BAINDONESIA.CO – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta pemerintah pusat menunjukkan sikap transparansi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pasalnya, ia mengaku saat ini masyarakat Kaltim bertanya-tanya tentang kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga ia mendorong agar pemerintah memberikan akses terhadap informasi yang menyangkut IKN.
“Transparansi yang diminta ialah seluruh investasi yang akan hadir di IKN Nusantara supaya masyarakat tahu informasi tersebut,” tegasnya, Rabu (2/11/2023).
Politikus Golkar mengatakan tersebut bahwa transparansi yang diminta sebagai bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pembangunan di IKN. Hal ini juga disebutkan sebagai korelasi dengan fungsi pengawasan anggaran yang selalu digaungkan pemerintah.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Tiyo, sapaan karibnya, menjelaskan pentingnya transparansi tentang pembangunan IKN yang membutuhkan ratusan triliun tersebut agar masyarakat mengetahui perkembangan yang telah dicapai.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” katanya.
Tanpa transparansi, kata dia, besar kemungkinan akan muncul berbagai mafia investasi. Hal ini akan memunculkan penyimpangan yang bermuara pada proses penegakan hukum.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik dalam pembangunan IKN. “Kita berharap sinergitas antara Pemprov Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” tutupnya. (adv/rk/um)