BAINDONESIA.CO – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyinggung sejumlah layanan, khususnya pengelolan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) yang dinilainya kurang transparan.
Ia menjelaskan bahwa Komisi II memiliki tanggung jawab dalam memantau perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah, salah satunya pengelolaan dana RSUD AWS.
“Pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus transparan dan dapat diakses masyarakat. Makanya kami akan mengundang direksi RSUD AWS,” ucap Tiyo, sapaan karibnya, Selasa (31/10/2023).
Selain itu, ia membahas terkait kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit, hingga hal-hal yang perlu diantisipasi.
Tiyo mengaku akan membahas tentang dugaan penggelapan dana TPP di rumah sakit, hingga hal-hal yang perlu diantisipasi.
Dia juga akan meminta data pendapatan rumah sakit dan laboratorium di Kaltim.
“Harus lengkap. Kami juga menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat yang ada di daerah,” jelasnya.
Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi persoalan penting yang akan dibahas mengingat manajemen rumah sakit tidak mudah dan memerlukan orang-orang berintegritas tinggi.
Tiyo juga menyinggung kemampuan SDM terhadap perkembangan zaman yang semakin maju, khususnya alat kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin canggih
“Karena itu, kita harus mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan berjalan dengan baik karena rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia,” pungkasnya. (adv/rk/um)
