DPRD KUKAR

Perwakilan PT Sylvaduta Tak Hadir dalam RDP, Ketua Komisi I DPRD Kukar Kecewa

BAINDONESIA.CO – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan hak-hak masyarakat Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kukar, yang merupakan karyawan PT Sylvaduta. “Pihak PT Silvaduta mem-PHK empat karyawan asal Hambau, terdiri dari satu sekuriti, tiga wakar; memutus kerja dengan tidak ada alasan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kukar Yohanes Badulele Da Silva pada Senin (15/7/2024) Namun, RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar ini harus ditunda karena beberapa pihak yang diundang tidak dapat hadir, di antaranya perwakilan PT Sylvaduta dan Disnakertrans Kukar. Dia mengaku kecewa atas ketidakhadiran beberapa pihak tersebut. Pasalnya, hal itu mengakibatkan pembahasan terkait kasus ini tak dapat dilakukan secara menyeluruh. “Mau dimediasikan oleh pihak DPRD Kukar, ternyata perusahaan ini tidak hadir,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kukar akan menjadwalkan ulang RDP. Hal ini bertujuan agar semua pihak bisa hadir sehingga masalah tersebut dapat dibahas dan diselesaikan dengan baik. Yohanes berkomitmen untuk terus memantau kasus ini serta mendorong penyelesaiannya secara adil. Dia berharap seluruh pihak yang terkait dapat menghadiri pertemuan berikutnya. Dengan begitu, solusi yang tepat dapat ditemukan untuk kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan operasional PT Sylvaduta. “Kita panggil kembali karena pernah dilalui melalui Dinas Tenaga Kerja. Nah, hari ini masyarakat mengadu ke DPRD Kukar sebagai wakil rakyat untuk coba menengahi,” ucapnya. (*) Penulis: Junaidin

Perwakilan PT Sylvaduta Tak Hadir dalam RDP, Ketua Komisi I DPRD Kukar Kecewa

BAINDONESIA.CO – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan hak-hak masyarakat Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kukar, yang merupakan karyawan PT Sylvaduta. “Pihak PT Silvaduta mem-PHK empat karyawan asal Hambau, terdiri dari satu sekuriti, tiga wakar; memutus kerja dengan tidak ada alasan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kukar Yohanes Badulele Da Silva pada Senin (15/7/2024) Namun, RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar ini harus ditunda karena beberapa pihak yang diundang tidak dapat hadir, di antaranya perwakilan PT Sylvaduta dan Disnakertrans Kukar. Dia mengaku kecewa atas ketidakhadiran beberapa pihak tersebut. Pasalnya, hal itu mengakibatkan pembahasan terkait kasus ini tak dapat dilakukan secara menyeluruh. “Mau dimediasikan oleh pihak DPRD Kukar, ternyata perusahaan ini tidak hadir,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kukar akan menjadwalkan ulang RDP. Hal ini bertujuan agar semua pihak bisa hadir sehingga masalah tersebut dapat dibahas dan diselesaikan dengan baik. Yohanes berkomitmen untuk terus memantau kasus ini serta mendorong penyelesaiannya secara adil. Dia berharap seluruh pihak yang terkait dapat menghadiri pertemuan berikutnya. Dengan begitu, solusi yang tepat dapat ditemukan untuk kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan operasional PT Sylvaduta. “Kita panggil kembali karena pernah dilalui melalui Dinas Tenaga Kerja. Nah, hari ini masyarakat mengadu ke DPRD Kukar sebagai wakil rakyat untuk coba menengahi,” ucapnya. (*) Penulis: Junaidin

Abdul Rasid Sambut Kunjungan Kerja Danrem 091 ke Kodim 0906 Kukar

BAINDONESIA.CO – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menyambut hangat kunjungan kerja Komandan Korem (Danrem) 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul ke Kodim 0906 Kukar pada Jumat (28/6/2024). Kata dia, kunjungan ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar. “Beliau baru di Kalimantan Timur. Tentunya perlu perkenalan untuk ketemu dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di Kukar,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media di halaman Kodim 0906 Kukar. Kunjungan tersebut dirangkai dengan peninjauan pangkalan sekitar Makodim 0906 Kukar, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan fasilitas penunjang berupa garasi dan gudang senjata. Rasid berharap

Komisi I DPRD Kukar Gelar RDP dengan Kelompok Tani Desa Santan Ulu

BAINDONESIA.CO – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa pembebasan lahan jalan hauling PT Tambang Damai dengan Kelompok Tani (Poktan) Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Senin (10/6/2014). Rapat ini dihadiri oleh Kapolsek Marang Kayu AKP Fahru, Camat Marang Kayu Abdurahman, perwakilan Kantor Pertanahan Kukar, Ketua Babinsa Santan Ulu, Kades Santan Ulu Edi Budiyanto, Posramil Marang Kayu, Ketua Sektor KBPP Polri Muara Kaman, serta jajaran Pemerintah Desa Santan Ulu dan perwakilan kelompok tani. Anggota Komisi I DPRD Kukar Muhammad Saleh menjelaskan bahwa masalah ini sudah terjadi sejak 2008. Rapat ini pun bertujuan untuk