BAINDONENSIA.CO – Kasus pemerasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tengah menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun pun turut memberi tanggapan atas kasus yang menjerat orang nomor satu di lembaga anti rasuah tersebut.
Diketahui, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli sebagai tersangka dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi pada penanganan kasus korupsi yang melibatkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (22/11/2023) lalu.
Menurut Samsun, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan dan hukum. Tanpa terkecuali, baik menteri, KPK, dan siapa pun yang terikat dengan hukum di Republik ini.
“Semua warga negara Indonesia mesti patuh terhadap hukum dan aturan main kita, bernegara kita, tidak terkecuali,” ucap Samsun memberikan tanggapannya saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim usai Rapat Paripurna ke-42 DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
Selain itu, ia berharap seraya mewanti-wanti agar kasus tersebut tidak kembali memunculkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Apalagi mengubah-ubah hukum yang sudah berjalan dan menjadi konsensus bersama.
“Yang jelas semua mesti taat terhadap aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukumnya,” tutup Samsun. (adv/um)