BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Agiel Suwarno mengatakan perkebunan rakyat di Kaltim masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemprov Kaltim.
“Kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi,” ucap Agiel, Selasa (21/11/2023).
Menurut politisi PDI-P itu, Pemprov harus terus memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat karena selama ini perkebunan rakyat belum dibantu secara maksimal.
Sementara perkebunan besar yang sudah memiliki modal dan sumber daya yang cukup mendapat bantuan lebih banyak.
“Jadi, minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan kepada Pemprov agar terus menggencarkan program pemberian bantuan terhadap aktivitas perkebunan rakyat karena perkebunan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, seperti status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
Status ini memberikan dampak yang membuat Pemprov Kaltim sulit untuk menjalankan program-programnya di lahan tersebut.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” tutur dia.
“Kami mendorong OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. Kami meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” ucapnya.
Dia meyakini perkebunan rakyat menjadi andalan dalam menumbuhkan perekonomian Kaltim.
“(Syaratnya) jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai,” tutup Agiel. (adv/um)