BAINDONESIA.CO – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapti Setyo Pramono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam rangka mencapai visi zero karbon.
Sapto menjelaskan bahwa upaya ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Sapto, Kamis (9/11/2023).
Pasalnya, menurut dia, EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Kaltim, seperti energi surya, angin, air, dan biogas.
Namun, ia mengkritik Pemprov Kaltim yang belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kata dia, EBT tak hanya sebatas pengadaan panel surya yang disediakan pada lokasi terpencil, melainkan EBT harus meliputi seluruh aspek, baik dari hulu maupun hilir.
“EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” ujarnya.
Selain itu, ia berpendapat, EBT dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim.
Salah satunya biogas, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.
Biogas juga dapat mengurangi dampak negatif keberadaan limbah sawit terhadap lingkungan.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit,” tuturnya
Para petani kelapa sawit juga saat ini tidak hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas.
Langkah ini dinilainya akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan para petani kelapa sawit.
Kendati demikian, Pemprov Kaltim dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi.
Ia juga meminta Pemprov Kaltim bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Sapto menekankan kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim. Ia menginginkan setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkasnya. (adv/rk/um)
