BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menilai Pemprov belum memberikan perhatian yang sama antara atlet-atlet pada umumnya dan para atlet penyandang disabilitas.
Pernyataan itu disampaikannya setelah mengamati berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya belum memberikan keadilan kepada para atlet paralimpik.
“Kalau khusus untuk paralimpik ya memang ini kan terkesan tidak semaksimal apa yang dilakukan pembinan bagi para cabor-cabor umum,” ucapnya, Kamis (16/11/2023).
Dia pun mendorong pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk bekerja sama sehingga bisa memberikan perhatian kepada seluruh atlet umum dan atlet paralimpik.
Ia mengatakan bahwa pembinaan para atlet paralimpik memang telah dilakukan pemerintah daerah, tetapi secara khusus dalam bentuk pembinaan sebagaimana cabang olahraga pada umumnya.
Kebijakan yang berkeadilan untuk para atlet penyandang disabilitas, sebut dia, harus dimulai dengan pengalokasian anggaran yang setara dengan atlet-atlet umum.
“Tinggal bagaimana porsi-porsi penganggaran dan budgeting itu di masing-masing kabupeten/kota dan provinsi. Supaya apa? Yaitu untuk memastikan kembali bahwa terkait misalnya dengan NPCI dan ajang-ajang paralimpik itu memang betul-betul bagian ketertiban dalam proses pembinaan di bidang olahraga,” sarannya.
Ia menekankan agar pemerintah menghindari diskriminasi yang menimbulkan kecemburuan sosial dalam proses pembinaan yang diberikan kepada para atlet di Kaltim.
“Saya pikir memang harus ada porsi-porsinya yang harus dipastikan dalam kebijakan anggarannya,” ucapnya.
“Kalaupun porsi pembinaan paralimpik ini tidak sebesar cabang olahraga pada umumnya, tapi memang harus ada dan itu menjadi kewajiban bagi kabupaten/kota maupum provinsi, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga harus bisa memporsikan itu,” tutupnya. (adv/ilh/um)
