BAINDONESIA.CO – “Katanya IKN ada di Kalimantan Timur? Tapi bagaimana sumber daya manusia kita bisa bersaing, ketika Ibu Kota Negara itu ada di sini, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata?”
Demikian pertanyaan yang dilontarkan secara langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kaltim di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/11/23) lalu.
Veridiana menyampaikan kepada Pj Gubernur Kaltim perihal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang minim, khususnya di sekolah menegah di daerah pemilihannya, yang meliputi Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Anggaran wajib pendidikan kita 20% dari APBD. Kalau melihat APBD Kalimantan Timur Rp 20 triliun, berarti ada Rp 4 triliun yang ada di Dinas Pendidikan,” jelasnya.
“Seyogyanya anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tetapi faktanya hari ini ada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih minim, terutama yang ada di daerah pedalaman, pinggiran, dan daerah tertinggal,” terangnya.
Atas dasar itu, ia pun meminta Pj Gubernur Akmal segera mengevaluasi program-program kerja di bidang pendidikan, sehingga terwujud pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional antara daerah perkotaan, pinggiran, dan pedalaman di Benua Etam.
“Mohon kiranya juga dievaluasi untuk kinerja-kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten/kota, Pak. Khususnya untuk Sekolah Menengah yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Pendidikan untuk masyarakat Kaltim menjadi poin darip aspirasi yang disampaikan Veridiana. Karena hal itulah yang membekali sumber daya manusia Kaltim mampu bersaing dan siap menyambut IKN. (adv/um)
