Program Revolusi Jagung di Kukar Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi saat diwawancarai awak media di Rumah Jabatan DPRD Kukar pada 30 Januari 2024. (Dok. BA Indonesia)

BAINDONESIA.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Alif Turiadi menanggapi pelaksanaan program revolusi jagung di Kukar.

Alif menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegagalan program tersebut.

Menurut dia, program revolusi jagung seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan produksi jagung dan mendukung kesejahteraan para petani di Kukar.

Namun kenyataannya, pelaksanaan program ini tidak sesuai harapan serta menimbulkan beragam masalah di kalangan petani-petani Kukar.

“Kemarin bibitnya dari pemerintah, tetapi banyak petani jagung yang mungkin gagal. Nanti perlu evaluasi lagi,” katanya di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Kukar pada Selasa (30/1/2024).

Padahal, selain memberikan bantuan distribusi bibit, pihaknya telah memberikan bantuan seperti semprotan elektrik, alat pemipil jagung, dan traktor pembajak sawah.

Ia berpendapat, keberhasilan suatu program di bidang pertanian tersebut memerlukan perencanaan yang matang, program hilirisasi penting supaya semuanya berjalan, serta pendekatan teknis yang tepat.

Dia menilai bahwa kajian mendalam minim terhadap faktor-faktor tersebut telah merugikan para petani di Kukar.

“Di satu sisi, petani kita support untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, tapi penampungnya juga harus siap, bahkan sempat dulu kadang petani nanam sekian banyak, yang hulu hilirnya enggak nyambung; enggak ada yang terima atau harganya enggak masuk,” paparnya.

Alif juga menyuarakan agar pelaksanaan program ini bisa ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Kukar saat pemindahan IKN ke Nusantara.

“Tantangannya ini luar biasa nanti kalau ibu kota negara ini jadi. Kebutuhan pangannya luar biasa ini. Harus disiapkan mulai sekarang,” sarannya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan audit dan analisis menyeluruh terhadap penyebab kegagalan program ini. “Pemerintah juga harus menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret,” serunya. (jt/um)

Berita
Lainnya