BAINDONESIA.CO – Aktivitas “trusty”—yakni para perantara valuta asing dan minyak—dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu simpul paling rumit dan paling kabur dalam ekonomi Iran yang berada di bawah sanksi.
Jaringan-jaringan baru ini awalnya dibentuk untuk mempermudah proses pengembalian devisa ke dalam negeri, namun kini telah berubah menjadi entitas kuat, dominan, dan berada di luar kendali pemerintah.
Dalam wawancara mendalam dengan Dr. Farshad Parvizian, ekonom dan dosen universitas, berbagai dimensi tersembunyi fenomena ini, dominasi mereka atas jalur-jalur keuangan, serta dampak merusaknya terhadap pasar valuta asing dan ekonomi makro Iran dibahas secara rinci.
Ekonom tersebut mengajukan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah dan lembaga pengawas pada dasarnya memiliki alat untuk mengelola jaringan-jaringan ini?
Dia memberikan analisis yang berbeda dan bernada peringatan tentang situasi yang ada.
Menurutnya, krisis trusty bukan lagi sekadar persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan dengan mekanisme biasa. Pemerintahan kini berhadapan dengan entitas ciptaannya sendiri yang bukan hanya tidak patuh pada perintah hukum, tetapi bahkan diduga menyandera sumber daya devisa negara sehingga menciptakan kondisi yang memprihatinkan.
Ia menilai, dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, jika suatu institusi tidak dapat diawasi dan dikendalikan sejak awal, seharusnya tidak pernah dibiarkan terbentuk.
Menggunakan metafora, Parvizian mengatakan bahwa pemerintah telah menciptakan fenomena yang ia sebut sebagai “Rostam” (tokoh pahlawan dalam epik Persia). Namun kini, Rostam tersebut telah tumbuh begitu besar dan kuat sehingga pemerintah sendiri takut untuk menghadapinya.
Dia menambahkan bahwa jika pemerintah mencoba melakukan intervensi, jaringan-jaringan ini mengancam tidak hanya akan menahan devisa (dolar) agar tidak kembali ke negara, tetapi juga menaikkan harga sehingga memicu ketidakpuasan publik dan gejolak sosial terhadap pemerintah.
Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak memiliki solusi ekonomi murni. Pemerintah telah membiarkan terbentuknya entitas yang tidak tunduk secara hukum, administratif, maupun dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pembubaran, atau likuidasi.
Karena itu, menurutnya, isu ini telah keluar dari lingkup ekonomi dan memasuki ranah hukum, politik, keamanan, dan sosial.
Parvizian menjelaskan bahwa sistem trusty dibentuk berdasarkan relasi nonformal dan perantara untuk menjual sumber daya dan mengembalikan hasilnya. Dalam struktur yang tidak transparan seperti ini, tidak jelas apa konsekuensi akhir yang akan muncul.
Dia juga mengingatkan bahwa seluruh analisis ini dibuat dengan asumsi optimistis bahwa struktur pemerintahan sepenuhnya bersih. Namun jika terdapat keterkaitan atau kepentingan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri, maka kekuatan pemerintah untuk bertindak bisa saja dilemahkan dari dalam.
Ia menegaskan kembali bahwa karena bentuknya bukan mekanisme administratif yang terdokumentasi secara jelas, maka penyelesaiannya pun tidak bisa melalui formula ekonomi konvensional.
Menurutnya, memaksa trusty untuk tunduk pada hukum mungkin memerlukan campur tangan berbagai lembaga, mulai dari pengadilan hingga lembaga pengawas dan keamanan tingkat tinggi.
Parvizian menyebut adanya paradoks dalam praktik kekuasaan hukum: dalam beberapa kasus, pengadilan sederhana mampu memblokir platform seperti Telegram, namun dalam isu strategis seperti pengembalian devisa, kekuatan negara justru tampak tidak efektif.
Dalam bagian yang paling sensitif, dia mengajukan kemungkinan lain: apakah sebenarnya dolar itu memang ada di tangan trusty?
Ia mengemukakan kemungkinan bahwa seluruh polemik ini bisa saja menjadi skenario untuk mengalihkan perhatian publik.
Ia mempertanyakan: apakah sumber daya benar-benar telah dijual? Apakah benar ada devisa yang belum dikembalikan? Apakah terjadi praktik “penjualan kosong” (short selling)? Atau hanya penundaan untuk meraih keuntungan lebih besar?
Parvizian menegaskan bahwa tanpa akses pada informasi tersembunyi, mustahil memberikan analisis ekonomi yang pasti.
Parvizian mengibaratkan penggunaan metode tidak lazim dalam ekonomi seperti mencoba membuka baut dengan alat yang salah: alih-alih memperbaiki, justru merusak.
Dia mengakui bahwa sanksi mungkin memaksa negara menggunakan perantara, namun negara seharusnya tidak menempatkan diri pada situasi yang memaksanya mengambil pilihan seperti itu.
Di akhir wawancara, ia menyatakan bahwa fenomena ini harus dianalisis melalui kacamata “teori permainan” (game theory), karena berbagai kemungkinan skenario dapat terjadi, sementara publik tidak memiliki akses pada informasi tersembunyi di balik layar.
Karena itu, Parvizian menyimpulkan bahwa krisis trusty bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan persoalan berlapis yang mencakup dimensi hukum, keamanan, politik, dan sosial—dan memerlukan penyelesaian di tingkat tata kelola yang lebih tinggi daripada sekadar kebijakan ekonomi biasa. (*)
Sumber: Mehr News
