BAINDONESIA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin meminta agar Katim dapat menjaga ketahanan farmasi nasional. Terlebih penyediaan obat kesehatan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat melakukan kerjasama dengan Kemementrian Kesehatan, Kementrian BUMN dan industri farmasi lokal.
Produksi obat-obatan dalam negeri, menurutnya, akan menekan biaya operasional, selain pemanfaatan potensi obat tradisional seperti jamu dengan khasiat yang juga terbukti secara ilmiah.
“Selama ini jamu kurang ditingkatkan pengolahan dan produknya. Padahal, jamu bisa membantu masyarakat kita, terutama petani yang berusaha pada bidang apotek kultural atau herbal,” ungkapnya, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, kebijakan ketahanan farmasi nasional bukan hanya menguntungkan masyarakat luas dari sisi kesehatan, melainkan juga dampak positif perekonomian petani yang menyediakan bahan baku obat.
“Pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi, agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mengakses pendidikan spesialis.
Kendati demikian, Salehuddin berharap kemudahan para dokter untuk mengakses pendidikan spesialis berdampak pada keberadaan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten secara merata di berbagai daerah. Terlebih, Kaltim masih kekurangan dokter spesialis, terutama di kabupaten-kota dan Puskesmas.
“Kita harus aktifkan semua instrumen layanan kesehatan di masing-masing tingkat, termasuk farmasi. Kita juga harus inovasi terkait dengan farmasi di Indonesia untuk menekan harga obat-obatan,” tutur Salehuddin. (adv/rk/um)
