BAINDONESIA.CO – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Didik Agung Eko Wahono menegaskan bahwa Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kukar perlu menjaga netralitas dalam politik praktis, namun tetap berperan aktif dalam mengawal proses politik, khususnya pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar tahun 2024.
Dia mengingatkan bahwa sebagai organisasi yang berbasis keagamaan dan kepemudaan, GP Ansor Kukar seyogianya tidak terlibat dalam politik praktis.
Namun, ia menekankan, GP Ansor Kukar memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
“Ansor ini tidak boleh berpolitik. Tetapi boleh memilih. Ini yang wajib diketahui oleh rekan-rekan. Berpolitiknya jangan membawa Ansor ke sana,” ucapnya saat diwawancarai oleh awak media, Sabtu (10/8/2024).
Selain itu, dia mengapresiasi peran GP Ansor Kukar dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat selama Pilkada 2024.
Menurutnya, organisasi kepemudaan seperti GP Ansor Kukar memiliki posisi strategis untuk menjadi penjaga moralitas dan etika dalam berpolitik, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik yang dapat muncul di tengah-tengah masyarakat.
“Jadi, Ansor ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi untuk sosial dan untuk seluruhnya,” seru dia.
Dalam konteks ini, Didik berharap GP Ansor Kukar dapat berperan sebagai pengawas sosial yang kritis dan obyektif, serta mengedukasi masyarakat mengenai cara memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
“Kami mengajak justru keluarga Ansor pada seluruhnya, ikut meramaikan kontestasi politik ini, karena kewajiban berbangsa kita,” pungkasnya. (adv)
Penulis: Junaidin
