Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Ganjar Pranowo Tolak Ide Megawati terkait Pembubaran KPK

Bakal calon presiden di Pemilu 2024, Ganjar Pranowo. (Mata Najwa)

BAINDONESIA.CO – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Padahal, sejumlah lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan telah dibentuk untuk memberantas korupsi di Republik ini.

Masalah ini pun mendapat perhatian serius bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan, Ganjar Pranowo.

Dalam diskusi bertajuk Ganjar Pranowo Bicara Gagasan yang ditayangkan di kanal Youtube Najwa Shihab, Ganjar menjawab pertanyaan Najwa terkait pandangannya soal usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin membubarkan KPK.

Ganjar justru berpendapat sebaliknya. Untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia, kelembagaan KPK harus diperkuat jika ia terpilih sebagai presiden.

Dengan demikian, dia tidak sependapat dengan Megawati yang hendak membubarkan KPK. “Sepakat dikuatkan,” katanya sebagaimana dikutip baaindonesia.co pada Selasa (26/9/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga mengusulkan agar regulasi terkait KPK direvisi. Menurut dia, langkah ini dapat dilakukan oleh DPR RI.

Ia juga berjanji akan memperkuat posisi kepolisian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang sudah dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari kelompok masyarakat (dalam tim reformasi tersebut),” jelasnya.

Rekomendasi dari tim tersebut, lanjut dia, harus dijalankan oleh pemerintah bila ia terpilih sebagai presiden. “Bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas. Semuanya akan didorong bagaimana itu bisa lahir,” katanya.

Hal ini juga berlaku untuk kejaksaan. Menurut Ganjar, aktor dan sistem di kejaksaan harus diperbaiki. “Maka yang harus dilakukan adalah sistem yang kemudian harus diperbaiki, dan memilih aktor (yang baik),” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan sistem dan aktor sangat diperlukan di kejaksaan. Dari sisi aktor, dia mencontohkan pendekar hukum dari kejaksaan, Baharuddin Lopa.

“Ketika sistemnya baik, aktornya enggak baik, ternyata enggak jadi. Ketika sistemnya enggak baik, aktornya lebih dominan, itu bisa men-drive,” ucapnya. (fb)

Baca Juga: