BAINDONESIA.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menetapkan target ambisius untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di wilayah Kukar pada tahun 2024.
Menyadari peran penting desa dalam pembangunan, DPMD Kukar berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat desa serta mendorong desa mandiri terwujud sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto menyampaikan, pihaknya memiliki visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kukar melalui program desa mandiri.
Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada tahun 2023, terdapat 76 desa mandiri di Kukar. Sementara jumlah desa di Kukar mencapai 193 desa.
Arianto menargetkan 31 persen dari seluruh desa tersebut meningkat menjadi desa mandiri.
“Itu sekitar 21 desa (lagi) kita dorong menjadi maju dan mandiri,” jelasnya kepada awak media pada Sabtu (20/1/2024).
Sebanyak 31 persen desa di Kukar berstatus sebagai desa berkembang. Pada tahun 2024, DPMD Kukar menargetkannya menjadi desa mandiri.
“Nah, 21 desa tersebar di seluruh Kukar, karena kami mengevaluasi itu. Hasil survei Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 itu skornya kalau desa maju yaitu 0,8. Kalau mau menjadi desa mandiri harus lebih dari 0,8 itu,” jelasnya.
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, DPMD Kukar telah merancang serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan penuh kepada desa-desa dalam upaya mencapai desa mandiri.
Beberapa program tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, industri kecil, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
DPMD Kukar juga menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi warga desa dalam mengelola usaha mereka. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, warga desa diharapkannya mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Arianto menjelaskan, IDM memiliki 3 indikator yang mesti diperhatikan untuk mendorong setiap desa menjadi desa mandiri, di antaranya indeks ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Tetapi yang paling banyak indeks ekonomi karena itu terkait dengan akses perbankan,” tutupnya. (jt/um)
