BAINDONESIA.CO – Sekretaris BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kukar Ramadhan menyoroti kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam mengakses modal dari program Kredit Kukar Idaman (KKI).
Menurut dia, prosedur yang rumit dan persyaratan yang tidak fleksibel menjadi hambatan utama bagi banyak pengusaha, terutama pengusaha baru, mengakses modal dari KKI.
“Sering dialami pengusaha pemula yang baru memulai usahanya, yang baru punya ide, yang baru punya gagasan, tetapi belum punya aset untuk dijadikan sebagai agunan,” ujarnya, Kamis (5/1/2024).
Ia menilai hal itu menjadi kendala serius yang berpengaruh terhadap stagnasi perkembangan pelaku-pelaku usaha di Kukar.
“Kenapa? Karena pada saat mereka mengajukan permohonan bantuan permodalan dihadapkan kepada persyaratan dan opsi harus memenuhi persyaratan agunan itu,” jelasnya.
“Problemnya ini belum punya agunan. Mau membuat surat keterangan usaha, usahanya belum ada. Sementara di surat keterangan usaha itu harus dijelaskan usahanya itu apa. Nah, anak muda ini kan baru mau memulai usaha,” sambungnya.
Ramadhan berharap Pemkab Kukar menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengajuan modal usaha dari program KKI sehingga program tersebut dapat diakses oleh semua pelaku usaha di Kukar.
Ia juga berharap pemerintah daerah memperhatikan berbagai masukan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KKI.
“Agar bantuan KKI yang sudah ada saat ini bisa dilakukan semacam inovasi sehingga betul-betul relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi pengusaha-pengusaha yang baru,” tutupnya. (jt/um)
