BAINDONESIA.CO – Bakal Calon Presiden Indonesia Anies Rasyid Baswedan menguraikan strategi transisi energi dari energi fosil ke terbarukan.
Ia menawarkan dua solusi: pertama, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait penanganan lingkungan hidup.
“Hari ini tidak ada sinkronisasi itu. Kalau kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tidak sinkron, maka komitmen nasional tidak dijalankan di tingkat provinsi, apalagi di tingkat kabupaten/kota,” tegasnya sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Najwa Shihab pada Rabu (20/9/2023).
Sinkronisasi antara unsur-unsur tersebut yang tidak berjalan dengan baik, sambung dia, mengakibatkan target pemerintah dalam transisi energi tidak terlaksana.
Kedua, pemerintah harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk swasta, dalam usaha mencapai target-target transisi energi.
“Bila ini dikerjakan sama-sama dan serius, saya yakin bisa,” tegasnya.
Proses transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, sebut Anies, memerlukan waktu yang panjang.
“Tetapi harus dimulai. Nah, kami melihat ada insentif yang harus diberikan. Inilah peran diplomasi,” ujarnya.
Capres dari Nasdem dan PKB ini mengatakan, pembiayaan global dari penanganan krisis iklim dapat diakses oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat transisi energi.
Negara ini, sambung dia, memiliki kekayaan alam dari sektor kehutanan, hutan tropis, dan kekayaan lainnya yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan dalam program transisi energi.
Menurut Anies, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang sangat besar. Sebanyak 40 persen panas bumi dunia berasal dari Indonesia.
“Tetapi biaya untuk eksplorasinya mahal sekali. Dan tidak ada private sector yang mau ambil risiko,” bebernya.
Karena itu, ia menegaskan, negara harus hadir dengan cara melakukan investasi untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi.
“Ketika sudah mulai eksploitasi, baru private sector dilibatkan untuk kemudian kita punya sumber energi yang baik,” ucapnya. (fb)
