BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu usaha mengentaskan kemiskinan.
Dia menilai kemiskinan di Kaltim tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM. Daya saing SDM di Kaltim cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi di luar Kaltim.
Ia juga menjelaskan kemiskinan akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” saran Salehuddin baru-baru ini.
Kata dia, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.
Pengembangan SDM, lanjut politisi Golkar ini, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Salehuddin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal dalam proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha di Kaltim.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya.
Berdasarkan data di beberapa kabupaten di Kaltim, kemiskinan tidak hanya disumbang oleh warga lokal, melainkan juga dari warga pendatang yang datang ke Kaltim hanya untuk mengadu nasib.
Sehingga, ia menekankan semua pihak harus membangun kesepakatan terkait indikator kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Selain itu, dia berharap keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk ribuan perusahaan di Kaltim, agar kontribusi dalam pengentasan kemiskinan.
Sebagai contoh, program bedah rumah yang dilakukan Pemprov Kaltim perlu melibatkan perusahaan.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” ucap Salehuddin. (adv/rk/um)
