BAINDONESIA.CO – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat pembahasan strategi pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2024.
Rapat yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar ini menjadi wujud komitmen bersama Pemda di Kaltim untuk menyatukan langkah yang akan diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi wawancara bersama awak media, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan urgensi kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi.
“Memang ini penting kolaborasi. Kami melakukan Raker bersama dengan Bupati agar bukan hanya perspektif Provinsi yang paham tapi Kabupaten juga paham. Kenapa ini saya tempatkan di Kukar? Karena Kukar adalah lumbung pangannya Kaltim,” ujarnya, Senin (12/2/2024).
Rapat tersebut berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang berpotensi memicu kenaikan inflasi di wilayah Kaltim.
Sejumlah langkah konkret diambil dalam rapat tersebut, antara lain peningkatan pengawasan distribusi dan harga barang, upaya meningkatkan produksi, serta distribusi pangan lokal.
“Petani kita sudah mulai produksi, tetapi kita enggak tahu anomali cuaca. Makanya sekarang Pak Bupati bersama-sama juga sudah menyiapkan langkah pompanisasi di samping juga melakukan diversifikasi pertanian,” tambah Akmal.
Bupati Kukar Edi Damansyah menyoroti potensi inflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di tingkat lokal.
Dia menyampaikan bahwa melalui rapat ini Pemkab Kukar dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan harga serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi.
“Tadi beras diinformasikan stok nasionalnya agar menjadi perhatian karena beberapa titik yang menyuplai agak sedikit menurun produksinya. Tadi juga yang jadi perhatian lombok, bawang putih, dan bawang merah,” ungkapnya.
Rapat tersebut juga menekankan peran kepala daerah untuk mengawal program pengembangan pertanian di wilayah Kukar sebagai upaya pengendalian inflasi serta peran mereka dalam menjaga stabilitas harga.
“Intinya kami ingatkan kepada semua kepala daerah-daerah yang produksi kantong-kantong pangan itu agar fokus dalam mengembangkan program pangan,” pungkas Edi. (jt/um)
