BAINDONESIA.CO – Pupuk di Kaltim baik yang subsidi maupun non subsidi mengalami kelangkaan. Hal ini menuai respons dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang mempertanyakan persoalan tersebut.
Petani mengeluh kepada DPRD Kaltim yang ingin membeli pupuk harus menggunakan kartu. Terlebih untuk mendapatkan kartu tersebut para petani harus mendaftar terlebih dahulu.
“Untuk mendapatkan kartu tersebut harus bagaimana, serta harus terdaftar karena banyak belum mengetahui. Saya ingin perhatian dari pemerintah terkait ketersediaan pupuk,” beber Nanda, sapaan akrabnya, Kamis (2/11/2023).
Ia menerangkan bahwa Kelurahan Makroman merupakan wilayah pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi besar untuk mendukung kedaulatan pangan di Samarinda. Namun, ia merasa pemerintah belum maksimal dalam memberikan bantuan dan fasilitas kepada para petani di kelurahan tersebut.
“Kita punya cita-cita untuk daulat pangan. Ketersediaan pupuk mesti jadi prioritas dari hulunya,” sebutnya.
Nanda menilai, petani-petani lokal harus diinventarisasi agar dapat memastikan yang belum mendapat kartu subsidi pupuk. Seharusnya para petani lokal bisa terdaftar semua, bisa mendapatkan kartu, bisa lebih mudah mendapatkan pupuk.
Selain pupuk, para petani juga membutuhkan racun, pestisida, obat-obatan, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman mereka.
Ananda pun mendorong pemerintah melakukan pengecekan kualitas tanah di Makroman agar dapat diketahui jenis tanaman yang cocok ditanam warga.
“Pemerintah harus serius memperhatikan persoalan ini dari sekarang untuk program kedaulatan pangan. Kelihatannya kecil tapi besar dampaknya seperti pengadaan pupuk,” sebut politisi PDI-P Kaltim itu.
Ia menjelaskan, Kaltim memiliki lahan pertanian yang luas untuk digarap. Tentu beberapa objek tanah memiliki kadar pH tersendiri yang cocok ditanami jenis tanaman tertentu.
Menurutnya lahan pertanian di Kaltim tak kalah subur dengan tanah di daerah lain. Oleh karena itu, pengupayakan kedaulatan pangan dari hilir mesti dianggarkan di tahun berikutnya. Seperti pengadaan alat dan mesin pertanian serta pendukung lainnya.
“Provinsi Kaltim memiliki luas wilayah dan sumber daya alam yang sangat besar kita bisa mengajak masyarakat untuk berdikari dan tidak bergantung pada impor luar daerah dan menciptakan lumbung pangan sendiri,” pungkasnya. (adv/rk/fb)
