BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno mendorong Pemerintah Provinsi optimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sungai Mahakam.
Menurutnya, Pemprov belum serius dalam pemanfaatan sungai mahakam sebagai potensi PAD. Sehingga, ia menyebutkan bahwa perlu pembentukan Peraturan Daerah yang menaungi hal itu.
Khususnya pada retribusi dari alur sungai Mahakam, menurutnya, pernah dibahas Komisi II. Tapi, pembahasan itu menemui kendala terkait payung hukum dan keterlibatan lembaga atau kementerian lain.
Anggota legislatif daerah pemilihan Kutai Timur, Berau dan Bontang itu menilai pemanfaatan sungai Mahakam sebagai aset daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai tempat pembuangan limbah dari proses penambangan.
“Jangan sampai itu dimanfaatkan pihak luar, tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).
Agiel juga mengingatkan kembali pengelolaan pandu tunda di sungai Mahakam yang sedianya dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Melati Bhakti Satya. Pembahasan pengelolaan pandu tunda itu belum ada kelanjutannya pada Komisi II DPRD Kaltim.
“PT Melati Bhakti Satya yang akan mengelola, belum ada bicara lanjutan. Mungkin itu salah satu yang akan disampaikan di rapat Komisi II,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda) pada usaha pandu tunda dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, perubahan status perusahaan daerah menjadi perseroan daerah yang sudah dibahas di Komisi II juga perlu segera disahkan dalam bentuk peraturan daerah.
“Saya pikir dengan perda itu akan lebih kuat lagi,” katanya.
Perda tentang Perseroan Daerah itu akan memberi ruang yang luas bagi BUMD untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan orientasi peningkatan pendapatan asli daerah.
“BUMD kita harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor di Kaltim, seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan ” pungkasnya. (adv/rk/um)
