BAINDONESIA.CO – Iran, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang besar untuk melaksanakan komitmennya dalam kerangka Perjanjian Paris. Tantangan yang disebabkan oleh ketergantungan yang besar pada sumber daya fosil, sanksi internasional, dan pembatasan keuangan dalam negeri, tulis pakar hubungan internasional Pouria Lowai dalam catatan eksklusif untuk kantor berita Mehr.
Perjanjian Paris, yang diadopsi pada bulan Desember 2015, merupakan titik balik dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Dengan mengidentifikasi karbon dioksida sebagai penyebab utama pemanasan global, perjanjian ini mengharuskan negara-negara untuk merumuskan dan melaksanakan program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sebagai negara berkembang, Iran menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang besar untuk melaksanakan komitmennya dalam kerangka Perjanjian Paris. Tantangan yang disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap sumber daya fosil, sanksi internasional, dan pembatasan keuangan dalam negeri.
INDC Iran menetapkan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan jelas. Menurut dokumen ini, jika sanksi terus berlanjut, Iran memerlukan investasi sekitar 17,5 miliar dolar untuk mencapai tujuan mengurangi pertumbuhan emisi karbon dioksida sebesar 4% pada tahun 2030.
Di sisi lain, dalam situasi di mana sanksi dicabut dan Iran mendapat manfaat dari dukungan finansial dan teknis internasional, tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 12% akan tercapai—sebuah tujuan yang membutuhkan investasi sekitar 52,5 miliar dolar.
Perbedaan ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan finansial asing bagi realisasi tujuan iklim Iran. Untuk tujuan ini, dokumen INDC memperkirakan sumber daya keuangan seperti pengurangan subsidi energi secara bertahap, pembentukan Dana Lingkungan Hidup Nasional dan pengembangan kegiatan sektor swasta, khususnya di bidang energi dan melalui perusahaan jasa energi. Namun dalam kondisi perekonomian dan defisit anggaran saat ini, tampaknya sulit untuk menyediakan sumber daya tersebut.
Mekanisme keuangan Perjanjian Paris adalah komitmen negara-negara maju untuk menyediakan setidaknya 100 miliar dolar setiap tahunnya untuk membantu negara-negara berkembang di bidang adaptasi perubahan iklim, pengurangan gas rumah kaca, dan energi bersih. Tujuan akhir dari sumber daya ini adalah mencapai 500 miliar dolar pada akhir tahun 2024.
Namun demikian, banyak negara berkembang, termasuk Iran, menghadapi tantangan dalam menarik sumber daya ini karena masalah geopolitik dan kondisi politik negara maju. Misalnya, keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris pada masa kepemimpinan Donald Trump mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pendanaan global.
Meski AS kembali menandatangani perjanjian di bawah kepemimpinan Joe Biden, dampak negatif dari penarikan diri sebelumnya masih terasa pada sistem penyediaan sumber daya keuangan dan kerja sama internasional.
Selain itu, laporan OECD pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun negara-negara maju telah mencapai target 100 miliar dolar per tahun, ada kekhawatiran bahwa sumber daya ini tidak mencukupi dan sebagian besar diberikan dalam bentuk pinjaman (bukan hibah), yang membatasi penggunaan sumber daya ini secara efektif untuk negara-negara seperti Iran.
Dengan terpilihnya kembali Trump sebagai presiden Amerika dan penarikan AS dari perjanjian ini, tidak banyak harapan untuk tetap eksisnya perjanjian ini setidaknya selama 4 tahun ke depan.
Sanksi yang dijatuhkan, terutama oleh AS, memainkan peran penting dalam membatasi akses Iran terhadap sumber daya keuangan internasional. Meskipun perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2015 menciptakan peluang bagi keterbukaan ekonomi, penarikan diri Amerika dari JCPOA pada tahun 2018 menyebabkan pembatasan ekonomi dan keuangan yang lebih parah bagi Iran.
Saat ini, selain sanksi, situasi politik dan pembatasan perdagangan internasional menghalangi Iran untuk sepenuhnya mengeksploitasi sumber daya yang tersedia untuk program iklim.
Salah satu kritik mendasar terhadap Perjanjian Paris adalah kurangnya mekanisme kompensasi bagi negara-negara seperti Iran, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari ekspor minyak dan gas.
Mengurangi permintaan bahan bakar fosil dalam rangka memenuhi komitmen iklim membawa kerugian ekonomi yang besar. Meskipun sumber daya keuangan yang dijanjikan sebagian besar ditujukan untuk pengurangan gas rumah kaca dan proyek energi bersih, tidak ada mekanisme kompensasi yang diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi dari perubahan ini.
Secara keseluruhan, Iran menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang besar dalam menerima dan melaksanakan kewajiban Perjanjian Paris. Tujuan ambisius Iran dalam mengurangi emisi gas rumah kaca memerlukan penyediaan sumber daya keuangan yang besar, yang tidak dapat disediakan dalam situasi saat ini (dengan pembatasan yang disebabkan oleh sanksi dan situasi politik).
Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan iklim dan menggunakan sumber daya internasional secara efektif, menciptakan mekanisme kompensasi dan dukungan keuangan asing sangatlah penting. (*)
Sumber: Mehrnews.com
