BAINDONESIA.CO – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat kelima nasional dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024.
Ada pun, capaian ini diraih berkat upaya intensif yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di berbagai aspek penting.
Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim Rusmulyadi mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian ini.
Dia menjelaskan, Kaltim menonjol di beberapa kategori utama IPP, termasuk pendidikan dan kesejahteraan.
“Kaltim menempati peringkat kedua nasional dalam kategori pendidikan, tepat di bawah Yogyakarta, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pemuda di sini telah mengalami kemajuan pesat,” ujarnya pada Kamis (14/11/2024).
Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa dalam kategori kesejahteraan, Kaltim mencatat nilai tertinggi di Indonesia dengan skor 82,50, menunjukkan kerja keras Dispora Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda.
“Secara keseluruhan, IPP Kaltim naik menjadi 59,17, dari peringkat ketujuh pada tahun sebelumnya ke posisi kelima,” tambahnya.
Rusmulyadi menjelaskan, peningkatan ini didorong oleh capaian terbaik di bidang kesejahteraan, di mana Kaltim naik dari peringkat ketiga menjadi yang pertama.
Selain itu, dia mengungkapkan, tidak semua kategori IPP mengalami peningkatan. Pasalnya, di bidang kepemimpinan, nilai Kaltim tetap stagnan yang disebabkan oleh metode survei yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyatakan keprihatinannya atas metode BPS yang mengumpulkan data kepemimpinan hanya dalam tiga bulan dan menggunakan hasilnya untuk tiga tahun.
“Ini kurang mencerminkan berbagai upaya Dispora Kaltim dalam meningkatkan kepemimpinan pemuda,” ujarnya.
Rusmulyadi juga mengungkapkan bahwa data administratif, seperti jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan organisasi pemuda yang aktif, tidak digunakan oleh BPS.
Dia menyarankan agar data tersebut, dapat dipertimbangkan di masa depan untuk memperoleh penilaian yang lebih akurat.
Ia berharap, BPS bisa memperbaiki metode pengumpulan data agar sesuai dengan upaya yang dilakukan di lapangan.
“Meski anggaran dan program kepemimpinan meningkat, hasilnya belum tercermin di data IPP karena metode survei yang terbatas,” pungkasnya. (Adv/her/jt)
