BAINDONESIA.CO – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) sekaligus pengamat ekonomi Kutai Kartanegara (Kukar) Sabran menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan ini meresahkan masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah tersebut.
Dia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap tata kelola distribusi dan kebijakan terkait gas subsidi ini.
“Jika distribusi dan harga gas elpiji ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat besar, terutama bagi pelaku usaha kecil. Ini perlu menjadi perhatian serius dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya saat diwawancarai di ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikarta, Rabu (12/2/2024).
Menurutnya, elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perubahan kebijakan atau gangguan pasokan dapat menyebabkan keresahan luas.
Sabran menilai bahwa akar masalah kelangkaan gas melon ini terletak pada tata kelola yang belum optimal.
Dia menekankan perlunya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji 3 kilogram yang tepat sasaran serta harga yang sesuai harga eceran tertinggi agar lebih sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana pengelolaan dan tata kelola gas elpiji ini. Mulai dari distribusi, penyesuaian harga, hingga sistem yang diterapkan, agar baik masyarakat maupun pemerintah bisa mendapatkan solusi yang tepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat serta pihak terkait seperti Pertamina untuk memastikan pasokan gas mencukupi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Sabran menyoroti peningkatan jumlah rumah tangga dan UMKM yang menggunakan gas melon, yang seharusnya diiringi dengan penyesuaian stok agar tidak terjadi kelangkaan.
“Pertamina pasti memiliki data perkembangan konsumsi gas dari waktu ke waktu. Jika jumlah rumah tangga dan UMKM terus bertambah, maka penyediaan stok juga harus disesuaikan agar tidak terjadi kelangkaan,” tuturnya.
Menurutnya, lonjakan harga dan perubahan sistem distribusi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan keresahan masyarakat.
Oleh karena itu, ia menyarankan perlu ada kebijakan yang lebih adaptif dalam menyesuaikan ketersediaan gas dengan kebutuhan di lapangan.
Sebagai solusi, Sabran mendorong pengkajian menyeluruh mengenai kebijakan pengelolaan elpiji 3 kg agar distribusi lebih tepat sasaran.
“Kalau harga stabil dan distribusi lancar, masyarakat bisa memasak tanpa khawatir. Jadi, pemerintah harus melihat permasalahan ini secara menyeluruh, mencari tahu akar masalahnya, dan membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Junaidin
