BAINDONESIA.CO – Sejumlah forum di bawah naungan Kepma Bima Yogyakarta menentang Musyawarah Luar (Muslub) yang dinilai diselenggarakan secara sepihak pada Senin (27/11/2023).
Muslub tersebut diinisiasi oleh beberapa organisasi seperti Formawo, Ikmawa, Ipmny, dan Perkasa. Mereka mengatasnamakan Kepma Bima Yogyakarta dalam penyelenggaraan Muslub tersebut.
Salah satu Dewan Penasehat Organisasi (DPO) Kepma Bima Yogyakarta, Ruslin menegaskan, keputusan Muslub tersebut cacat secara mekanisme organisasi dan AD/ART.
Karena itu, forum-forum di bawah naungan Kepma Bima Yogyakarta beserta pengurus Kepma melaksanakan rapat pimpinan pada Selasa (28/11/2023).
“Pada rapat pimpinan tersebut melahirkan kesepakatan untuk melaksanakan musyawarah besar Kepma Bima Yogyakarta secepat-cepatnya,” jelas dia.
Ia menjelaskan bahwa Muslub ini juga cacat secara mekanisme organisasi karena tak ada persetujuan dari pengurus Kepma Bima Yogyakarta.
Sebanyak 12 organisasi di bawah naungan Kepma Bima Yogyakarta pun menentang keras Muslub tersebut. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Naganuri, Formal, Fosmad, Fimny, Forkasy, Imara, Himawi, HMPY, Pelita, IMSY, Formasy, IPMLY.
“Saya tidak mengetahui sama sekali terkait kegiatan Muslub yang dilakukan oleh beberapa oknum organisasi di atas karena tidak ada komunikasi di dalam internal DPO serta tidak ada laporan dari kepengurusan Kepma Bima Yogyakarta,” ujarnya.
Penanggung Jawab Sementara Ketua Kepma Bima Yogyakarta Muhammad Fauzi juga menyebut Muslub tersebut cacat secara mekanisme organisasi.
Dia mengaku tak pernah mengeluarkan surat keputusan kepada organisasi-organisasi yang menyelenggarakan Muslub tersebut.
“Kami dari pihak kepengurusan Kepma Bima Yogyakarta sudah mengeluarkan surat keputusan resmi kepada kepanitiaan untuk melaksanakan musyawarah besar jauh sebelum Muslub sepihak itu dilaksanakan,” tegasnya. (um)
