
Peran BRICS dalam Pembangunan Berkelanjutan
BAINDONESIA.CO – Menurut laporan Kantor Berita Mehr yang mengutip TV BRICS, banyak pemimpin negara dan pakar meyakini bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kecil kemungkinan dapat tercapai pada 2030 sesuai rencana awal. Di tengah situasi ini, BRICS tengah membentuk mekanisme alternatif untuk pembangunan negara-negara Global South (Selatan Global). Keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi negara-negara di seluruh dunia tercermin dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disahkan Majelis Umum PBB. Negara-negara BRICS secara aktif mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam strategi nasional mereka. Kritik terhadap Model Keberlanjutan Seperangkat 17 tujuan yang saling terkait diperkenalkan pada 2015 sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua, dengan target pencapaian pada 2030. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran akan kegagalan memenuhi tenggat waktu tersebut semakin meningkat. Pada September 2025, pertemuan Menteri Luar Negeri G20 diselenggarakan di sela-sela Sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Saat itu, Afrika Selatan memegang presidensi G20. Perwakilan G20 terutama menyoroti komitmen pendanaan untuk SDGs. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, memperingatkan adanya risiko defisit pendanaan tahunan sebesar 4 triliun dolar. Kekurangan dana tersebut menghambat pemenuhan komitmen negara-negara hingga 2030. Para pakar menilai kekhawatiran ini beralasan, karena banyak lembaga keuangan internasional tidak menunjukkan komitmen yang memadai. Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia mencatat bahwa hingga 85 persen target SDGs terancam tidak tercapai. Tantangan seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya utang publik, pengetatan kondisi keuangan, dan keterbatasan anggaran telah melemahkan posisi banyak negara. Brasil juga menyatakan kekhawatiran atas mundurnya lembaga pemberi pinjaman internasional dari komitmen mereka mendukung negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Pada 2024, gagasan konsep pembangunan baru diajukan dalam Forum Akademik BRICS, dengan fokus utama pada transisi energi. Konsep ini menekankan pemanfaatan maksimal sumber daya terbarukan, sumber daya tak berwujud, serta terutama sumber daya intelektual seperti kecerdasan buatan, teknologi informasi, sistem energi sirkular, dan pertanian hijau. Gagasan ini berada dalam kerangka paradigma baru pembangunan berkelanjutan, di mana SDGs tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan dilaksanakan melalui investasi dan program efektif dalam kerja sama Selatan-Selatan. Ide utamanya adalah agar negara berkembang membiayai pembangunan mereka sendiri, bukan bergantung pada bantuan resmi pembangunan. Antonina Gomulina, dosen senior Departemen Ekonomi Global dan Statistik Universitas Negeri Yaroslavl, mengatakan kepada TV BRICS bahwa BRICS sedang membentuk mekanisme alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, dengan New Development Bank sebagai lembaga kunci. Sejak 2015, bank ini memprioritaskan investasi jangka panjang di sektor-sektor dengan efek limpahan tinggi seperti energi bersih, penyediaan air, serta infrastruktur sosial dan lingkungan, yang selaras dengan SDG nomor 6, 7, 9, dan 13. Tulang Punggung Ekonomi Valery Abramov, doktor ekonomi dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Rusia, menilai BRICS sebagai model baru untuk mencapai SDGs. Kerja sama negara-negara BRICS berlandaskan Strategi Kemitraan Ekonomi BRICS hingga 2025. Secara kolektif, negara-negara BRICS mencakup 30 persen daratan dunia, 43 persen populasi global, 21 persen PDB dunia, 17,3 persen perdagangan barang global, 12,7 persen perdagangan jasa global, dan 45 persen produksi pertanian dunia. Dengan kapasitas produksi dan potensi pasar sebesar itu, BRICS memainkan peran vital dalam ekonomi global dan secara logis dapat mengandalkan sumber dayanya sendiri untuk pembangunan. Hingga 2022, negara-negara BRICS menyumbang sekitar 42 persen produksi listrik energi terbarukan dunia, menunjukkan kontribusi nyata terhadap transisi energi global. SDGs Melalui Pembangunan Infrastruktur Total proyek yang disetujui New Development Bank untuk pembangunan Global South mencapai 39 miliar dolar. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas energi bersih, mengurangi emisi karbon dioksida, membangun 35 ribu unit rumah, 43 sekolah, 1.400 kilometer terowongan dan kanal, serta 40.400 kilometer jalan. Para pakar juga menyoroti proyek besar seperti Taman Surya Benban di Mesir, yang menjadi elemen kunci strategi negara tersebut untuk mencapai 42 persen energi terbarukan dalam bauran energinya pada 2030. Proyek ini berkapasitas sekitar 1,6 gigawatt dan mendukung SDG nomor 7 dan 13. Di India, program Swachh Bharat Mission-Gramin membangun sekitar 90 juta fasilitas sanitasi antara 2014 hingga 2019, meningkatkan akses sanitasi dan mendukung SDG nomor 6, 3, 5, dan 11. Di Tiongkok, program Kota Spons dirancang untuk mengatasi banjir perkotaan, kelangkaan air, dan polusi akibat urbanisasi cepat dan perubahan iklim, sejalan dengan SDG nomor 11 dan 13. Antonina Gomulina juga mencontohkan proyek Sharjah Sustainable City di Uni Emirat Arab, yang menggunakan bangunan hemat energi, tenaga surya, dan sistem daur ulang air sebagai model kota berkelanjutan. Dimensi Sosial SDGs Meski demikian, negara-negara BRICS masih menghadapi tantangan seperti penyakit menular (tuberkulosis, kolera, dan lain-lain) serta resistensi antimikroba. Namun kerja sama di bidang kesehatan—termasuk telemedisin, pendidikan jarak jauh, dan pemanfaatan kecerdasan buatan—memberi potensi hasil positif. Pengembangan teknologi juga mendukung SDG nomor 4 melalui platform pendidikan bersama dan kerja sama universitas. Sejak 2024, negara-negara BRICS menunjukkan tren positif dalam inovasi dan digitalisasi, termasuk peningkatan pengguna internet dan akses ke layanan keuangan digital. Konsep kota pintar juga dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan infrastruktur sosial, sehingga dengan biaya sama atau lebih rendah dapat dicapai hasil sosial yang lebih besar. Di India, program inklusi keuangan Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana memperluas akses jutaan warga ke layanan perbankan. Di Brasil, inisiatif jaringan Global Compact mengoordinasikan dunia usaha untuk mengatasi masalah sosial. Di Tiongkok, pengurangan kesenjangan desa-kota menjadi prioritas. Di Rusia, kebijakan pengurangan ketimpangan mencakup kenaikan upah minimum dan dukungan keluarga. Di Indonesia, platform SDG Indonesia One mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dialog Antarbudaya dan SDG 16 SDG nomor 16 menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat damai dan lembaga yang adil sangat penting bagi pencapaian seluruh tujuan PBB. Pada KTT BRICS di Johannesburg tahun 2023, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut dunia multipolar sebagai perkembangan positif, namun menekankan perlunya institusi internasional yang kuat. Negara-negara BRICS berupaya membangun platform dialog dan kerja sama antarbudaya sebagai bagian dari kekuatan lunak (soft power). Fleksibilitas agenda BRICS dinilai sebagai keunggulan karena memungkinkan solusi kolektif tanpa kewajiban formal yang kaku. Dengan demikian, dialog menjadi sarana untuk membangun nilai bersama, meredakan perbedaan politik, serta membentuk mekanisme alternatif pembangunan bagi negara-negara Global South dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. (*) Sumber: Mehr News







































