BAINDONESIA.CO – Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti berbagai masalah kesehatan di Bumi Etam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kaltim pada Kamis (16/11/2023).
Salah satunya berkaitan dengan program stunting. DPRD dan Pemprov Kaltim telah menganggarkan dalam bentuk program pembelian tablet penambah darah.
Sementara untuk pembelian bahan makanan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim karena belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan RI.
Kemudian, jasa pelayanan diambil dari jasa rumah sakit sebesar maksimal 44%. Lalu, berubah menjadi pola paket sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.
Besaran jasa pelayanan berbeda antara tenaga kesehatan karena berdasarkan klasifikasi beban kerja. Hal ini sesuai kebijakan rumah sakit berdasar ketentuan BPJS Kesehatan.
Berkaitan dengan Floating Hospital di Kaltim, belum ada regulasi yang mengaturnya, terutama tenaga medis yang bekerja atau rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga sulit untuk diwujudkan.
Hanya saja, Floating Hospital bisa terwujud sebagai bagian dari program pengabdian di bidang kesehatan. Bukan merupakan aktivitas rutin.
Komisi IV DPRD Kaltim juga membahas terkait RSUD AWS yang memiliki sekitar 1.100 perawat dengan rata-rata pembayaran jasa pelayanan Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
Tenaga kesehatan memiliki beberapa sumber pemasukan, di antaranya adalah gaji, TPP PPPK (Rp 2,5 juta per Oktober 2023) dan jasa pelayanan.
Hadir dalam rapat tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr. H. Jaya Mualimin, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kaltim yang mewakili Direktur RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan Edy Iskandar, dan Wakil RSUD Abdoel Wahab Syahrani Samarinda.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Akhmed Reza Fachlevi. Hadir sejumlah Anggota Komisi IV: Rusman Ya’qub, Ananda Emira Moies, dan Salehuddin. (adv/um)
