BAINDONESIA.CO – Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi bahan perbincangan anggota DPRD Kaltim, salah satunya Baharuddin Muin, yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat program prioritas untuk mengatasi masalah pengangguran.
Muin mengaku memahami situasi dan kondisi perkembangan ekonomi di Kaltim, terlebih pada kasus ketersediaan lapangan kerja.
Ia menilai angka pengangguran di Benua Etam masih terbilang tinggi. Hal ini tak sebanding dengan jumlah lowongan dan lulusan perguruan tinggi yang mencapai ribuan orang setiap tahun.
“Kami meminta Pemprov Kaltim untuk berkoordinasi dengan para investor membuka peluang kerja kepada masyarakat lokal untuk memastikan jumlah tenaga kerja daerah berhasil terserap,” kata Muin, Senin (6/11/2023).
Dia berharap Pemprov Kaltim memperhatikan sektor yang berpeluang menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor ekonomi makro.
Hal itu, sambung Muin, harus dilakukan Pemprov untuk memenuhi penyerapan angkatan kerja di masa depan.
“Jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pemerintah tentu bisa menyiapkan langkah apa yang harus diambil dan lapangan pekerjaan yang seperti apa,” ujar anggota Fraksi Gerindra itu.
Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik Kaltim per Februari 2023, ada 20,33 persen dari total angkatan kerja di Kaltim bekerja di sektor perdagangan.
Serapan tenaga kerja sebanyak 367.785 orang tersebut mengalami penambahan 1.515 orang jika dibandingkan Februari 2022 yang tercatat mencapai 366.270 tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil maupun sepeda motor.
Penyumbang serapan tenaga kerja terbanyak kedua adalah lapangan usaha pertanian dalam arti luas, seperti tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, dan perikanan, yakni 19,99 persen atau sebanyak 361.583 tenaga kerja. (adv/rk/um)
