BAINDONESIA.CO – Guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana meminta semua pihak mewaspadai “tangan-tangan asing” yang hendak mendikte Indonesia dalam penentuan presiden yang akan menjabat di periode berikutnya.
Para pemain politik dari luar negeri, kata dia, mendikte bangsa ini lewat institusi formal yang diakui negara maupun lembaga non-formal.
“Permainan intelijen pasti ada di situ. Pasti kayak begitu. Kita enggak bisa menafikan hal tersebut,” jelasnya sebagaimana dikutip baaindonesia.co dari video yang ditayangkan kanal Youtube Metro TV pada Selasa (26/9/2023).
Ia mencontohkan salah satu negara tetangga Indonesia yang diduga menyalurkan dana untuk memenangkan salah satu calon presiden di Pemilu 2024.
“Dengan harapan pemimpin itu akan lebih lunak terhadap negara yang melakukan klaim yang tidak memiliki dasar dalam konteks internasional yang diprotes oleh banyak negara. Ini yang harus kita waspadai,” imbuhnya.
Secara inkonstitusional, sambung dia, perubahan serta peralihan kepemimpinan nasional bisa dilakukan oleh para pemain politik dalam dan luar negeri.
Hikmahanto menguraikan contoh penggantian Presiden Sukarno oleh Soeharto, yang di dalamnya terdapat peran Central Intelligence Agency atau CIA. Hal ini dibuktikan oleh berbagai dokumen yang dipublikasikan Amerika Serikat.
“Tapi juga secara konstitusional ada. Misalnya yang saya katakan tadi: pendanaan dan sebagainya. Bahkan, teknologi. Ini yang menurut saya harus diwaspadai,” katanya.
Masyarakat Indonesia, lanjut Hikmahanto, dapat mengetahui para pemain global di balik calon presiden di Pemilu 2024. Dalam isu tertentu, calon presiden bisa diketahui sikap politik luar negerinya serta pemain-pemain asing yang berada di baliknya.
“Misalnya bisa kita tanyakan posisinya terkait hilirisasi. Karena kalau hilirisasi, kalau dari negara-negara Eropa dan mungkin Amerika Serikat, menghendaki hilirisasi itu harus berhenti,” terangnya.
Dalam kasus lain, menurut dia, untuk mengetahui para pemain asing di balik calon presiden, publik bisa menanyakan sikap calon tersebut terkait perang antara Rusia dan Ukraina serta keberadaan BRICS. “Itu harus secara kritis ditanyakan,” tegasnya. (fb)
