BAINDONESIA.CO – Menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke sebagian wilayah Kaltim, potensi peternakan menjadi sorotan sejumlah pihak di Benua Etam. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Setyo mengaku ingin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengembangkan peternakan saat momentum IKN.
“Kami ingin mengetahui kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan. Apakah sentra ekonomi peternakan di satu kawasan atau ada di daerah lain,” kata Sapto usai memimpin rapat dengar pendapat bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, Jumat (3/11/2023).
Menurutnya, sektor peternakan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara mandiri. Hal ini akan membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik pada komoditas daging, telur, susu, maupun komoditas lainnya.
Kegiatan ini guna menekankan realisasi program peternakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026.
“Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan, seperti memproduksi daging dan telur di daerah, di samping menjaga konsistensi dan kualitasnya. Kami juga mendorong peternak memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” ujarnya.
Pasalnya, sejauh ini produksi daging dan telur di Kaltim belum mencukupi kebutuhan daerah. Terlebih produksi daging sapi oleh peternak lokal yang hanya mencapai 28 persen. Sedangkan untuk komoditas telur ayam, peternak di Samarinda mampu memenuhi 40-60 persen permintaan tingkat provinsi.
“Sementara sektor peternakan di Kaltim semestinya bukan hanya daging sapi, tetapi juga ada kambing, lebah, walet, dan hasil ternak lain yang punya potensi ekonomi,” katanya.
Anggota legislatif daerah pemilihan Samarinda itu juga menekankan arti penting koordinasi lintas sektoral terkait peternakan, terutama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Jangan sampai ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II agar lebih komplit,” ujarnya. (adv/rk/um)
