BAINDONESIA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya.
Hal ini, ditegaskan dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Senin (19/5/2025).
Forum ini dipimpin langsung oleh Sekda Kukar Sunggono dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra pelayanan kesehatan.
Kata Sunggono, fokus utama diskusi adalah peningkatan sinergi layanan kesehatan, terutama terkait pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk tantangan dan pembaruan kebijakan dari pusat.
“Forum ini membahas banyak hal terkait pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan BPJS Kesehatan, baik yang sudah berjalan maupun yang akan diterapkan ke depan,” ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan.
Dia menyampaikan, saat ini Kukar telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC), yaitu cakupan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk.
“Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kukar telah mencapai lebih dari 100 persen. Ini karena data jumlah penduduk terus bergerak dinamis. Artinya, seluruh masyarakat telah ditanggung pemerintah dalam program BPJS,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah edukasi publik. Pasalnya, meskipun iuran masyarakat sudah ditanggung penuh oleh Pemkab Kukar, tidak semua jenis pelayanan atau penyakit ditanggung oleh BPJS.
Hal ini, disebabkan oleh kebijakan pusat yang membatasi jenis layanan dan obat-obatan tertentu.
“Ada beberapa jenis pelayanan atau rujukan yang tidak ditanggung BPJS. Inilah tantangan kami, memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi ketika mereka berobat,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar tetap berkomitmen memberikan layanan pengobatan gratis cukup dengan KTP bagi seluruh warga. Menurut Sunggono, komitmen Bupati Kukar Edi Damansyah tetap kuat dalam menjamin akses kesehatan tanpa hambatan administratif.
“Selama ini Pemkab Kukar tetap menjalankan pengobatan gratis, hanya dengan menunjukkan KTP. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya.
Diskusi dalam forum juga menyerap berbagai masukan dari OPD teknis, rumah sakit, dan puskesmas yang selama ini menjadi mitra layanan BPJS.
Mereka menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan, kecepatan verifikasi klaim, hingga ketersediaan alat kesehatan dan tenaga medis di daerah pelosok.
Dalam penutupan forum, Sunggono berharap, agar seluruh pihak memperkuat koordinasi dan membuka komunikasi yang lebih aktif dengan BPJS, agar masyarakat Kukar bisa mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa disulitkan oleh batasan kebijakan pusat.
“Kami ingin masyarakat merasa dilindungi dan tidak terbebani. Semua perlu kita tata dan kawal bersama, agar Kukar benar-benar menjadi kabupaten yang sehat dan ramah terhadap semua warganya,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Junaidin
