contoh lain dari ketidak-komitmen Trump, yang dilakukan meskipun Iran menaati komitmennya dan mendapat tentangan dari komunitas internasional dan Troika Eropa. Dampak Buruk Trump menghindari perjanjian dan organisasi internasional karena kebijakan luar negerinya didasarkan pada slogan Amerika yang Pertama. Ia percaya bahwa banyak dari organisasi dan perjanjian ini merugikan perekonomian Amerika dan keamanan nasional, dan negara-negara lain mendapatkan manfaatnya tanpa membayar bagiannya secara adil. Trump menganggap organisasi-organisasi internasional tidak efisien dan berada di bawah pengaruh beberapa kekuatan seperti Tiongkok, dan dia menganggap organisasi-organisasi tersebut menjadi penyebab terbatasnya kedaulatan nasional Amerika. Dia lebih suka menggunakan perjanjian bilateral dibandingkan kerja sama multilateral, yang menurutnya akan memberikan kendali lebih besar kepada AS. Terakhir, pandangan Trump terhadap kebijakan luar negeri yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan membuatnya menganggap perjanjian atau organisasi yang tidak memiliki manfaat langsung dan nyata bagi AS sebagai tidak ada gunanya dan menarik diri dari perjanjian tersebut. Penarikan diri sepihak pemerintahan Trump dari organisasi dan perjanjian internasional yang penting berdampak ganda pada posisi Amerika di kancah dunia, sampai pada titik di mana Trump gagal kembali menjabat di Gedung Putih dan kalah dari saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Pasalnya, tindakan tersebut berujung pada melemahnya kredibilitas dan hegemoni AS, dan banyak negara yang memandang AS sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan. Kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan isolasi diplomatik AS karena sekutu tradisionalnya, terutama negara-negara Eropa, menjauh dari kerja sama erat dengan AS dan mencari aliansi

Warga Suriah Kabur dari Penjara Assad

12 Desember, 2024

BAINDONESIA.CO – Bersamaan dengan kemajuan pemberontak Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islam Tahrir al-Sham dan perebutan beberapa kota dalam perjalanan ke Damaskus, yang memaksa Bashar al-Assad meninggalkan negara itu, pintu penjara Suriah yang terkenal kejam juga dibuka. Penjara-penjara ini menampung lebih dari 100 ribu warga Suriah yang hilang selama hampir 14 tahun perang saudara. Banyak dari mereka keluar dari penjara yang gelap,  kurus, dan di bawah sinar matahari bulan Desember. Mereka ditemui oleh anggota keluarga mereka, yang tidak tahu bahwa mereka masih hidup, dan menyambut mereka dengan air mata. Memahami fakta bahwa Assad tidak lagi berkuasa tidak dapat dimengerti oleh sebagian warga Randan. Beberapa orang yang dipenjara lebih lama bahkan tidak tahu bahwa dia berkuasa setelah kematian ayahnya, Hafez Assad, pada tahun 2000. Video terverifikasi dari Damaskus menunjukkan puluhan perempuan dan anak kecil ditahan di sel penjara. Dengan membuka pintu sel, para pemberontak memberitahu mereka untuk tidak takut. Penjara terkenal di dan sekitar Damaskus, yang dikenal sebagai kamp penyiksaan, termasuk penjara Saydnaya yang paling terkenal, di mana citra satelit pada tahun 2017 mendukung pembangunan krematorium baru untuk membuang mayat, dibuka pada Minggu pagi, 8 Desember 2024. Melihat foto dan video anggota keluarga yang bersatu kembali setelah bertahun-tahun merupakan sumber kegembiraan sekaligus pengingat akan penderitaan dan jarak selama bertahun-tahun. Kisah para tahanan ini sungguh menakjubkan. Kisah-kisah ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diceritakan secara lengkap untuk menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan keluarga Assad terhadap banyak rakyatnya sendiri. Al-Arabiya menyiarkan gambar sebuah keluarga Suriah yang tiba di Damaskus untuk menemui putra mereka yang dibebaskan. Suara seorang ibu lanjut usia bergetar penuh haru saat memeluk anaknya untuk pertama kali setelah 14 tahun. Raghad al-Tatari, pilot yang menolak mengebom kota Hama selama pemberontakan melawan Hafez Assad pada tahun 1980-an, telah dibebaskan dari penjara setelah 43 tahun. Tal al-Molohi, yang ditangkap pada tahun 2009 pada usia 19 tahun karena menerbitkan postingan blog yang kritis terhadap korupsi pemerintah, juga ditemukan masih hidup. Seorang pria dengan kepala gundul dan kepala gemetar kehilangan ingatannya dan kesulitan berbicara akibat penyiksaan dan penganiayaan di penjara Saydnaya.  Menurut keluarga orang tersebut, dia menghilang 13 tahun lalu ketika dia berumur 20 tahun dan menjadi mahasiswa kedokteran. Sharvan Ibash, direktur eksekutif LSM Bahar, yang memiliki kegiatan kemanusiaan di Suriah, mengatakan dalam percakapan dengan BBC World bahwa selama pembebasan para tahanan penjara Sydnaya yang ditakuti, ia melihat para tahanan yang bahkan tidak mengetahui nama mereka lagi. Dia melihat setidaknya dua tahanan yang bahkan tidak tahu namanya lagi. Beberapa narapidana juga sangat bingung karena mereka bahkan tidak tahu di era dan periode mana mereka berada. “Orang-orang di sekitar mereka bertanya kepada mereka, siapa nama Anda dan berapa umur Anda, tetapi orang-orang ini bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,” kata Ibash. “Melihat mereka, sulit untuk mengetahui berapa umur mereka,” sambungnya. Ribuan pengunjuk rasa Suriah ditangkap selama revolusi Musim Semi Arab pada tahun 2011 karena memprotes pemerintah yang sudah mapan. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa lembaga keamanan Suriah telah menggunakan penjara sebagai cara utama untuk menekan perbedaan pendapat. Pasukan keamanan Suriah biasa memberi tahu keluarga tahanan atau orang yang hilang, bahwa keluarga mereka telah dieksekusi, tanpa memperhatikan formalitas hukum. Terkadang informasi ini diberikan bertahun-tahun setelah eksekusi orang-orang ini. Bagi banyak orang, masih ada penantian yang menyakitkan, yaitu menunggu kerabat mereka ditemukan hidup tanpa bukti apa pun. (*) Sumber: Khabarfoori.com

Nasional

Internasional

Ukraina Tergelincir dalam Lubang Kehancuran karena Ulah Amerika Serikat

18 Maret, 2025

BAINDONESIA.CO – Pada tahun 1991, rakyat Ukraina memilih kemerdekaan negara ini dengan 90% suara, dan ini menghancurkan benteng terakhir perlindungan Soviet dan membuka jalan bagi runtuhnya persatuan ini. Di sisi lain, Ukraina yang sama adalah salah satu dari 3 negara yang bersama dengan Rusia dan Belarus menandatangani pemberantasan kejahatan pada pertemuan Alma-Ata. Setelah Uni Soviet bubar, Ukraina memiliki sepertiga senjata nuklir Soviet di wilayahnya dan dikelola dalam bentuk beberapa divisi dan pengawal. Setelah pembubaran Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang memprakarsai proses pelucutan senjata Ukraina, dan bersama dengan Inggris dan Irlandia Utara, mencoba meyakinkan negara tersebut untuk menghancurkan senjata nuklirnya. Dalam hal ini, memorandum Budapest ditandatangani dalam 6 klausul untuk menjamin keamanan Ukraina pasca penghancuran senjata nuklir antara negara ini dengan Inggris, Rusia, Irlandia Utara dan tentu saja AS. Dalam kerangka memorandum ini, disepakati bahwa negara-negara yang hadir akan menjaga keamanan Ukraina jika terjadi ketegangan dan menahan diri dari agresi terhadap negara ini. Sebaliknya, Ukraina harus menghancurkan senjata nuklirnya dan bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Setelah perjanjian tersebut, Ukraina menghancurkan semua senjata nuklirnya dan proses perkembangan politik di negara ini terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Hingga tahun 2004 dan sebelum Revolusi Oranye di Ukraina, yang berakhir menguntungkan pihak Barat, hubungan negara tersebut dengan Rusia tidak terlalu tegang, namun setelah tahun 2004 dan dengan terbentuknya pemerintahan yang pro-Barat, situasinya berubah, dan seiring berjalannya waktu kita menyaksikan peningkatan ketegangan antara kedua negara. Sampai-sampai pada tahun 2014, setelah Rusia merebut Semenanjung Krimea, Rusia memisahkan wilayah ini dari Ukraina dan mencaploknya ke wilayahnya melalui referendum. Selama periode ini, negara-negara Barat yang berkomitmen menjaga keamanan Ukraina berdasarkan Perjanjian Budapest, merasa puas dengan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan hampir tidak mengambil tindakan praktis apa pun untuk membantu Ukraina. Namun, tampaknya Ukraina tidak belajar dari pendekatan Barat terhadap dirinya sendiri, dan mungkin Ukraina terus meningkatkan ketegangan dengan Rusia dengan tujuan khusus yang telah dibukanya untuk mendukung Barat, termasuk AS. Terpilihnya Volodymyr Zelensky, aktor dan komedian terkenal Ukraina, sebagai presiden keenam negara itu setelah kemerdekaan, membawa ketegangan antara Kiev dan Moskow ke babak baru. Karena sejak Zelensky menjabat, isu keanggotaan Ukraina dalam Perjanjian Atlantik Utara, NATO, telah menjadi topik hangat di kalangan politik negara tersebut, dan negara-negara Barat menghindar atau sangat mendukung isu ini. Masalah ini menjadi lebih serius hingga tahun 2022 dan negara-negara anggota NATO, kecuali beberapa negara, satu demi satu mendukung keanggotaan Ukraina dalam pakta ini. Namun Rusia, yang percaya bahwa pendekatan ini bertentangan dengan perjanjian sebelumnya dengan NATO, karena dianggap mencegah perluasan perjanjian ini ke arah timur dan perbatasan Rusia, menyerang Ukraina. Dapat dikatakan bahwa Ukraina sebenarnya bisa menghindari konflik dengan Rusia dengan melepaskan keanggotaan NATO, namun karena tampaknya Ukraina sangat mengandalkan dukungan Barat, Ukraina tidak mundur dari posisinya dan mengambil langkah menuju konfrontasi dengan Rusia, dan konflik antara kedua negara berubah dari operasi militer terbatas menjadi perang skala penuh. Pada tahun-tahun sebelum bergantung pada Barat dan Amerika, Ukraina menguasai semenanjung Krimea, dan berkat tanahnya yang luas dan subur, setelah Rusia, Ukraina menjadi salah satu produsen dan eksportir biji-bijian terbesar di dunia. Di sisi lain, perekonomian negara Eropa Timur ini memiliki kondisi yang relatif baik dan kehidupan negaranya berjalan baik dengan ekspor gandum. Di sisi lain, tingkat utang luar negeri Ukraina jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi saat ini, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah, selain kondisi ekonomi yang lebih baik, Ukraina memiliki infrastruktur yang baik di bidang industri dan bahkan di bidang militer sebelum dimulainya konflik dengan Rusia. Tapi sekarang, Ukraina, yang berpikir bahwa negara-negara Barat dan AS akan sampai pada titik konflik militer langsung dengan Rusia untuk mendukung negara ini, lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak awal konflik dengan Rusia, dan ketika mereka memulai perang ini dengan tujuan mengalahkan Moskow dan bahkan merebut kembali Semenanjung Krimea, bukan saja mereka tidak mencapai apa-apa, namun mereka juga telah kehilangan banyak infrastruktur ekonominya, jutaan rakyatnya telah mengungsi, dan telah kehilangan ratusan ribu pasukannya. Di sisi lain, Ukraina telah kehilangan banyak peralatan dan infrastruktur militer mereka dalam situasi saat ini, dan mereka telah kehilangan sebagian besar tanah negaranya, yang sebagian besar merupakan tanah subur di Ukraina. Pelabuhan-pelabuhan di negeri ini, termasuk Odessa yang dulunya mengangkut barang siang dan malam, hampir ditutup. Faktanya, alih-alih bersikap realistis dan mengandalkan aset internalnya, Ukraina malah kehilangan hampir seluruh eksistensinya karena rasa percaya dan, dengan kata lain, ketergantungan mutlak pada Barat dan khususnya Amerika untuk mencapai tujuannya. Sedemikian rupa sehingga utang luar negeri negara ini semakin meroket dan kecil kemungkinannya akan mampu dilunasi dalam waktu dekat. Sebaliknya, untuk mengompensasi semua bantuan yang diterimanya dari Amerika, Ukraina kini harus menyerahkan sebagian besar tambang dan aset mineralnya ke negara ini, sebab Amerika sudah terbukti tidak mungkin lagi mengalahkan Rusia dengan bermain di tanah Ukraina, dan Amerika harus menarik bantuan keuangan dan senjatanya dari negara ini sebelum terlambat. Dari segi politik, situasi di Ukraina sama sekali tidak mendukung, dan perkembangan ekonomi dan politik di negara ini kurang baik. (*) Sumber: Mehrnews.com

Pengkhianatan Donald Trump terhadap Perjanjian-Perjanjian Internasional

29 Desember, 2024

BAINDONESIA.CO – Nama Donald Trump dikaitkan dengan “penghindaran komitmen” dan “pelanggaran perjanjian” karena pengalamannya selama empat tahun berkuasa. Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) ini akan memasuki Gedung Putih untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu ke depan, dan para pengamat khawatir dengan kelanjutan kebijakan tersebut pada pemerintahan keduanya. Baru-baru ini, sekelompok ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan upaya tim Trump untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia pada hari pertama pelantikan pemerintahan barunya—sebuah masalah yang menimbulkan kekhawatiran para pejabat organisasi ini, masyarakat dan banyak otoritas di dunia. Financial Times dalam laporannya sambil merujuk pada berita ini, mengingatkan bahwa Amerika adalah donor keuangan terbesar untuk Organisasi Kesehatan Dunia dan menyediakan hampir 16% anggarannya pada tahun 2022-2023. Ketegangan hubungan antara AS dan Organisasi Kesehatan Dunia dimulai setelah Trump mencalonkan Robert F. Kennedy, salah satu tokoh anti-vaksin terkemuka, sebagai menteri kesehatan di kabinetnya. Ini bukan kali pertama terdengar bisik-bisik mengenai keluarnya Amerika dari lembaga global ini. Pada tahun 2020, seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19, Trump pun memulai proses penarikan diri dari WHO dengan menuduh organisasi tersebut dikendalikan oleh Tiongkok. Namun proses ini tidak pernah berakhir. Saat itu, Trump mengatakan dalam konferensi pers yang mengumumkan penarikan resmi AS dari organisasi ini, “Karena mereka belum mampu melakukan reformasi yang diperlukan, kami akan mengakhiri hubungan kami dengan Organisasi Kesehatan Dunia hari ini.” Trump menuduh organisasi yang berafiliasi dengan PBB ini berpihak pada Tiongkok. Dia menyatakan organisasi ini tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di pusat wabah virus corona di kota Wuhan Tiongkok. Meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia di tengah merebaknya krisis Corona membuat sekutu terdekat Amerika pun ikut mengkritik, misalnya, Jens Spahn, Menteri Kesehatan Jerman mengkritik keputusan AS untuk memutuskan hubungan dengan organisasi tersebut, menyebut tindakan ini “mengecewakan” dan “sebuah kemunduran bagi kesehatan global”. WHO bukan satu-satunya korban dari tidak adanya komitmen Trump. Sejak mulai menjabat pada Januari 2017, ia telah mengingkari banyak komitmen hubungan luar negeri Amerika. Noda Hitam Trump Perjanjian Perdagangan Pasifik (TPP) adalah perjanjian pertama yang ditarik oleh Trump segera setelah awal masa kepresidenannya pada bulan Februari 2015. Tujuan dari perjanjian perdagangan ini, yang disepakati antara 12 negara di tepi lautan ini dan setelah tujuh tahun konsultasi, adalah untuk mengurangi tarif bea cukai di antara negara-negara anggota dan meningkatkan kerja sama bersama. Penarikan diri Amerika dari perjanjian iklim Paris pada 14 Agustus 2017 adalah contoh lain dari komitmen tersebut. Tujuan dari perjanjian ini, yang dibuat di bawah pengawasan PBB dan telah diratifikasi oleh 147 negara, adalah untuk mengurangi gas rumah kaca secara signifikan dan mencoba menyelamatkan planet ini dari masalah lingkungan. Keluarnya Amerika dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang dikenal sebagai NAFTA adalah contoh lain. Perjanjian yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan dan ekonomi ditandatangani antara tiga negara: Kanada, Amerika dan Meksiko. Meninggalkan Konvensi Migrasi PBB yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada bulan Desember 2016 adalah contoh lain dari tidak adanya komitmen pemerintahan Trump. Perjanjian tersebut diselesaikan pada tahun 2016 dengan partisipasi sebagian besar negara anggota PBB. Berdasarkan hal ini, negara-negara penandatangan berkomitmen untuk menghormati hak-hak pencari suaka, menyediakan akomodasi dan menjamin akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penarikan diri dari UNESCO pada bulan Desember 2016 dan penarikan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 30 Juni 2017 termasuk di antaranya. Ironi yang pahit dari cerita ini adalah meskipun Amerika mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin dalam melindungi hak asasi manusia, Trump memutuskan untuk meninggalkan dewan ini karena dukungannya terhadap rezim Zionis. Trump juga mengeluarkan perintah untuk menarik diri dari perjanjian Open Skies. Treaty on Open Skies merupakan perjanjian antara 34 negara di dunia yang ditandatangani pada tahun 2002 dan berkaitan dengan izin untuk menerbangkan pesawat pengintai di atas wilayah negara-negara anggota perjanjian ini. Menurut para pengamat, perjanjian tersebut ditandatangani untuk menciptakan saling pengertian dan jaminan kepada negara-negara penandatangan mengenai semua gerakan dan kegiatan militer yang dapat menimbulkan kekhawatiran mereka. Dikatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu upaya internasional terbesar untuk membuat kegiatan militer setransparan mungkin. Perilaku Amerika terhadap Treaty on Open Skies mirip dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Rusia melalui Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF). Perjanjian tersebut berakhir setelah 31 tahun pada masa jabatan pertama pemerintahannya, dan banyak negara serta tokoh internasional memperingatkan akan kembalinya perlombaan senjata. Menurut Perjanjian Larangan Rudal Nuklir Jarak Menengah, yang ditandatangani oleh Presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1988, kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengembangkan, memproduksi dan mengerahkan rudal jelajah atau rudal balistik berbasis darat dengan jangkauan antara 500 dan 5.500 km. Alasan Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, seperti halnya Treaty on Open Skies, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Penarikan diri AS secara sepihak dari Perjanjian Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) adalah contoh lain dari ketidak-komitmen Trump, yang dilakukan meskipun Iran menaati komitmennya dan mendapat tentangan dari komunitas internasional dan Troika Eropa. Dampak Buruk Trump menghindari perjanjian dan organisasi internasional karena kebijakan luar negerinya didasarkan pada slogan Amerika yang Pertama. Ia percaya bahwa banyak dari organisasi dan perjanjian ini merugikan perekonomian Amerika dan keamanan nasional, dan negara-negara lain mendapatkan manfaatnya tanpa membayar bagiannya secara adil. Trump menganggap organisasi-organisasi internasional tidak efisien dan berada di bawah pengaruh beberapa kekuatan seperti Tiongkok, dan dia menganggap organisasi-organisasi tersebut menjadi penyebab terbatasnya kedaulatan nasional Amerika. Dia lebih suka menggunakan perjanjian bilateral dibandingkan kerja sama multilateral, yang menurutnya akan memberikan kendali lebih besar kepada AS. Terakhir, pandangan Trump terhadap kebijakan luar negeri yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan membuatnya menganggap perjanjian atau organisasi yang tidak memiliki manfaat langsung dan nyata bagi AS sebagai tidak ada gunanya dan menarik diri dari perjanjian tersebut. Penarikan diri sepihak pemerintahan Trump dari organisasi dan perjanjian internasional yang penting berdampak ganda pada posisi Amerika di kancah dunia, sampai pada titik di mana Trump gagal kembali menjabat di Gedung Putih dan kalah dari saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Pasalnya, tindakan tersebut berujung pada melemahnya kredibilitas dan hegemoni AS, dan banyak negara yang memandang AS sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan. Kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan isolasi diplomatik AS karena sekutu tradisionalnya, terutama negara-negara Eropa, menjauh dari kerja sama erat dengan AS dan mencari aliansi

Warga Suriah Kabur dari Penjara Assad

12 Desember, 2024

BAINDONESIA.CO – Bersamaan dengan kemajuan pemberontak Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islam Tahrir al-Sham dan perebutan beberapa kota dalam perjalanan ke Damaskus, yang memaksa Bashar al-Assad meninggalkan negara itu, pintu penjara Suriah yang terkenal kejam juga dibuka. Penjara-penjara ini menampung lebih dari 100 ribu warga Suriah yang hilang selama hampir 14 tahun perang saudara. Banyak dari mereka keluar dari penjara yang gelap,  kurus, dan di bawah sinar matahari bulan Desember. Mereka ditemui oleh anggota keluarga mereka, yang tidak tahu bahwa mereka masih hidup, dan menyambut mereka dengan air mata. Memahami fakta bahwa Assad tidak lagi berkuasa tidak dapat dimengerti oleh sebagian warga Randan. Beberapa orang yang dipenjara lebih lama bahkan tidak tahu bahwa dia berkuasa setelah kematian ayahnya, Hafez Assad, pada tahun 2000. Video terverifikasi dari Damaskus menunjukkan puluhan perempuan dan anak kecil ditahan di sel penjara. Dengan membuka pintu sel, para pemberontak memberitahu mereka untuk tidak takut. Penjara terkenal di dan sekitar Damaskus, yang dikenal sebagai kamp penyiksaan, termasuk penjara Saydnaya yang paling terkenal, di mana citra satelit pada tahun 2017 mendukung pembangunan krematorium baru untuk membuang mayat, dibuka pada Minggu pagi, 8 Desember 2024. Melihat foto dan video anggota keluarga yang bersatu kembali setelah bertahun-tahun merupakan sumber kegembiraan sekaligus pengingat akan penderitaan dan jarak selama bertahun-tahun. Kisah para tahanan ini sungguh menakjubkan. Kisah-kisah ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diceritakan secara lengkap untuk menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan keluarga Assad terhadap banyak rakyatnya sendiri. Al-Arabiya menyiarkan gambar sebuah keluarga Suriah yang tiba di Damaskus untuk menemui putra mereka yang dibebaskan. Suara seorang ibu lanjut usia bergetar penuh haru saat memeluk anaknya untuk pertama kali setelah 14 tahun. Raghad al-Tatari, pilot yang menolak mengebom kota Hama selama pemberontakan melawan Hafez Assad pada tahun 1980-an, telah dibebaskan dari penjara setelah 43 tahun. Tal al-Molohi, yang ditangkap pada tahun 2009 pada usia 19 tahun karena menerbitkan postingan blog yang kritis terhadap korupsi pemerintah, juga ditemukan masih hidup. Seorang pria dengan kepala gundul dan kepala gemetar kehilangan ingatannya dan kesulitan berbicara akibat penyiksaan dan penganiayaan di penjara Saydnaya.  Menurut keluarga orang tersebut, dia menghilang 13 tahun lalu ketika dia berumur 20 tahun dan menjadi mahasiswa kedokteran. Sharvan Ibash, direktur eksekutif LSM Bahar, yang memiliki kegiatan kemanusiaan di Suriah, mengatakan dalam percakapan dengan BBC World bahwa selama pembebasan para tahanan penjara Sydnaya yang ditakuti, ia melihat para tahanan yang bahkan tidak mengetahui nama mereka lagi. Dia melihat setidaknya dua tahanan yang bahkan tidak tahu namanya lagi. Beberapa narapidana juga sangat bingung karena mereka bahkan tidak tahu di era dan periode mana mereka berada. “Orang-orang di sekitar mereka bertanya kepada mereka, siapa nama Anda dan berapa umur Anda, tetapi orang-orang ini bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,” kata Ibash. “Melihat mereka, sulit untuk mengetahui berapa umur mereka,” sambungnya. Ribuan pengunjuk rasa Suriah ditangkap selama revolusi Musim Semi Arab pada tahun 2011 karena memprotes pemerintah yang sudah mapan. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa lembaga keamanan Suriah telah menggunakan penjara sebagai cara utama untuk menekan perbedaan pendapat. Pasukan keamanan Suriah biasa memberi tahu keluarga tahanan atau orang yang hilang, bahwa keluarga mereka telah dieksekusi, tanpa memperhatikan formalitas hukum. Terkadang informasi ini diberikan bertahun-tahun setelah eksekusi orang-orang ini. Bagi banyak orang, masih ada penantian yang menyakitkan, yaitu menunggu kerabat mereka ditemukan hidup tanpa bukti apa pun. (*) Sumber: Khabarfoori.com

Nasional

Tim Dosen STKIP Harapan Bima Adakan Pelatihan Pembelajaran Literasi Membaca Kritis dan Menulis Kreatif

20 September, 2024

BAINDONESIA.CO – Tim pengabdian dosen STKIP Harapan Bima melaksanakan kegiatan Pelatihan Pembelajaran Literasi Membaca Kritis dan Menulis Kreatif berbasis Model RADEC untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru. Kegiatan ini didanai oleh Kemendikbudristek RO melalui hibah Pengabdian Masyarakat Pemula tahun anggaran 2024. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari 28-31 Agustus 2024 di SMPN 1 Woha yang beralamat di Jalan Buya Hamka, Nomor 25, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh guru-guru sebanyak 90 orang. Materi pelatihan yang diberikan meliputi perencanaan pembelajaran literasi dalam kurikulum merdeka, implementasi pembelajaran literasi menggunakan model RADEC, evaluasi pembelajaran literasi, konsep dasar dan penguatan pembelajaran literasi membaca kritis dan menulis kreatif, strategi dan media pembelajaran literasi, pembuatan aplikasi barcode karya literasi dari situs. Ketua tim PMP menyampaikan bahwa masalah prioritas mitra meliputi: pertama, guru minim kemampuan mengimplementasikan pembelajaran literasi melalui aktivitas membaca kritis dan menulis kreatif dalam proses pembelajaran. Kedua, guru-guru memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Mereka tak memiliki keahlian yang sama dengan mata pelajaran. Hal ini menjadi tantangan bagi guru dalam melaksanakan literasi sesuai bidang mata pelajaran. Guru kurang menguasai mata pelajaran karena kurang relevan dengan bidang keahliannya dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman yang beragam mengenai pembelajaran literasi di sekolah. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra ini: pertama, pelatihan pembelajaran literasi melalui aktivitas membaca kritis dan menulis kreatif menggunakan model RADEC. Pembelajaran RADEC merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu menjembatani siswa dalam berpikir kreatif, salah satunya dorongan kuat pada tahap create. Ini dapat memberikan pengetahuan kepada guru mengenai pembelajaran literasi kemampuan membaca kritis dan menulis kreatif di SMP sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Kedua, memberikan pelatihan mengenai pembelajaran literasi yang dapat diimplementasikan pada berbagai mata pelajaran di sekolah dengan cara memanfaatkan latar belakang pendidikan guru yang berasal dari jurusan bidang studi tertentu, misalnya Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lainnya. Ketiga, memberikan bimbingan kepada guru untuk mengimplementasikan pembelajaran literasi yang berdampak pada peningkatan keterampilan membaca kritis dan menulis kreatif siswa. Tim PMP Suharti, Faidin, dan Ardi Rahmawan menyatakan bahwa program penerapan IPTEK didukung dan dilakukan menggunakan platform situs akses e-book literasi/materi/karya produk literasi. Hasil PMP ini dapat meningkatkan kompetensi pedagogic guru sebesar 90 persen. Hal ini dibuktikan dengan pre-test dan postest, serta kegiatan pelatihan, penerapan IPTEK, hingga evaluasi dan pendampingan tim kepada guru. Luaran dari PMP ini adalah peningkatan keterampilan guru, publikasi artikel, video kegiatan, publikasi media massa, dan poster. Hasil kuesioner dan testimoni kegiatan menunjukkan bahwa antusiasme guru selama melakukan tahapan pelatihan dari sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, hingga evaluasi dan pendampingan sangat bagus. Guru mendapatkan wawasan konsep dan penguatan pembelajaran literasi dan proses penerapan secara langsung di kelas. Wakasek yang juga sebagai peserta pelatihan mengungkapkan rasa terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Ia menuturkan bahwa hasil kegiatan pelatihan ini sudah ditindaklanjuti melalui monitoring dan evaluasi kepada guru. Dia berharap terdapat kegiatan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan kompetensi pedagogic guru di SMPN 1 Woha. Tim PMP STKIP Harapan Bima mengucapkan terima ksih kepada LPPM STKIP Harapan Bima yang telah mendukung proses pengabdian. Dia mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dukungan yang diberikan kepada Tim PMP STKIP Harapan Bima berupa bantuan dana pengabdian yang menunjang keberlangsungan pengabdian ini. (*)

Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikesumo Beri Bantuan 100 Unit Mobil kepada BKPRMI

9 Agustus, 2024

BAINDONESIA.CO – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) XIV di Hotel Shantika, Medan, Sumut, Kamis (8/8/2024). Dalam kesempatan tersebut, BKPRMI juga menerima bantuan 100 unit mobil pemelihara masjid dari Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikesumo. Bantuk tersebut akan dibagikan kepada masing-masing DPW BKPRMI di Indonesia. Ketua BKPRMI Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengucapkan terima kasih atas bantuan mobil operasional tersebut. “Kami atas nama BKPRMI Kaltim sangat berterima kasih atas bantuan mobil operasional ini. Ada 100 unit mobil operasional pemelihara masjid disalurkan oleh Bapak Prabowo yang bersumber dari Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikesumo,” jelasnya. Reza menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi BKPRMI sebagai upaya dalam menjaga dan memakmurkan masjid sebagai pusat kehidupan umat Islam dalam menjalankan tugas pemeliharaan dan pengelolaan masjid. Dia menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mendukung kemajuan beragama dan gerakan mengaji di Indonesia. Ia berharap benatuan ini membawa berkah bagi seluruh umat Islam di Tanah Air. “Dan memperkuat peran BKPRMI dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui pemeliharaan dan pengelolaan masjid yang optimal,” tutupnya. (*)

Sayid Thoriq Assegaff Desak Pemerintah Indonesia Hentikan Peredaran Produk Israel

5 Agustus, 2024

BAINDONESIA.CO – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlulbait Indonesia (ABI) Provinsi Kaltim Sayid Thoriq Assegaff mendesak pemerintah menghentikan peredaran seluruh produk yang terkait Israel di Indonesia. Hal itu disampaikanya dalam sesi wawancara dengan awak media Berita Alternatif saat melakukan aksi damai Hari Solidaritas Internasional untuk Tahanan Palestina dan Gaza pada Sabtu (3/8/2024). “Kita masih melihat bagaimana produk-produk Israel bisa masuk leluasa di negeri kita, dan ini harus dihentikan,” tegasnya. Sayid Thoriq menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kecaman terhadap aksi genosida di Gaza serta ucapan belasungkawa atas kesyahidan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh beberapa waktu lalu. Namun, kata dia, sikap itu belum cukup. Pemerintah juga perlu mewujudkan kecaman dan ucapan belasungkawa itu dalam bentuk kebijakan. Komitmen pemerintah disebutnya dapat dibuktikan dengan menarik semua jenis produk yang berafiliasi dengan Israel di pasar. “Bukan hanya sekedar kecaman dan ucapan belasungkawa tapi lebih dari itu, ada upaya-upaya dari pemerintah secara legal formal menghentikan segela hubungan dengan Zionis Israel,” tegasnya. Ia mengingatkan Pemerintah Indonesia memutus total segala bentuk hubungan dengan Zionis Israel, terutama hubungan yang bersifat diplomatis dan ekonomi. Sebab, sambung Sayid Thoriq, usaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina merupakan komitmen bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kata dia, penarikan seluruh produk Israel di pasar Tanah Air akan memberikan pengaruh berarti untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina sehingga mempercepat misi membebaskan Palestina dari cengkeraman Zionis Israel. “Pemerintah dengan kemampuannya bisa menyetop seluruh produk-produk dukungan Israel untuk tidak dikonsumsi oleh bangsa merdeka Indonesia,” pungkasnya. (*) Penulis: Ulwan Murtadho

Berita Terbaru
Lainnya

DPRD Kaltim

IKN Nusantara

Berita Kutai Kartanegara

Berita Terbaru
Lainnya

DPRD Kaltim

IKN Nusantara

Berita Kutai Kartanegara

Opini

Tanggung Jawab

Oleh: Ahmad Fauzi* Sering kali kita bertindak seenaknya tanpa memperdulikan orang lain yang berada di sekeliling kita. Ada yang meminta hak namun tidak menjalankan kewajiban. Terdapat pula orang yang telah bekerja keras namun tidak mendapatkan imbalan; menganggap diri paling berkontribusi padahal tidak mempunyai prestasi; melakukan tindakan ceroboh dan merugikan orang lain. Sikap egois ini sering sekali ditemukan dalam kehidupan manusia. Kesewenang-wenangan seperti ini terus dipraktikkan tanpa ia menyadari perbuatan itu keliru dan zalim. Jika hal ini terus diterapkan secara berkelanjutan maka akan merusak tatanan yang terbangun rapi dan menghancurkan ekosistem yang semestinya berjalan dengan baik. Fenomena seperti ini muncul akibat ketidakmengertian kita tentang tanggung jawab: apa yang menjadi tugas dan bagaimana semestinya kita bertindak. Kegagalan kita memahami diri secara utuh juga menjadi alasan kita tidak memahami tanggung jawab kita. Akibatnya, kita mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku di tengah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan perilaku kita terhadap alam ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap kewajibannya untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Kita memahami bahwa manusia dilahirkan dan hidup di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari hukum kausalitas (sebab-akibat) yang mengharuskan kita menerima konsekuensi atas setiap perbuatan kita. Apabila kita melakukan tindakan baik ataupun buruk maka cepat atau lambat kita akan menerima akibatnya. Segala sesuatu yang diperbuat mesti dipertanggungjawabkan. Tanggung Jawab kepada Sesama Manusia Hubungan antar-sesama manusia terlihat seperti hubungan transaksional, di mana antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Di dalam keluarga misalnya, seorang lelaki membutuhkan perempuan untuk dijadikan istri, begitu pula sebaliknya. Lalu, setelah menikah mereka membutuhkan anak. Seorang anak pun bergantung dari orang tua, hingga lahirlah struktur keluarga dengan berbagai istilah seperti ayah, ibu, anak, kakak, adik, sepupu, kakek, nenek, cucu, paman, tante dan lain sebagainya di mana hal itu melekat pula tanggung jawab. Begitu pula dengan hubungan sosial lainnya. Manusia memerlukan sumber pendapatan untuk menghidupi dirinya sehingga mengharuskannya bekerja. Terbentuklah lingkungan kerja yang di dalamnya terdapat berbagai macam status seperti pimpinan, kepala biro, kepala cabang, unsur-unsur manajemen, tenaga profesional, dan jabatan-jabatan lainnya di mana semuanya merupakan rekanan kerja agar tercapai tujuan suatu perusahaan/institusi sehingga semua orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan manfaat dari usaha-usaha yang dilakukannya. Dalam semua unsur itu melekat pula tanggung jawab. Di era ini, masih banyak komunitas yang di mana kita menjadi bagian dari sebuah organisasi tersebut: organisasi kemasyarakatan, komunitas relawan, lembaga profesi dan lain-lain. Di dalamnya terdapat tanggung jawab, walau kita hanya sebatas anggota. Yang lebih besar lagi tanggung jawabnya adalah pekerjaan yang menyangkut sektor publik yaitu pemerintahan, karena di dalamnya terdapat uang rakyat yang diambil dari pajak dan hasil bumi serta kekayaan negara lainnya. Di Indonesia, jabatan itu berjenjang. Di eksekutif ada presiden beserta menteri, gubernur dan bupati dengan organisasi perangkat daerah, kepala desa atau istilah lainnya. Di legislatif  ada DPR, DPD, MPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan BPD. Dalam lembaga yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan turunannya. Banyak lagi lembaga-lembaga lain yang masing-masing pekerjanya menggunakan uang rakyat/negara. Baik proses pengelolaan ataupun pendistribusian anggarannya akan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan dan segenap birokrasi di bawahnya. Begitulah gambaran tentang level tanggung jawab dalam hubungan antar-sesama manusia. Seorang ayah dituntut untuk memberikan nafkah, menyiapkan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarga. Seorang ibu bertugas untuk melahirkan dan mendidik generasi yang terdidik dengan baik. Sang anak juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengharumkan nama baik keluarga. Tanggung jawab seperti ini melekat pada setiap kita sesuai dengan pemahaman, tujuan dan program yang disepakati keluarga tersebut. Begitu pula profesi lainnya. Seseorang yang telah menjalin komitmen antara sesama hendaknya memahami tanggung jawabnya. Ia harus menyelesaikan kewajibannya, baik ia berposisi sebagai bawahan apalagi sebagai pimpinan. Jika kita merenung dan melihat kehidupan ini lebih dalam maka perlu disadari bahwa selain hubungan yang bersifat transaksional ini, terdapat pula dimensi lain yang besifat immaterial namun berdampak besar bagi hubungan antar-sesama, yaitu moral. Kita semestinya mengedepankan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral adalah kesadaran seseorang terkait profesi, ilmu pengetahuan dan jabatan yang dimilikinya, di mana hal itu melahirkan integritas bagi penyandangnya. Apabila tanggung jawab moral ini diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, lingkungan kerja dan aktivitas sosial lainnya, maka akan melahirkan lingkungan sosial yang sehat. Seseorang yang semata berfikir dan bertindak transaksional akan berorientasi hanya pada penyelesaian pekerjaan secara normatif. Intinya tugas selesai. Ia tidak memikirkan terlalu dalam hasil pekerjaan/tindakan itu apakah berkualitas atau tidak. Tetapi, apabila kita menjadikan moral sebagai dasar bagi kita mengimplementasikan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul aktivitas dan hasil yang berkualitas. Orang-orang yang bertanggung jawab secara moral akan berfikir lebih dalam atas dampak yang akan timbul dari setiap pekerjaannya. Ia akan memberikan keputusan-keputusan yang adil walaupun terkesan menyakitkan. Sebaliknya, seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mengabaikan hal itu. Ia akan berjalan sesuai keinginannya, menunggu mood-nya baik, dan cenderung egois. Pada saatnya ia terdesak dan mengeluarkan keputusan yang sembarangan atau mungkin terlihat baik namun berefek buruk bagi lingkungan sosialnya. Ia bisa saja terlihat populis dengan memberikan sesuatu, namun bisa jadi hal itu adalah hasil rampok. Hal itu akan menyanderanya dalam persoalan hukum atau sanksi sosial yang membuatnya terkucilkan dan kehilangan kepercayaan. Di situlah kita perlu membatasi diri dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kadang kala kita merasa lelah dengan aturan di dunia ini. Kita dibatasi berbagai macam hal. Di keluarga kita terikat dengan norma-norma; dalam lingkungan kerja kita mesti menjalankan aturan yang ditetapkan perusahaan; jadi pejabat diatur oleh hukum; dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh kesepakatan. Dunia ini bagaikan penjara bagi kita. Orang-orang yang sering kita lihat di sosial media yang dengan mudah menghambur-hamburkan uang, makan sebanyak-banyaknya, melancong dari satu negara ke negara lainnya, pergi ke tempat hiburan dengan mudah, menginap di tempat yang nyaman, pamer rumah mewah, kendaraan yang banyak dan mahal juga terikat aturan-aturan tertentu. Mereka terikat kontrak dengan brand atau klien yang mengharuskan mereka memproduksi konten-konten secara masif. Ia kekurangan waktu bersama keluarga karena harus menyelesaikan pekerjaan, waktu tidur kurang, kehilangan ruang privasi, tidak bebas berperilaku dan berucap, kadang mereka berbohong tentang produk demi mendapatkan keuntungan (benefit). Intinya di belakang layar mereka sama seperti

Penulis. (Istimewa)

Membaca Pidato SHN dalam Bingkai The Art of War

Oleh: Dr. Muhsin Labib* Banyak dari para pendukung kemerdekaan Palestina menanti pidato SHN dan mengharapkan dia menyatakan perang terbuka terhadap Israel lalu mengerahkan ribuan pasukannya untuk memasuki wilayah rezim iblis itu dan menembakkan ribuan rudal ke ibu kota dan kota-kota lainnya. Anggapan dan ekspektasi ini lumrah karena tema perang kerap dipahami secara sempit dan sederhana sebagai aksi militer  semata yang dilakukan antar dua negara karena dorongan balas dendam atau tuntutan atas hak yang dirampas dan sebagainya tanpa menyertakan variabel konteks geopolitik yang melingkupinya dan sejumlah faktor penting seperi, waktu, tempat, strategi dan lainnya yang secara niscaya menentukan efektivitas dan hasil yang diinginkan. Ada banyak definisi dan pengertian perang bergantung kepada salah satu aspek yang dipandang, antara lain tujuan, teknik, sarana, medan dan sebagainya. Bahkan pengertian perang telah mengalami ekspansi meliputi semua konflik militer dan non militer seperti ekonomi, perdagangan, budaya, diplomatik, media dan lainnya. Ia juga tidak hanya berlaku dalam konfrontasi militer antar dua negara, namun juga meliputi pemberontakan faksi tertentu terhadap pemerintah atau faksi lain dalam negara. Perang juga bisa dianggap sebagai salah satu mekanisme perundingan juga usaha menaikkan posisi tawar dalam arena persaingan. Bagi Sun Tzu, Jenderal Tiongkok kuno, perang adalah seni, sebagaimana dituangkan dalam magnus opusnya The Art of War. Karena itu, tak mengherankan bila sebagian orang, terutama yang merawat pandangan sinis stereotipe sektarianisme terhadap Hezbollah dan Poros Perlawanan yang berada dalam lingkaran pengaruh Iran, meski membenci Hezbollah, menuntutnya terjun ke arena bukan karena pro perlawanan tapi ingin Hezbollah menjadi musuh dalam negeri karena dianggap menyeret Lebanon yang sedang terpuruk secara ekonomi ke dalam konflik terbuka dengan Israel di luar wilayah perbatasan yang disengketakan sebagai justifikasi menuntutnya melucuti senjatanya. Respons negatif semacam ini telah diwakili oleh pernyataan salah satu pejabat dan pangeran Arab Saudi. Bila kita mau meluangkan sedikit waktu untuk membaca secara rasional dan objektif pidato Sayid Hasan Nasrullah (SHN), mungkin kita bisa memperluas wawasan geopolitik dan meredefenisi kata perang dan menang secara lebih komprehensif. Hezbollah, sebagai entitas sosial dan politik juga militer dalam Lebanon, menghadapi dua situasi pelik, internal dan eksternal. Situasi politik Lebanon sejak hampir 1 tahun mengalami kevakuman presiden dan kabinet akibat polarisasi diametrikal yang diciptakan oleh kekuatan politik global (AS, Perancis dan Barat) dan regional (Arab Saudi yang menentang opsi militer dalam isu Palestina via faksi-faksi anti Poros Perlawanan dan Iran yang mendukung opsi militer yang direpresentasi oleh Hezbollah). Krisis kepemipinan politik ini menjadi penyebab utama ambruknya ekonomi Lebanon hingga menyentuh level kebangkrutan. Situasi aktual domestik ini dan posisi Iran yang sedang berusaha menjaga stabilitas negeri dengan mengatasi masalah ekonomi akibat embargo dan sanksi-sanksi serta kemelut Yaman yang diduduki oleh Saudi dan Emirat, juga situasi Suriah dan Irak yang belum stabil akibat intervensi AS dan faksi-faksi buatannya mendorong Hezbollah untuk menunda realisasi “Perang Terbuka” dan lebih memilih konsolidasi seraya tetap memainkan jurus “ambiguitas” yang membuat pihak lawan internal di Lebanon dan eksternal terutama AS dan Israel cemas tak kepalang Sejak agresi Israel di Jalur Gaza menyusul operasi “Badai Al-Aqsa” pada tanggal 7 Oktober, untuk kali pertama Sekretaris Jenderal Hezbollah SHN tampil ke publik pada Jumat 4 November dalam pidato penting. Pidatonya dinantikan oleh para pemimpin dan masyarakat dunia, karena diyakini menentukan arah konflik yang sedang berlangsung di kawasan. Dalam awal pidatonya yang memakan waktu lebih dari satu jam, SHN menggambarkan batasan peran organisasinya dan poros resistensi dalam perang tersebut, berdasarkan dua tujuan realistis: Pertama, menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza. Kedua, mempertahankan eksistensi Hamas dan faksi-faksi perlawanan Palestina dalam keadaan apa pun, dengan imbalan menggerakkan pertempuran di garis depan Lebanon, berdasarkan pada dua faktor: Pertama, perkembangan perang di Jalur Gaza. Kedua, perilaku pasukan Israel terhadap Lebanon. Ini mengungkapkan karakter gerakan perlawanan dan memberikan definisi baru tentang kemenangan dalam konfrontasi. “Hanya karena mereka tetap berada di garis depan Jalur Gaza dan tidak membebaskan para tahanan kecuali dalam kondisi tertentu juga merupakan sebuah kemenangan,” tandasnya. Setidaknya pidato yang menyimpan meta makna dan tela-teki yang cukup misterius dan ambigu itu, SHN menyampaikan beberapa pesan penting sebagai berikut: Pertama, menepis secara implisit anggapan bahwa keputusan untuk melancarkan operasi “Badai Al-Aqsa” dan kerahasiaan operasi yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemimpin “Poros Perlawanan”. Kedua, mengisyaratkan bahwa keputusan dan inisiasi penyerangan faksi-faksi perlawanan di Gaza bersifat lokal dan tidak bersumber dari komando Iran, meskipun mendukung sepenuhnya. Ini bisa dipahami bahwa operasi “Badai Aqsa” merupakan aksi spontan demi memanfaatkan kelengahan Israel yang sedang mengalami kemelut politik domestik. Ketiga, menekankan keterlibatan Hezbollah dalam perang ini, dan menegaskan bahwa tujuan paling menonjol yang dicapai oleh Front Lebanon adalah memecah fokus Israel dan menguras tenaga tentaranya. SHN mengatakan bahwa sepertiga tentara pendudukan berada di front utara, dan setengah dari kemampuan angkatan laut, seperempat dari angkatan udara, sekitar setengah dari sistem Iron Dome telah diduduki, dan sekitar 43 pemukiman di dekatnya dievakuasi dari Lebanon. Keempat, menyebut AS sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas agresi Israel di Gaza, dan bahwa nasib perang tersebut dan kemungkinan perluasannya ke wilayah lain bergantung kepada perilaku pemerintah AS dalam arah ini. Kelima, menyatakan kesiapan dan persiapan untuk menghadapi armada AS, dan menekankan bahwa eskalasi Israel dengan Hezbollah akan mengarah pada perang regional. “Siapa pun yang ingin mencegah perang regional harus segera menghentikan agresi terhadap Gaza.” Keenam, mengonfirmasi peran penting faksi perlawanan di Irak, dan organisasi Ansarullah di Yaman, seraya menerbitkan ancaman bahwa kepentingan AS di wilayah, terutama sejumlah pangkalan militernya adalah target yang dibidik dalam konfrontasi. Ketujuh, mengimbau kepada negara-negara dan rezim-rezim Arab agar memberikan tekanan untuk menghentikan agresi Israel, dengan menyerukan penggunaan kekuatan ekonomi mereka dan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan AS dan Israel, seperti gas, minyak, dan berbagai pasokan. Kedelapan, mengumumkan bahwa perbatasan Lebanon dengan Palestina, bersamaan dengan pertempuran militer antara Hezbollah dan pasukan Israel, akan tetap terbuka untuk operasi infiltrasi ke wilayah Israel. SHN menegaskan dengan tegas bahwa nasib wilayah tersebut sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa” tidak sama dengan setelahnya, karena fakta kembalinya isu Palestina ke permukaan dan legitimasi dalam skala global bagi operasi tersebut. Karena itu, dia menyebutkan empat isu penting yang menjadi perhatian utama masyarakat dunia, yaitu: Pertama, nasib ribuan tahanan di penjara-penjara Israel. Kedua, posisi sakral Masjid Al-Aqsa yang terus menjadi sasaran pelecehan.

Refleksi Milad Ke-60: Masa Depan Gerakan IMM

Oleh: Miftahul Khair, M.Pd* Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi Islam yang memiliki tujuan Mengusahakan Terbentuknya Akademisi Islam yang Berakhlak Mulia demi Terwujudnya Cita-Cita Muhammadiyah. IMM menjadi wadah perkumpulan mahasiswa Islam untuk mengasah ide dan pikirannya serta menemukan karakter diri sebagai seorang mahasiswa yang kelak mewariskan predikat sebagai cendekiawan sejati yang dapat mengisi peran-peran penting untuk keberlanjutan agama, bangsa, dan negara. Momentum Milad IMM ke-60 tahun ini mesti direnungkan untuk mengembalikan ide dan gerakan IMM sebagai pilar penting agama Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan, karena pucuk harapan ada pada IMM untuk mencetak kader-kader intelektual yang religius dan kuat secara intelektual. Guru bangsa HOS Cokroaminoto dikenal dengan triloginya, “Semurni-murninya tauhid, sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan, dan secanggih-canggihnya syiasyah.” IMM juga memiliki trilogi: intelektual, religius, dan humanitas. Karena itu, IMM memiliki tanggung jawab untuk membentuk kader yang berkualitas sesuai tujuan awal kelahiran IMM. Pendiri IMM menulis, “Jadikanlah IMM sebagai organisasi untuk belajar, untuk beramal, dan untuk mengabdi, sehingga IMM mampu terus melahirkan gagasan pembaruan dan menjadikan ikatan sebagai gerakan ide dan melaksanakan idenya.” Pesan moral pendiri IMM ini harus menggerakkan hati dan tindakan kita untuk meluruskan kembali kiblat gerakan IMM. Organisasi ini harus menjadi lumbung kelahiran pemikir yang luas secara keilmuan, kuat secara spiritualitas, serta cakap dan dapat diterima semua kalangan. Mahasiswa yang tergabung dalam IMM mesti mengambil contoh dari sosok Kiai Ahmad Dahlan, yang merupakan tokoh yang memiliki toleransi dan dapat diterima semua kalangan. Selain itu, Djazman Al-Kindi, yang merupakan seorang akademisi dan aktivis sejati IMM dapat dijadikan teladan. Dia telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk Muhammadiyah dan IMM. Jika ditelusuri kisah dan perjalanannya, beliau merupakan sosok yang dinamis juga progresif, sejalan dengan kemodernan dan pemikirannya yang jauh melampaui zaman. “Muslim intelektual” yang dikemukakan oleh Al-Kindi terwujud dalam usahanya mendirikan IMM. Sebagai gerakan mahasiswa Islam, IMM harus senantiasa menegakkan prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliah. Sehingga kelak “Muslim intelektual” tersebut mampu menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan arah perubahan yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Bermodal kemampuan berpikir yang futuristik dan melampaui zaman, Al-Kindi sudah jauh-jauh hari memperingatkan kader-kader IMM terkait tujuan pendirian organisasi ini. Soal eksistensi IMM, beliau mengatakan bahwa eksistensi IMM akan ditentukan oleh konsistensi kader terhadap tujuan IMM. Pada momentum Milad ke-60, IMM harus kembali menjadi organisasi yang dapat menumbuhkembangkan ide dan gagasan murni sehingga dalam gerakan, kader-kader IMM dapat tumbuh sebagai cendekiawan berkepribadian unggul. Perkembangan dan kemajuan zaman tidaklah mampu dielakkan. Sebagai organisasi Islam, tentu IMM memiliki tantangan di era ini, di antaranya dakwah gerakan IMM di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri masih menjadi catatan. IMM perlu memperbarui pola komunikasi dan pendekatan. Dengan begitu, keberadaan wadah IMM di lingkungan kampus Islam negeri dapat diterima. Harapannya, mahasiswa bisa merasakan keindahan berproses di IMM. Selain itu, IMM sebagai mercusuar peradaban dan tulang punggung umat. Karena itu, IMM perlu hadir sebagai pemberi jalan tengah atas berbagai problem yang dihadapi umat saat ini. Momentum ini bisa dijadikan langkah yang baik untuk menarik kembali IMM sebagai jalan tengah untuk mencapai perdamaian abadi, penolong umat, serta mercusuar seluruh rakyat dan umat manusia. Sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam mencerahkan semesta, IMM mempunyai tanggung jawab moral untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Semua ini tentu menjadi bagian dari komitmen IMM untuk fastabikulkhairot dan membumikan firman Allah dalam QS. Alimran ayat 104. Terakhir, momentum Milad IMM ke-60 tahun ini membawa harapan agar IMM menjadi tiang penyangga umat Islam dan kemanusiaan. Sebab, Nilai Dasar Ikatan menguraikan, “Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan adalah lawan besar bagi IMM, dan hal demikian menjadi tugas setiap kader IMM untuk melawannya.” (*Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 20180-2021)

Opini

BA Indonesia: Katalisator Perubahan

Oleh: Ufqil Mubin* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “katalisator” sebagai seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Sementara kata “perubahan”, KBBI mengartikannya berubah, peralihan, dan pertukaran. Definisinya, peralihan dari suatu keadaan yang kurang ideal ke kondisi ideal. Dalam konteks ini, perubahan bermakna dari suatu keadaan negatif ke positif. Dua kata inilah—katalisator dan perubahan—yang menjadi tagline dari baindonesia.co, yang secara resmi berdiri pada 1 September 2023. Media ini berfokus pada berita-berita ekonomi. Namun, tidak berarti mengabaikan berbagai isu aktual terkait politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Karena itu dalam penyajiannya, konten-konten baaindonesia.co akan didominasi oleh konten ekonomi, yang persentasenya sekitar 60 persen. Konten-konten yang disajikan media ini bermuara pada keinginan kuat kami untuk mendorong penerapan Pancasila dalam sistem perekonomian Indonesia, yang secara spesifik menampung aspirasi tentang solusi terhadap masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya, serta patologi-patologi perekonomian yang akarnya adalah penjajahan dan eksploitasi. Latar Belakang Media daring ini merupakan “anak kandung” pertama beritaalternatif.com, yang telah didirikan pada 7 Juni 2021 oleh Muhammad Fauzi, Ahmad Fauzi, dan saya. Selama dua tahun itu, beritaalternatif.com telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi kunjungan atau pembaca maupun ekspansi dari sisi bisnis dan biro ke daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan baindonesia.co tentu saja telah melewati proses diskusi dan musyawarah yang alot di internal kami. Barang kali ada yang bertanya, mengapa membentuk media baru lagi? Bukankah sudah cukup dengan memperluas cakupan pembaca dan bisnis lewat beritaalternatif.com? Apakah sumber daya manusianya sudah tersedia? Apakah dukungan finansialnya tersedia? Semua pertanyaan tersebut juga muncul dalam benak saya saat memutuskan untuk mengajukan pembentukan baindonesia.co. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya jawab secara detail dalam bagian berikut ini: Pertama, keberadaan media-media daring yang telah terbentuk di Indonesia, sependek ingatan dan pengetahuan saya, belum mencerminkan dan mewakili aspirasi kami dalam menyajikan konten yang mendorong kebijakan berkeadilan dalam aspek perekonomian di Tanah Air. Ringkasnya, media-media arus utama di Republik ini belum secara spesifik menyajikan konten di bidang ekonomi sebagaimana tujuan pembentukan baindonesia.co. Kedua, induk dari media ini, yakni beritaalternatif.com, menyajikan konten-konten yang lebih umum, yang sebagian besarnya konten di bidang politik dalam pengertian luas—di dalamnya mencakup pula bidang hukum dan pendidikan. Sedangkan baindonesia.co berkonsentrasi pada konten-konten yang sebagian besar berisi berita-berita ekonomi. Ketiga, pembentukan media ini diakui atau pun tidak, semula tak berada dalam perencanaan kami yang secara tersurat tercatat di tingkat manajemen beritaalternatif.com. Meski begitu, keinginan untuk melakukan ekspansi dan perluasan jaringan media telah berkali-kali saya sampaikan dalam rapat formal maupun informal manajemen media tersebut. Jika ditinjau dari berbagai aspek, pembentukan baindonesia.co bertepatan dengan momentum yang saya nilai sangat tepat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak semula, saat membentuk beritaalternatif.com, terang saja bahwa kami mendirikan media tersebut di tengah keterbatasan di berbagai aspek: finansial, sumber daya manusia, juga tidak disertai kajian mendalam tentang bisnis berikut perluasannya. Kala itu, kami hanya memiliki modal semangat dan visi yang bertumpu pada keinginan kuat kami untuk berkontribusi mengisi kekosongan di tengah menjamurnya media daring di Indonesia. Saat ini, setelah dua tahun berlalu, sumber daya manusia kami sudah tersedia serta jaringan bisnis media pun sudah terbuka lebar. Karena itu, momentum melahirkan “anak kandung” beritaalternatif.com telah berada dalam kondisi dan waktu yang tepat. Pada akhir tulisan ini, lewat media daring baindonesia.co, kami ingin berkontribusi dan berperan lebih luas dalam kancah pembentukan narasi dan gagasan di tengah publik Indonesia, juga menawarkan perspektif kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga bisa dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bangsa ini. (*Direktur Utama Baindonesia.co)

Pelabuhan Ambarawang: Aset Pemkab Kukar atau Badan Otorita IKN?

Oleh: Aji Sofyan Effendi* Sarana dan prasarana pelabuhan di suatu daerahmerupakan bagian dari injeksi mendorong perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonominya melalui kegiatan investasi, sehingga upaya untuk mengekspose potensi investasi yang berada di wilayah ini menjadi salah satu prioritas. Terlebih lagi sejak ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kabupaten ini menjadi salah satu yang terdampak. Wilayah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan tentu saja wilayah Kukar. Secara administratif, wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten yang eksis, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kukar (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga). Sebagai daerah yang berada pada wilayah IKN, kabupaten dan kota di Kaltim dengan sumber daya yang dimilikinya harus dapat mengambil peran dan peluang, sehingga nantinya akan berdampak pada kemajuan daerah termasuk Kabupaten Kukar. Pelabuhan, merupakan komponen dari sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi, distribusi dan logistik barang, jasa dan manusia dalam aktivitas ekonomi daerah khususnya peran kepelabuhan sangat penting dan strategis karena akan mampu menumbuhkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten atau kota. Pelabuhan Ambarawang yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar adalah pelabuhan laut yang sejak tahun 2012 secara alami sudah menjadi bagian aktivitas masyarakat di sekitar daerah tersebut walaupun masih dalam skala yang kecil. Dalam konteks dengan lahirnya UU No. 3/2022 tentang IKN Nusantara, Pelabuhan Ambarawang ini selanjutnya masuk dalam kawasan IKN, yang mana menurut UU tersebut khususnya Pasal 32 dan 33 UU IKN, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan berada dalam wilayah Otorita IKN. Untuk itulah kejelasan status dan kelanjutan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini menjadi penting dan strategis, karena sudah ada investasi kedua belah pihak baik Pemerintah Daerah Kukar maupun Kementerian Perhubungan RI. Karena itu, kajian ini dipergunakan untuk mengetahui kejelasan status Pelabuhan Ambarawang tersebut, beserta pola kerja sama yang dapat dilakukan apabila pelabuhan ini sudah berada dalam kewenangan Badan Otorita IKN. Maksud dan Tujuan Kajian Maksud pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, kejelasan status hukum dan ekonomi Pelabuhan Ambarawang pasca terbitnya UU IKN No. 3/2022. Kedua, pola kerja sama yang dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan pihak Badan Otorita IKN dalam pengelolaan Pelabuhan Ambarawang pasca diterbitkannya UU IKN. Ketiga, sebagai bahan atau masukan bagi pihak Pemkab Kukar, DPRD Kukar, Badan Otorita IKN dan Pemprov Kaltim dalam mengambil keputusan terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan Pelabuhan Ambarawang. Gambaran Umum Pelabuhan Ambarawang Pelabuhan Ambarawang ini terletak di Kecamatan Samboja, di mana dari sisi laut merupakan aset Pemkab Kukar dan sisi darat adalah aset Pemerintah Pusat/Kementerian Perhubungan. Sebelum adanya pemindahan IKN ke Nusantara, dua sisi dari dua pemerintah ini terlihat anomali dari sisi perspektif keberlanjutan dan geografis seyogianya dari sisi darat adalah kewenangan pemerintah daerah dan dari sisi laut adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Pembagian sisi darat dan sisi laut ini dalam rentang perjalanannya ternyata mengalami hambatan yang cukup krusial, di antaranya adalah Pemerintah Daerah Kukar sudah mengeluarkan anggaran investasi untuk membangun Pelabuhan Ambarawang dari sisi laut tersebut sebesar Rp 344.189.905.000, dan sudah dinyatakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun dari sisi darat sudah diinvestasikan senilai Rp 223.905.695.000. Namun demikian, investasi ini ternyata masih belum mampu menghubungkan antara sisi daratan dan sisi lautan sehingga aktivitas bongkar muat barang maupun orang dan jasa lainnya di pelabuhan, belum berlangsung sebagaimana mestinya. Analisa Kebijakan Aset Pemkab Kukar atas Pelabuhan Ambarawang Pada Pasal 32 UU IKN No 3/2022 tentang IKN dijelaskan, “Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai: a. barang milik negara; dan/atau; b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.” Kemudian, Pasal 33 UU IKN No 3/2022 tentang IKN menjelaskan, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas barang milik negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.” Mengingat Pelabuhan Ambarawang tersebut termasuk dalam Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar yang masuk dalam wilayah IKN, maka dapat dipastikan bahwa aset Pelabuhan Ambarawang tersebut pasti masuk dalam tata kelola barang milik negara yang dikelola oleh Penguasaan Badan Otorita sesuai bunyi pasal 32 dan 33 tersebut. Untuk itulah, kejelasan atas status hukum yang berdampak pada status ekonomi, dalam perspektif hukum jelas terlihat bahwa aset tersebut akan menjadi milik Badan Otorita. Sementara Pemerintah Daerah Kukar sudah menggelontorkan dana investasi dari sisi laut sebesar Rp 344 miliar, tentu hal ini perlu didiskusikan secara kenegaraan agar tidak merugikan daerah Kabupaten Kukar, apabila pada akhirnya Pelabuhan Ambarawang ini menjadi aset Badan Otorita IKN. Revisi atas Pasal 32 dan 33 UU IKN ini menjadi penting dan krusial, dalam upaya mencari solusi kebangsaan sehingga Pemkab Kukar tidak dirugikan. Sebaliknya, Badan Otorita IKN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa menimbulkan potensi konflik dengan Pemkab Kukar dan masyarakat Kukar. Pola Kerja Kama Dengan asumsi bahwa Pelabuhan Ambarawang ini akan dikelola secara bersama-sama dengan Pemkab Kukar, maka ada beberapa skema kerja sama yang dapat dilakukan sebagai berikut: pengembangan infrastruktur pelabuhan, pengelolaan dan operasional pelabuhan, penyediaan dana dan investasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan bersama data dan informasi. Selain itu, para pelaku kerja sama pengelolaan Pelabuhan Ambarawang ini, meliputi: pengusaha pengangkutan, perusahaan logistik, pemerintah daerah, instansi maritim, dan pihak swasta dan pihak keuangan. Hasil dari proses diskusi dengan pihak Perseroda Tunggang Parangan Kabupaten Kukar yang akan mengelola Pelabuhan Ambarawang tersebut, sudah memiliki business plan (rencana bisnis) yang detail, namun belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan regulasi yang terkait IKN tersebut di atas. Selanjutnya dalam perspektif PAD Kabupaten Kukar maka banyak potensi yang bisa digali di Pelabuhan Ambarawang ini, antara lain: penerimaan tarif dan biaya pelayanan, pajak dan retribusi, serta penyewaan lahan dan bangunan. Selain itu, jasa pelayanan tambahan, pendapatan dari perdagangan dan distribusi barang, pengembangan area pesisir, kontribusi terhadap ekonomi lokal, pendapatan dari aktivitas pariwisata, pembayaran perusahaan dan operator, serta pendapatan dari proyek pengembangan infrastruktur. Rekomendasi Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, perlu segera dilakukan revisi atas Pasal 32 dan

Refleksi Milad Ke-60: Masa Depan Gerakan IMM

Oleh: Miftahul Khair, M.Pd* Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi Islam yang memiliki tujuan Mengusahakan Terbentuknya Akademisi Islam yang Berakhlak Mulia demi Terwujudnya Cita-Cita Muhammadiyah. IMM menjadi wadah perkumpulan mahasiswa Islam untuk mengasah ide dan pikirannya serta menemukan karakter diri sebagai seorang mahasiswa yang kelak mewariskan predikat sebagai cendekiawan sejati yang dapat mengisi peran-peran penting untuk keberlanjutan agama, bangsa, dan negara. Momentum Milad IMM ke-60 tahun ini mesti direnungkan untuk mengembalikan ide dan gerakan IMM sebagai pilar penting agama Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan, karena pucuk harapan ada pada IMM untuk mencetak kader-kader intelektual yang religius dan kuat secara intelektual. Guru bangsa HOS Cokroaminoto dikenal dengan triloginya, “Semurni-murninya tauhid, sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan, dan secanggih-canggihnya syiasyah.” IMM juga memiliki trilogi: intelektual, religius, dan humanitas. Karena itu, IMM memiliki tanggung jawab untuk membentuk kader yang berkualitas sesuai tujuan awal kelahiran IMM. Pendiri IMM menulis, “Jadikanlah IMM sebagai organisasi untuk belajar, untuk beramal, dan untuk mengabdi, sehingga IMM mampu terus melahirkan gagasan pembaruan dan menjadikan ikatan sebagai gerakan ide dan melaksanakan idenya.” Pesan moral pendiri IMM ini harus menggerakkan hati dan tindakan kita untuk meluruskan kembali kiblat gerakan IMM. Organisasi ini harus menjadi lumbung kelahiran pemikir yang luas secara keilmuan, kuat secara spiritualitas, serta cakap dan dapat diterima semua kalangan. Mahasiswa yang tergabung dalam IMM mesti mengambil contoh dari sosok Kiai Ahmad Dahlan, yang merupakan tokoh yang memiliki toleransi dan dapat diterima semua kalangan. Selain itu, Djazman Al-Kindi, yang merupakan seorang akademisi dan aktivis sejati IMM dapat dijadikan teladan. Dia telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk Muhammadiyah dan IMM. Jika ditelusuri kisah dan perjalanannya, beliau merupakan sosok yang dinamis juga progresif, sejalan dengan kemodernan dan pemikirannya yang jauh melampaui zaman. “Muslim intelektual” yang dikemukakan oleh Al-Kindi terwujud dalam usahanya mendirikan IMM. Sebagai gerakan mahasiswa Islam, IMM harus senantiasa menegakkan prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliah. Sehingga kelak “Muslim intelektual” tersebut mampu menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan arah perubahan yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Bermodal kemampuan berpikir yang futuristik dan melampaui zaman, Al-Kindi sudah jauh-jauh hari memperingatkan kader-kader IMM terkait tujuan pendirian organisasi ini. Soal eksistensi IMM, beliau mengatakan bahwa eksistensi IMM akan ditentukan oleh konsistensi kader terhadap tujuan IMM. Pada momentum Milad ke-60, IMM harus kembali menjadi organisasi yang dapat menumbuhkembangkan ide dan gagasan murni sehingga dalam gerakan, kader-kader IMM dapat tumbuh sebagai cendekiawan berkepribadian unggul. Perkembangan dan kemajuan zaman tidaklah mampu dielakkan. Sebagai organisasi Islam, tentu IMM memiliki tantangan di era ini, di antaranya dakwah gerakan IMM di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri masih menjadi catatan. IMM perlu memperbarui pola komunikasi dan pendekatan. Dengan begitu, keberadaan wadah IMM di lingkungan kampus Islam negeri dapat diterima. Harapannya, mahasiswa bisa merasakan keindahan berproses di IMM. Selain itu, IMM sebagai mercusuar peradaban dan tulang punggung umat. Karena itu, IMM perlu hadir sebagai pemberi jalan tengah atas berbagai problem yang dihadapi umat saat ini. Momentum ini bisa dijadikan langkah yang baik untuk menarik kembali IMM sebagai jalan tengah untuk mencapai perdamaian abadi, penolong umat, serta mercusuar seluruh rakyat dan umat manusia. Sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam mencerahkan semesta, IMM mempunyai tanggung jawab moral untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Semua ini tentu menjadi bagian dari komitmen IMM untuk fastabikulkhairot dan membumikan firman Allah dalam QS. Alimran ayat 104. Terakhir, momentum Milad IMM ke-60 tahun ini membawa harapan agar IMM menjadi tiang penyangga umat Islam dan kemanusiaan. Sebab, Nilai Dasar Ikatan menguraikan, “Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan adalah lawan besar bagi IMM, dan hal demikian menjadi tugas setiap kader IMM untuk melawannya.” (*Ketua Umum DPD IMM NTB Periode 20180-2021)

Sejarah

Advertorial

Sejarah

Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Facebook Instagram Youtube Whatsapp